Tag: Sanksi Pidana

Ilustrasi hukum video DFK di media sosial dengan latar palu hukum dan ponsel pintar
Artikel
Redaksi LEXmedia

Jerat Hukum Video DFK di Media Sosial

LEXmedia. Video disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK) kini marak beredar di media sosial Indonesia. Fenomena ini merugikan korban secara pribadi maupun sosial. Bahkan, video semacam ini berpotensi memicu konflik antar kelompok. Oleh karena itu, memahami jerat hukum video DFK menjadi penting sebelum seseorang membagikan konten yang belum terverifikasi. Artikel

Ilustrasi kategori denda pidana KUHP dengan palu hakim dan uang rupiah di atas meja pengadilan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kategori Denda Pidana dalam KUHP

LEXmedia. Kategori denda pidana dalam KUHP Baru menjadi pengetahuan penting bagi masyarakat dan pelaku usaha sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku pada 2 Januari 2026. Sistem denda lama tersebar di ratusan pasal dengan nominal yang berbeda-beda. Namun, KUHP baru menggantinya dengan struktur

Konsekuensi Hukum Menghilangkan Barang Bukti Korupsi di Masa Penyidikan yang realistis di meja peradilan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Menghilangkan Bukti Korupsi Masa Penyidikan

LEXmedia. Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi membutuhkan pembuktian yang sangat kuat. Aparat penegak hukum selalu mengandalkan keutuhan alat bukti untuk menjerat pelaku kejahatan keuangan. Namun, tantangan besar sering muncul ketika pihak tertentu berupaya menyembunyikan rekam jejak kejahatan mereka. Oleh karena itu, publik harus memahami konsekuensi hukum menghilangkan barang bukti

Jerat Hukum Pidana Pengedar Narkoba Skala Besar di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Jerat Hukum Pengedar Narkoba Besar

LEXmedia. Peredaran gelap narkotika di Indonesia saat ini telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan bagi semua pihak. Pemerintah terus memperketat pengawasan melalui berbagai instrumen hukum untuk memutus mata rantai distribusi zat terlarang ini, fokus utama penegakan hukum kini tertuju pada jerat hukum pidana pengedar narkoba skala besar yang melibatkan jaringan