LEXmedia. Konversi utang menjadi saham menjadi salah satu strategi restrukturisasi modal yang makin banyak dipilih oleh Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia. Mekanisme ini memungkinkan kreditur mengubah tagihannya menjadi penyertaan saham. Sebagai hasilnya, beban utang perusahaan berkurang tanpa arus kas keluar. Namun, praktik konversi utang menjadi saham tidak dapat dilakukan sembarangan.
Pelaksanaan mekanisme ini harus tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (Permenkum 49/2025). Artikel ini mengulas dampak hukum mekanisme tersebut terhadap struktur permodalan PT, termasuk risiko dilusi saham dan syarat administratif yang wajib dipenuhi perusahaan.
Dasar Hukum Konversi Utang Menjadi Saham dalam KUHPerdata
Secara konseptual, konversi utang menjadi saham berakar pada asas hukum perikatan dalam KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat unsur agar suatu perjanjian sah: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Oleh karena itu, kesepakatan konversi utang antara kreditur dan perseroan wajib memenuhi keempat syarat tersebut agar mengikat secara hukum.
Selain itu, KUHPerdata mengenal lembaga kompensasi atau perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1425 hingga Pasal 1435. Konsep ini menjelaskan bagaimana kewajiban dapat hapus melalui perjumpaan hak tagih. Dalam konteks korporasi, prinsip kompensasi inilah yang menjadi landasan filosofis ketika kreditur menyerahkan hak tagihnya sebagai pengganti setoran saham. Meskipun demikian, KUHPerdata hanya memberi kerangka umum. Ketentuan teknis konversi utang menjadi saham tetap merujuk pada UU PT sebagai lex specialis di bidang perseroan.
Ketentuan UU Perseroan Terbatas tentang Setoran Modal
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengatur setoran modal secara lebih rinci. Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa penyetoran atas saham dapat berupa uang dan/atau bentuk lainnya. Dengan demikian, hak tagih kreditur termasuk bentuk kekayaan yang dapat dinilai dengan uang dan berpotensi dijadikan setoran modal.
Namun, ketentuan kunci terletak pada Pasal 35 ayat (1) UU PT. Pasal ini menegaskan bahwa pemegang saham dan kreditur lain tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran saham, kecuali disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketentuan ini menunjukkan bahwa konversi utang menjadi saham bukan hak otomatis kreditur, melainkan mekanisme yang memerlukan persetujuan organ tertinggi perseroan.
Pasal 35 ayat (2) UU PT lantas memberi pengecualian bagi pihak tertentu, misalnya penanggung atau penjamin utang perseroan yang telah melunasi kewajiban tersebut. Selain itu, bentuk-bentuk tagihan yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Akibatnya, perusahaan wajib memeriksa apakah tagihan kreditur termasuk kategori yang diperbolehkan sebelum proses konversi dijalankan.
Prosedur RUPS dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas
Praktik konversi utang menjadi saham umumnya bersinggungan dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Sebagai aturan umum, penambahan saham baru wajib ditawarkan lebih dulu kepada pemegang saham lama sesuai proporsi kepemilikannya. Akan tetapi, konversi utang menjadi saham yang telah disetujui RUPS menjadi salah satu pengecualian atas kewajiban tersebut.
Pengecualian ini kerap memicu dilusi kepemilikan saham pemegang lama. Beberapa sengketa di pengadilan memperlihatkan bahwa pemegang saham minoritas dapat menggugat apabila prosedur RUPS cacat hukum, misalnya pemanggilan rapat yang tidak sah atau kuorum yang tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, notulen RUPS, akta pernyataan keputusan rapat, dan bukti pemanggilan resmi menjadi dokumen krusial. Tanpa dokumen tersebut, keabsahan konversi utang menjadi saham dapat dipersoalkan di kemudian hari.
Dampak Permenkum terhadap Administrasi Setoran Modal
Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 membawa perubahan signifikan pada sisi administratif. Peraturan ini ditetapkan pada 11 Desember 2025 dan berlaku efektif sejak 17 Desember 2025, menggantikan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Sejak saat itu, seluruh proses pendaftaran perubahan data perseroan, termasuk perubahan struktur permodalan akibat konversi utang menjadi saham, wajib diproses melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Permenkum 49/2025 juga menegaskan tenggat waktu pelaporan. Permohonan perubahan data wajib diajukan paling lambat 30 hari sejak akta perubahan ditandatangani notaris. Jika tenggat tersebut terlewati, permohonan tidak dapat diproses melalui SABH sehingga perusahaan harus mengulang tahapan administratif. Selain itu, peraturan ini membedakan secara tegas antara PT persekutuan modal dan PT perorangan, di mana kewajiban pelaporan tahunan RUPS menyasar PT persekutuan modal. Dengan demikian, PT yang melakukan konversi utang menjadi saham perlu memastikan statusnya sebagai persekutuan modal agar tunduk pada mekanisme pelaporan yang tepat.
Kegagalan memenuhi kewajiban administratif ini berisiko dikenai sanksi bertahap. Sanksi dimulai dari teguran tertulis, dilanjutkan penghentian akses layanan SABH, hingga pencabutan status badan hukum pada kondisi tertentu. Karena itu, kepatuhan terhadap tenggat waktu Permenkum 49/2025 sama pentingnya dengan keabsahan substansi perjanjian konversi itu sendiri.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum bagi Perseroan
Berdasarkan uraian di atas, perseroan yang berencana melakukan konversi utang menjadi saham perlu menempuh beberapa langkah kepatuhan.
Pertama, pastikan perjanjian utang piutang memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerdata sejak awal.
Kedua, verifikasi bahwa jenis tagihan termasuk kategori yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham sesuai peraturan pelaksana UU PT.
Ketiga, selenggarakan RUPS dengan prosedur pemanggilan dan kuorum yang sah, lalu tuangkan persetujuan konversi dalam akta notaris.
Keempat, ajukan perubahan data perseroan melalui SABH dalam tenggat 30 hari sesuai Permenkum 49/2025 agar tidak terkena sanksi administratif. Kelima, dokumentasikan seluruh proses secara lengkap, termasuk perhitungan dilusi saham dan pemberitahuan kepada pemegang saham lama.
Dengan menempuh langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat memperoleh manfaat restrukturisasi modal melalui konversi utang menjadi saham tanpa menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kepatuhan hukum yang konsisten pada akhirnya melindungi kepentingan perseroan, kreditur, maupun pemegang saham secara bersamaan.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apakah konversi utang menjadi saham wajib melalui persetujuan RUPS?
Ya. Pasal 35 ayat (1) UU PT menegaskan bahwa kreditur tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai setoran saham tanpa persetujuan RUPS. Tanpa persetujuan ini, konversi tersebut berpotensi tidak sah secara hukum dan dapat digugat oleh pemegang saham lain yang merasa dirugikan akibat prosesnya.
2. Apakah semua jenis utang bisa dikonversi menjadi saham?
Tidak semua tagihan otomatis dapat dikonversi. Tagihan harus timbul dari transaksi yang sah dan dapat dinilai dengan uang sesuai peraturan pelaksana UU PT. Perusahaan perlu memverifikasi kategori tagihan sebelum proses konversi utang menjadi saham dijalankan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.
3. Bagaimana dampak Permenkum 49/2025 terhadap laporan perubahan modal?
Permenkum 49/2025 mewajibkan pelaporan perubahan data perseroan, termasuk struktur modal, melalui SABH paling lambat 30 hari sejak akta ditandatangani. Keterlambatan membuat permohonan tidak dapat diproses dan berisiko sanksi administratif bertahap, mulai teguran tertulis hingga pencabutan status badan hukum.
4. Apakah konversi utang menjadi saham selalu merugikan pemegang saham lama?
Tidak selalu, namun risiko dilusi kepemilikan tetap ada karena saham baru diterbitkan tanpa penawaran proporsional kepada pemegang saham lama. Perlindungan hukum tersedia jika prosedur RUPS cacat, sehingga pemegang saham minoritas dapat menempuh upaya hukum atas dilusi yang dianggap merugikan.
5. Apakah konversi utang menjadi saham dikenai pajak penghasilan?
Berdasarkan ketentuan pajak penghasilan, setoran berupa harta pengganti saham umumnya dikecualikan dari objek pajak pada tahap konversi. Meski demikian, aspek perpajakan tetap perlu dikonsultasikan kepada konsultan pajak karena dapat berbeda tergantung struktur transaksi masing-masing perusahaan.
