LEXmedia. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Ismail Saleh, S.H adalah kisah seorang prajurit yang memilih hukum sebagai medan juangnya. Ia lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 7 September 1926. Kelak, ia memimpin Kejaksaan Agung dan Departemen Kehakiman. Namun, warisan terbesarnya justru lahir pada akhir Desember 1986. Saat itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara resmi berlaku. Sejak itulah, rakyat biasa memiliki jalan hukum untuk menggugat keputusan pejabat negara.
Masa Kecil dan Pendidikan Ismail Saleh
Ismail kecil tumbuh di tanah pertanian Pati yang subur. Bayangkan aroma tanah basah, hamparan sawah, dan rimbun hutan jati di sekitarnya. Karena itu, kecintaannya pada alam tumbuh sejak belia. Setelah lulus HIS pada 1941, ia masuk Sekolah Menengah Pertanian. Ia menamatkan sekolah itu pada 1945, tahun kemerdekaan Indonesia.
Namun, revolusi mengubah arah hidupnya. Ia bergabung dengan tentara saat masih duduk di bangku SMA. Ia lalu menamatkan SMA pada 1950. Selanjutnya, ia menempuh Akademi Hukum Militer. Kemudian, ia menyelesaikan Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM) pada 1963. Selain itu, ia mengikuti Seskoad di Bandung pada 1964–1965. Pendidikan inilah yang membentuk cara berpikirnya. Ia memadukan disiplin seorang prajurit dengan ketelitian seorang ahli hukum.
Dari Intel Tentara ke Jaksa Militer
Kariernya bermula sebagai anggota intel Tentara Divisi III di Yogyakarta. Pada 1948–1949, ia bergabung dengan Pasukan Ronggolawe Divisi V di Pati dan Wonosobo. Setelah itu, ia bekerja di Direktorat Kehakiman Angkatan Darat sejak 1952. Ia kemudian menjadi Perwira Penasihat Hukum Resimen 16 di Kediri. Selanjutnya, ia menjabat Jaksa Tentara di Surabaya dan Manado. Pengalaman di ruang sidang militer mengasah naluri hukumnya. Dari sana, ia memahami bahwa hukum tanpa disiplin hanya menjadi kertas mati.
Kiprah di Pemerintahan: Antara, BKPM, hingga Jaksa Agung
Pada 1967, Ismail Saleh mulai bertugas di Sekretariat Negara. Ia menjabat Sekretaris Presidium Kabinet hingga 1968. Kemudian, ia memimpin LKBN Antara sebagai Pemimpin Umum pada 1976–1979. Masa itu membuatnya akrab dengan kalangan wartawan. Ia pun memahami peran pers sebagai mata dan telinga publik. Selanjutnya, ia memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 1979–1981.
Akhirnya, Presiden Soeharto mengangkatnya sebagai Jaksa Agung pada 9 Februari 1981. Bersama Ketua MA Mudjono dan Menteri Kehakiman Ali Said, ia mendapat julukan “Trio Punakawan” atau “Tiga Pendekar Hukum”. Publik memberi julukan itu karena ketiganya tegas menegakkan hukum. Bahkan, publik melekatkan tokoh wayang pada mereka. Mudjono menjadi Semar, Ali Said menjadi Petruk, dan Ismail Saleh menjadi Gareng.
Sidak dan Program Jaksa Masuk Desa
Sebagai Jaksa Agung, Ismail Saleh gemar melakukan inspeksi mendadak ke kantor kejaksaan daerah. Bayangkan suasana kantor yang mendadak senyap saat ia melangkah masuk tanpa pemberitahuan. Lewat cara itu, ia melihat langsung persoalan hukum dari akar rumput. Selain itu, ia menggagas program Jaksa Masuk Desa. Program ini mendekatkan jaksa kepada warga desa yang awam hukum. Prinsip kerjanya tergambar dalam kalimat yang kerap dikutip hingga kini:
“Bila kita mengharapkan ketertiban masyarakat, maka instansi penegak hukum harus tertib lebih dulu.”
Kalimat itu sederhana, namun tajam. Ia menolak menuntut rakyat taat hukum, sementara aparatnya sendiri lalai. Oleh karena itu, ia memulai pembenahan dari dalam rumah sendiri.
Ismail Saleh dan Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara
Dalam Kabinet Pembangunan IV, Ismail Saleh memegang jabatan Menteri Kehakiman. Ia mengemban amanah itu hingga 1993, melewati dua periode kabinet. Dengan demikian, ia tercatat sebagai Menteri Kehakiman dengan masa jabatan terlama. Di tangannya, gagasan lama tentang peradilan administrasi akhirnya terwujud.
Sebenarnya, gagasan itu sudah muncul sejak awal kemerdekaan. Saat itu, Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprodjo menugaskan Prof. Wirjono Prodjodikoro menyusun rancangannya. Namun, rancangan itu tertunda selama puluhan tahun. Karena itu, Ismail Saleh melekat erat pada upaya menuntaskan pekerjaan rumah panjang tersebut.
Kemudian, pemerintah mengajukan RUU Peradilan Tata Usaha Negara ke DPR. Pada 20 Desember 1986, DPR menerima RUU itu secara aklamasi. Selanjutnya, negara mengundangkannya sebagai UU Nomor 5 Tahun 1986 pada 29 Desember 1986. Sebagai hasilnya, Indonesia melengkapi empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Lingkungan itu meliputi peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara.
Lima Tahun Persiapan Menuju PTUN Pertama
Namun, undang-undang saja tidak cukup. Lembaga baru membutuhkan hakim, gedung, dan tata kerja yang matang. Oleh karena itu, Departemen Kehakiman menyiapkan fondasinya selama hampir lima tahun. Pada 1990, UU Nomor 10 Tahun 1990 membentuk Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Selain itu, Keppres Nomor 52 Tahun 1990 membentuk lima PTUN pertama. Kelimanya berkedudukan di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang.
Akhirnya, PP Nomor 7 Tahun 1991 menyatakan UU PTUN berlaku efektif di seluruh Indonesia. Sejak 1991, warga dapat menggugat keputusan pejabat yang merugikan haknya. Bayangkan seorang petani yang tanahnya terancam oleh selembar surat keputusan. Sebelumnya, ia hanya bisa pasrah menunggu nasib. Kini, ia memiliki pengadilan untuk menguji keabsahan surat itu.
Pandangan Ismail Saleh tentang Keadilan di Indonesia
Bagi Ismail Saleh, keadilan bukan konsep yang dingin dan abstrak. Ia memandang keadilan sebagai kebutuhan sehari-hari rakyat kecil. Hal itu tercermin dari kebiasaannya turun langsung ke daerah. Ia memilih mendengar keluh kesah warga, bukan sekadar membaca laporan di meja. Sikap itu memperlihatkan keyakinannya bahwa hukum harus hadir di tengah warga. Hukum tidak boleh hanya bergema di balik dinding gedung pengadilan.
Meskipun demikian, kalangan akademisi juga mencatat sisi lain PTUN generasi awal. Sejumlah kajian menilai pemerintah memilih pengadilan terpisah agar lebih terlihat publik. Langkah itu sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah. Selain itu, pelaksanaan putusan PTUN awalnya bergantung pada kesadaran pejabat sendiri. Namun, kritik itu tidak menghapus arti pentingnya. Untuk pertama kalinya, negara bersedia duduk sejajar dengan warganya di ruang sidang.
Akhir Perjalanan Ismail Saleh
Setelah 1993, Ismail Saleh tetap aktif menulis opini di surat kabar nasional. Pada 2001, ia menerbitkan buku “Proses Peradilan Soeharto Presiden Ke-2: Penegakan Hukum atau Komoditi Politik”. Selain itu, ia aktif menggerakkan dunia permuseuman. Ia juga menggemari bonsai dan suiseki, dua seni yang menuntut kesabaran. Pada 2006, terbit buku “80 Tahun Ismail Saleh: Untaian Petuah untuk Generasi Penerus Bangsaku”.
Ismail Saleh wafat pada 21 Oktober 2008 di RSCM Jakarta, dalam usia 82 tahun. Jaksa Agung Hendarman Supandji menyebutnya sebagai penegak hukum teladan. Ia beristirahat di Pemakaman Keluarga Gunung Giri, Cirebon, melalui upacara militer. Sepanjang hidupnya, ia menerima Bintang Gerilya dan Bintang Mahaputra Adi Pradana. Ia juga menerima tanda kehormatan dari Belgia, Jepang, dan Arab Saudi.
Warisan yang Terus Hidup
Hari ini, PTUN telah berkembang jauh. Pembentuk undang-undang telah dua kali mengubah UU 5/1986, melalui UU 9/2004 dan UU 51/2009. Selain itu, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas kewenangannya. Namun, fondasinya tetap sama: warga berhak menguji tindakan negara. Pada akhirnya, Ismail Saleh mengajarkan satu pelajaran penting. Pembaruan hukum berawal dari keberanian menertibkan diri sendiri, lalu membuka pintu keadilan bagi semua.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Siapa Ismail Saleh?
Ismail Saleh adalah tokoh hukum Indonesia kelahiran Pati, Jawa Tengah, 7 September 1926. Ia meniti karier sebagai jaksa militer, lalu memimpin LKBN Antara dan BKPM. Selanjutnya, ia menjabat Jaksa Agung sejak 1981 dan Menteri Kehakiman hingga 1993. Publik menjulukinya “Pendekar Hukum” karena ketegasannya menertibkan aparat penegak hukum. Ia wafat pada 21 Oktober 2008.
2. Apa peran Ismail Saleh dalam lahirnya PTUN?
Sebagai Menteri Kehakiman, Ismail Saleh memimpin pemerintah dalam menuntaskan RUU Peradilan Tata Usaha Negara. DPR menyetujui RUU itu secara aklamasi pada 20 Desember 1986. Kemudian, negara mengundangkannya sebagai UU Nomor 5 Tahun 1986. Selain itu, departemennya menyiapkan pembentukan PTUN pertama hingga peradilan ini beroperasi efektif pada 1991. Langkah ini memberi rakyat jalan untuk menggugat keputusan pejabat.
3. Kapan PTUN mulai beroperasi di Indonesia?
PTUN mulai beroperasi efektif pada 1991. Dasarnya adalah PP Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan UU Nomor 5 Tahun 1986. Sebelumnya, Keppres Nomor 52 Tahun 1990 membentuk lima PTUN pertama. Kelimanya berkedudukan di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang. Sementara itu, UU Nomor 10 Tahun 1990 membentuk tiga Pengadilan Tinggi TUN.
4. Apa kutipan terkenal Ismail Saleh?
Kutipan Ismail Saleh yang paling dikenal berbunyi, “Bila kita mengharapkan ketertiban masyarakat, maka instansi penegak hukum harus tertib lebih dulu.” Kalimat ini mencerminkan prinsip kerjanya sebagai Jaksa Agung. Oleh karena itu, ia rajin melakukan inspeksi mendadak ke kantor kejaksaan. Ia juga menggagas program Jaksa Masuk Desa untuk mendekatkan hukum kepada warga.
5. Mengapa Ismail Saleh dijuluki Trio Punakawan?
Julukan “Trio Punakawan” atau “Tiga Pendekar Hukum” muncul setelah Presiden Soeharto mengangkat tiga tokoh hukum pada 1981. Mereka adalah Ismail Saleh sebagai Jaksa Agung, Ali Said sebagai Menteri Kehakiman, dan Mudjono sebagai Ketua Mahkamah Agung. Publik menyamakan mereka dengan Gareng, Petruk, dan Semar karena ketegasan dan perawakannya. Ketiganya sama-sama lulusan Perguruan Tinggi Hukum Militer.
