Tag: Tindak Pidana Korporasi

Direksi dan komisaris membahas risiko pidana direksi di ruang rapat perseroan sambil meninjau dokumen hukum dan laporan keuangan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Risiko Pidana Direksi dan Komisaris Perseroan

LEXmedia. Risiko pidana direksi dan komisaris kini nyata dalam praktik bisnis. Sejak 2 Januari 2026, UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP berlaku efektif. Selain itu, aturan ini mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Akibatnya, aparat penegak hukum dapat menjerat perseroan dan pengurusnya sekaligus. Oleh karena itu, artikel ini menganalisis

Pengacara meninjau dokumen transaksi keuangan terkait kasus TPPU pasif di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Risiko Hukum TPPU Pasif

LEXmedia. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak selalu dilakukan secara aktif. Banyak orang justru terjerat TPPU pasif tanpa menyadari asal-usul harta yang mereka terima. Fenomena ini kerap menimpa anggota keluarga, karyawan, atau pihak ketiga yang menerima transfer dana mencurigakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang risiko hukum TPPU pasif menjadi kebutuhan

Penegakan hukum dan pertanggungjawaban hukum perusahaan dalam kasus pembalakan liar sawmill ilegal oleh penyidik Gakkum KLHK di dalam hutan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Tanggung Jawab Hukum Sawmill Ilegal

LEXmedia. Perusakan hutan akibat aktivitas pembalakan liar atau illegal logging masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Praktik ilegal ini tidak lagi sekadar melibatkan pelaku perorangan di lapangan, melainkan telah bertransformasi menjadi kejahatan korporasi yang terstruktur. Sektor industri pengolahan kayu hilir seperti pabrik penggergajian kayu sering kali