Tag: UU 07/2014

Petugas memeriksa dokumen izin impor barang komoditas di pelabuhan kontainer Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Regulasi Izin Impor Barang Komoditas Industri

LEXmedia. Regulasi impor barang komoditas industri di Indonesia terus mengalami penyesuaian signifikan. Pemerintah memperbarui kebijakan izin impor barang komoditas melalui tiga instrumen hukum utama, yaitu UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, PP No. 3/2026, serta Permendag No. 18/2026. Bagi pelaku usaha, memahami perubahan ini bukan sekadar formalitas administratif belaka. Oleh karena

Aktivitas bongkar muat kontainer impor pertanian di pelabuhan Indonesia sesuai regulasi impor pertanian
Artikel
Redaksi LEXmedia

Regulasi Impor Produk Pertanian

LEXmedia. Pemerintah Indonesia terus memperketat kebijakan perdagangan luar negeri untuk melindungi produsen dalam negeri. Kebijakan ini bukan sekadar wacana administratif belaka. Regulasi impor pertanian kini menyentuh hampir seluruh rantai pasok, mulai dari gandum pakan hingga buah pir. Pelaku usaha, mulai dari importir hingga konsultan hukum korporasi, perlu memahami kerangka hukum

Perjanjian Hak Distribusi Eksklusif dalam bisnis penjualan langsung di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Hak Distribusi Eksklusif Penjualan Langsung

LEXmedia. Sistem penjualan langsung, baik melalui skema Multi-Level Marketing (MLM) maupun Single-Level Marketing (SLM), tumbuh pesat di Indonesia. Namun, di balik pertumbuhan ini, setiap pelaku usaha wajib memenuhi satu syarat mutlak: kepemilikan Hak Distribusi Eksklusif. Tanpa hak ini, sebuah perusahaan tidak dapat secara sah memasarkan barang melalui jaringan penjual langsung.

Petugas surveyor memeriksa dokumen dalam Prosedur VPTI Impor Barang di Pelabuhan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Impor Barang dan Prosedur VPTI

LEXmedia. Prosedur VPTI barang menjadi perhatian penting bagi setiap pelaku usaha yang bergerak di bidang impor. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI), merupakan tahap wajib sebelum barang tertentu memasuki wilayah pabean Indonesia. Oleh karena itu, importir perlu memahami mekanisme ini secara menyeluruh agar proses impor berjalan lancar dan terhindar dari

Kewajiban pendaftaran gudang logistik di Indonesia sesuai regulasi Kementerian Perdagangan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban Pendaftaran Gudang Logistik

LEXmedia. Sektor logistik Indonesia tumbuh pesat seiring meningkatnya arus distribusi barang antar wilayah. Namun, pertumbuhan ini membawa konsekuensi hukum yang sering terabaikan pelaku usaha, yaitu kewajiban pendaftaran gudang logistik. Setiap pemilik gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dagangan wajib memenuhi ketentuan ini sebelum menjalankan operasional secara komersial. Ketentuan tersebut bukan

Proses logistik penunjukan langsung impor bbm dalam kondisi mendesak di pelabuhan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Penunjukan Langsung Impor BBM

LEXmedia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyediaan bahan bakar minyak (BBM) merupakan urusan vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Konstitusi secara tegas mengamanatkan negara untuk menguasai cabang-cabang produksi penting. Minyak dan gas bumi termasuk dalam kategori strategis tersebut. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengadaan energi harus dilakukan dalam kerangka hukum

Ilustrasi legalitas hukum intervensi harga pangan nasional oleh tim pengendalian inflasi di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Intervensi Harga Pangan

LEXmedia. Dalam dinamika perekonomian nasional, stabilitas harga bahan pokok menjadi salah satu pilar utama kesejahteraan rakyat. Fluktuasi harga yang tajam tidak hanya mengancam daya beli masyarakat, namun juga dapat memicu ketidakstabilan sosial yang meluas. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil langkah strategis melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian

Dokumen hukum PP Nomor 3 Tahun 2026 dan palu hakim untuk penegakan Sanksi Skema Piramida dalam Bisnis MLM
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Skema Piramida Bisnis MLM

LEXmedia. Pertumbuhan industri Multi-Level Marketing (MLM) di Indonesia menawarkan peluang ekonomi yang menjanjikan. Namun, pertumbuhan ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyamarkan praktik ilegal. Fenomena ini memicu kekhawatiran karena banyak masyarakat terjebak dalam penipuan berkedok investasi. Oleh karena itu, pemerintah memperketat pengawasan dengan menerbitkan regulasi baru. Regulasi