Tag: UU 01/1974

Analisis hukum kekerasan pasangan nikah siri: palu hakim, buku hukum, dan cincin nikah di atas meja kerja
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kekerasan Rumah Tangga Pasangan Nikah Siri

LEXmedia. Kekerasan terhadap pasangan nikah siri sering dianggap tidak terjangkau hukum. Anggapan ini keliru. Hukum pidana Indonesia tetap melindungi korban, meskipun perkawinan tidak tercatat secara negara. Artikel ini menganalisis dasar hukum perlindungan tersebut. Pembahasan mencakup UU Perkawinan, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), KUHP Nasional, UU Tindak Pidana Kekerasan

Keluarga berkonsultasi dengan advokat sebelum mengajukan pembatalan nikah Pengadilan Agama
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur dan Dampak Hukum Pembatalan Nikah

LEXmedia. Pembatalan nikah Pengadilan Agama menjadi topik yang banyak dicari pasangan yang menghadapi cacat hukum dalam pernikahannya. Berbeda dengan perceraian, pembatalan nikah menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak pernah sah sejak awal. Oleh karena itu, memahami dasar hukum dan prosedurnya menjadi penting bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Artikel ini

Konsultasi hukum keluarga membahas waris anak nikah siri di kantor pengacara
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Waris Anak Kandung Pernikahan Siri

LEXmedia. Pernikahan siri masih marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia, terutama karena alasan agama, ekonomi, atau adat. Namun, pernikahan yang tidak dicatatkan negara ini menyisakan persoalan hukum serius, khususnya menyangkut hak waris anak pernikahan siri. Ketika salah satu orang tua meninggal dunia, status anak hasil pernikahan siri sering dipertanyakan dalam

Ibu merawat balita dengan penuh kasih sayang terkait hak asuh anak ibu setelah perceraian
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Asuh Anak Jika Ibu Menikah Lagi

LEXmedia. Perceraian selalu membawa dampak hukum yang signifikan, terutama mengenai pemeliharaan anak (hadhanah). Banyak masyarakat awam menganggap bahwa ibu otomatis kehilangan hak asuh anak jika ia menikah lagi. Padahal, dinamika hukum keluarga di Indonesia tidak sesederhana itu. Para hakim Pengadilan Agama selalu mempertimbangkan berbagai faktor komprehensif sebelum menjatuhkan putusan. Oleh

Kekuatan Hukum Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian dalam simulasi persidangan hukum keluarga di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kekuatan Hukum Hak Asuh Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian

LEXMedia. Perceraian merupakan solusi terakhir bagi keretakan rumah tangga yang seringkali menyisakan satu isu krusial, yaitu penentuan nasib anak. Penentuan ini bukan sekadar pembagian hak biasa, melainkan penentu masa depan psikologis anak. Oleh karena itu, memahami kekuatan hukum hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian sangat penting bagi masyarakat.

Sesi penandatanganan dokumen pembagian harta gono gini pasca perceraian di hadapan notaris di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian

LEXmedia. Proses perceraian selalu menyisakan persoalan sensitif, salah satunya adalah pembagian aset. Di Indonesia, masalah ini dikenal dengan istilah harta bersama. Memahami tata cara pembagian harta gono gini pasca perceraian secara hukum sangat penting untuk menghindari konflik berkepanjangan. Langkah ini juga bertujuan untuk memastikan kedua belah pihak mendapatkan hak yang

Panduan mengenai legalitas pernikahan siri dan hak perdata anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Pernikahan Siri dan Hak Perdata Anak di Indonesia

LEXmedia. Praktik pernikahan siri masih menjadi fenomena sosial yang cukup umum di tengah masyarakat Indonesia. Namun, fenomena ini menyimpan kerumitan yuridis yang sangat besar bagi para pelakunya. Kita sering melihat pasangan memilih jalan ini karena alasan agama atau keyakinan spiritual. Meskipun demikian, ketiadaan pencatatan resmi oleh negara membuka celah kerentanan