LEXmedia. DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna ke-9 pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini memuat 23 bab dan 313 pasal. Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut ada 13 ketentuan baru di dalamnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memetakan dampaknya sejak sekarang. Artikel ini mengurai ketiga belas ketentuan tersebut
LEXmedia. Pemerintah Indonesia terus mendorong dunia usaha merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas. Insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas kini menjadi instrumen kunci untuk mewujudkan pasar kerja yang inklusif. Namun, banyak pelaku usaha belum memahami skema insentif ini secara menyeluruh. Artikel ini membahas dasar hukum, bentuk insentif, serta langkah kepatuhan
LEXmedia. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak konsesi tempat kerja yang layak. Hak ini bukan sekadar wacana. Negara mengaturnya secara tegas melalui undang-undang. Namun, banyak perusahaan masih belum memahami kewajiban ini secara utuh. Artikel ini membahas dasar hukum konsesi tempat kerja disabilitas di Indonesia. Pembahasan mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
LEXmedia. Inklusi ketenagakerjaan menjadi isu krusial bagi setiap perusahaan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 8/2016, terdapat kewajiban korporasi dalam pemenuhan kuota pekerja disabilitas yang harus segera dilaksanakan secara efektif. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas dari total karyawan. Namun, implementasi ini seringkali terhambat oleh kurangnya pemahaman regulasi teknis.
