LEXmedia. Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara memasuki babak baru sejak Danantara Indonesia resmi beroperasi. Salah satu isu yang paling sering ditanyakan pelaku usaha dan akademisi adalah perbedaan holding investasi dan holding operasional dalam struktur Danantara. Kedua entitas ini memang terdengar mirip, namun fungsi dan kewenangannya sangat berbeda secara hukum. Oleh
LEXmedia. Kesetaraan gender dalam jajaran direksi kini menjadi isu hukum mendesak bagi korporasi modern. Saat ini, pelaku bisnis wajib memahami pentingnya aspek ini demi kepatuhan regulasi dan reputasi bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus segera mengadopsi penerapan kesetaraan gender kepemimpinan perusahaan di Indonesia secara konsisten dan terukur. Langkah strategis ini
LEXmedia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu sensitif bagi publik. Manajemen korporasi negara wajib memahami regulasi secara menyeluruh. Selain itu, aspek kepatuhan internal menjadi penentu utama dalam meminimalkan risiko gugatan industrial. Secara umum, legalitas PHK karyawan BUMN berdasarkan perjanjian kerja sama
LEXmedia. Kita menyaksikan perubahan fundamental dalam struktur kelembagaan negara saat ini. Pemerintah resmi membubarkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kebijakan ini berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Oleh karena itu, regulasi baru ini membawa implikasi sangat serius yang berkaitan erat dengan aspek
LEXmedia. Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui berbagai instrumen hukum strategis. Salah satu instrumen yang memiliki daya ikat yuridis sangat kuat adalah kepemilikan saham istimewa oleh negara. Negara menggunakan saham seri A Dwiwarna BUMN untuk mempertahankan kendali mutlak pada perusahaan pelat merah, terutama yang
LEXmedia. Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia saat ini berada pada persimpangan krusial. Transformasi BUMN menjadi struktur holding investasi, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), menuntut direksi untuk mengambil keputusan korporasi yang agresif. Namun, setiap keputusan investasi berskala besar selalu membawa risiko kerugian finansial. Di
