LEXmedia. Kekerasan terhadap pasangan nikah siri sering dianggap tidak terjangkau hukum. Anggapan ini keliru. Hukum pidana Indonesia tetap melindungi korban, meskipun perkawinan tidak tercatat secara negara. Artikel ini menganalisis dasar hukum perlindungan tersebut. Pembahasan mencakup UU Perkawinan, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), KUHP Nasional, UU Tindak Pidana Kekerasan
LEXmedia. Pembatalan nikah Pengadilan Agama menjadi topik yang banyak dicari pasangan yang menghadapi cacat hukum dalam pernikahannya. Berbeda dengan perceraian, pembatalan nikah menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak pernah sah sejak awal. Oleh karena itu, memahami dasar hukum dan prosedurnya menjadi penting bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Artikel ini
LEXmedia. Pernikahan siri masih marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia, terutama karena alasan agama, ekonomi, atau adat. Namun, pernikahan yang tidak dicatatkan negara ini menyisakan persoalan hukum serius, khususnya menyangkut hak waris anak pernikahan siri. Ketika salah satu orang tua meninggal dunia, status anak hasil pernikahan siri sering dipertanyakan dalam
LEXmedia. Praktik pernikahan siri masih menjadi fenomena sosial yang cukup umum di tengah masyarakat Indonesia. Namun, fenomena ini menyimpan kerumitan yuridis yang sangat besar bagi para pelakunya. Kita sering melihat pasangan memilih jalan ini karena alasan agama atau keyakinan spiritual. Meskipun demikian, ketiadaan pencatatan resmi oleh negara membuka celah kerentanan
LEXmedia. Persoalan mengenai status hukum anak hasil nikah siri dalam perebutan hak waris seringkali memicu sengketa keluarga yang sangat pelik di Indonesia. Meskipun nikah siri dianggap sah secara agama, namun ketiadaan pencatatan resmi oleh negara seringkali merugikan kedudukan perdata sang anak. Hal ini terjadi karena sistem hukum kita mengedepankan bukti
