LEXmedia. Pembayaran utang pajak memasuki babak baru sejak Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 71 Tahun 2026. Regulasi ini mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. PMK 71/2026 ditetapkan pada 29 September 2026 dan berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober
LEXmedia. Mulai 1 Oktober 2026, pajak marketplace 0,5 persen resmi berlaku bagi pedagang online di Indonesia. Kini empat platform besar memungut PPh Pasal 22 langsung dari setiap transaksi penjualan. Namun, banyak pedagang masih bertanya: siapa yang terkena, berapa besarnya, dan bagaimana cara patuh? Oleh karena itu, artikel ini mengurai dasar
LEXmedia. Pajak merger nilai buku kembali menjadi isu utama setelah Menteri Keuangan menetapkan PMK No. 1 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan keempat atas PMK No. 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Coretax. Namun, fasilitas nilai buku tidak berlaku otomatis. Wajib Pajak badan tetap harus memperoleh persetujuan
LEXmedia. Restitusi pajak sering menjadi persoalan arus kas bagi pelaku usaha. Prosedur biasa melalui pemeriksaan bisa berlangsung hingga 12 bulan. Oleh karena itu, negara menyediakan jalur cepat bernama pengembalian pendahuluan. Namun, jalur ini tidak terbuka untuk semua wajib pajak. Artikel ini menguraikan syarat pengembalian pendahuluan berdasarkan UU KUP dan PMK
LEXmedia. Bukti potong unifikasi marketplace kini menjadi dokumen kunci bagi pedagang daring di Indonesia. Pemerintah menunjuk penyelenggara marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas omzet merchant. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan PER-12/PJ/2026 yang berlaku sejak 1 Oktober 2026. Aturan ini menegaskan dokumen apa yang dapat menggantikan bukti potong atas
LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks bagi para kreditur. Ketika Pengadilan Niaga menyatakan sebuah PT pailit, kurator segera meletakkan sita umum atas seluruh harta debitur. Namun, hukum tidak membagikan harta tersebut secara merata kepada semua pihak. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia menetapkan urutan pembayaran utang pailit berdasarkan kedudukan
LEXmedia. Pelaku usaha di Indonesia semakin banyak menggunakan skema holding company untuk mengelola grup perusahaan secara efisien. Selain itu, struktur ini memisahkan perusahaan induk dan anak perusahaan dalam satu kesatuan bisnis. Namun, penerapan skema holding company membutuhkan kepatuhan terhadap beberapa peraturan sekaligus. Artikel ini membahas dasar hukum, mekanisme pembentukan, aspek
LEXmedia. Banyak pemilik Perseroan Terbatas (PT) dan Persekutuan Komanditer (CV) meyakini satu hal. Mereka menganggap usahanya otomatis berhak memanfaatkan PPh Final UMKM 0,5% selama omzet di bawah Rp4,8 miliar. Namun, asumsi tersebut kini perlu dikoreksi. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026). Akibatnya, regulasi ini mengubah secara
LEXmedia. Otoritas penegak hukum Indonesia kini semakin serius mengejar TPPU hasil pidana pajak sebagai kejahatan lanjutan dari penggelapan penerimaan negara. Wajib pajak yang menyembunyikan uang hasil kejahatan perpajakan tidak hanya menghadapi sanksi administratif dan pidana pajak. Mereka juga berisiko terjerat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena
LEXmedia. Mitigasi risiko pajak pph badan kini menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap perusahaan di Indonesia. Otoritas pajak terus memperketat pengawasan kepatuhan wajib pajak badan melalui pembaruan regulasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami kerangka hukum Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara menyeluruh. Selain itu, pemahaman atas prosedur audit pajak
