LEXmedia. Ditjen AHU kini menandai ratusan ribu perseroan dengan status nonaktif. Per 13 Oktober 2026, Daftar Sementara Korporasi Nonaktif mencatat 703.506 PT. Oleh karena itu, setiap direksi perlu segera melakukan cek status PT nonaktif sebelum transaksi penting berjalan. Selain itu, Ditjen AHU menjadwalkan penetapan Daftar Tetap Korporasi Nonaktif pada 4
LEXmedia. Penutupan PT Perorangan tidak cukup dengan menghentikan kegiatan usaha. Pemilik wajib menempuh prosedur pembubaran resmi melalui sistem Kementerian Hukum. Tanpa prosedur itu, status badan hukum tetap melekat. Akibatnya, kewajiban pelaporan dan risiko sanksi terus berjalan. Artikel ini menguraikan syarat, dasar hukum, dan langkah praktisnya secara ringkas. Apa Itu PT
LEXmedia. Syarat pendirian PT kini mengalami penyesuaian penting sejak Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 berlaku pada 17 Desember 2025. Regulasi ini mencabut Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Selain itu, PP Nomor 28 Tahun 2025 mengubah alur perizinan berusaha di sistem OSS. Oleh karena itu, calon pendiri perlu memahami dua tahap
LEXmedia. Banyak pengusaha mengira kewajiban PT selesai setelah SK pengesahan terbit. Padahal, regulasi terbaru menuntut kepatuhan yang berkelanjutan. Sejak 1 Juni 2026, Ditjen AHU Kementerian Hukum mewajibkan penyampaian laporan tahunan melalui SABH. Oleh karena itu, setiap direksi perlu memahami sanksi laporan tahunan PT sebelum penegakannya berjalan penuh pada November 2026.
LEXmedia. Transparansi kepemilikan korporasi kini bukan lagi sekadar formalitas administratif. Melalui rangkaian regulasi terbaru, negara menempatkan notaris di garis depan verifikasi pemilik manfaat perusahaan. Akibatnya, setiap akta pendirian dan perubahan perseroan membawa konsekuensi hukum yang lebih berat bagi notaris. Artikel ini mengulas dasar hukum kewajiban tersebut secara runtut. Pembahasan mencakup
LEXmedia. Pengalihan saham Perseroan Terbatas (PT) tertutup kerap memicu sengketa ketika dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Banyak pemegang saham beranggapan bahwa mereka bebas menjual sahamnya kapan saja. Namun, anggaran dasar perusahaan sering mengatur syarat khusus. Artikel ini membahas dasar hukum pengalihan saham tanpa RUPS, akibat hukum, serta
LEXmedia. Konversi utang menjadi saham menjadi salah satu strategi restrukturisasi modal yang makin banyak dipilih oleh Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Mekanisme ini memungkinkan kreditur mengubah tagihannya menjadi penyertaan saham. Sebagai hasilnya, beban utang perusahaan berkurang tanpa arus kas keluar. Namun, praktik konversi utang menjadi saham tidak dapat dilakukan sembarangan.
LEXmedia. Pembubaran dan likuidasi aset perseroan terbatas (PT) bukan sekadar menutup papan nama usaha. Proses ini menyangkut tanggung jawab hukum, kewajiban kepada kreditur, dan pembagian sisa aset kepada pemegang saham. Banyak pengusaha mengira pembubaran badan usaha selesai begitu operasional berhenti. Padahal, tanpa likuidasi yang sah, status badan hukum Perseroan tetap
LEXmedia. Transaksi jual beli saham menjadi instrumen bisnis yang sering digunakan dalam restrukturisasi kepemilikan Perseroan Terbatas (PT). Namun, banyak pelaku usaha keliru menganggap transaksi ini bisa berjalan tanpa memperhatikan ketentuan internal perseroan. Padahal, jual beli saham tanpa RUPS berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang serius. Risiko ini semakin besar jika Anggaran
LEXmedia. PT yang berhenti beroperasi tidak otomatis bubar di mata hukum. Selama akta pendirian belum dicabut, kewajiban hukum perusahaan tetap melekat pada direksi dan pemegang saham. Oleh karena itu, pembubaran PT non-aktif wajib ditempuh melalui prosedur resmi, bukan sekadar dibiarkan mati suri. Artikel ini membahas dasar hukum, tahapan likuidasi, serta
