LEXmedia. Aturan alih daya terbaru kini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Presiden menetapkan dan mengundangkan UU ini pada 28 Oktober 2026. Selain itu, undang-undang ini menjawab amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu, setiap perusahaan pengguna jasa outsourcing perlu meninjau ulang model operasionalnya
LEXmedia. Dana cadangan pesangon PHK kini menjadi kewajiban hukum bagi pengusaha di Indonesia. UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menetapkan kewajiban itu dalam Pasal 253. Undang-undang ini berlaku sejak 28 Oktober 2026. Selain itu, UU tersebut mencabut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, banyak pengusaha dan
LEXmedia. Perhitungan pesangon PHK kini memasuki babak baru. Presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Pada hari yang sama, Menteri Sekretaris Negara mengundangkannya dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179. Undang-undang ini memuat 23 bab dan 313 pasal. Selain itu, UU 27/2026 mencabut
