LEXmedia. Kasus penindakan terhadap 164 tenaga kerja asing (TKA) tanpa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pada awal 2026 membuktikan bahwa kepatuhan TKA Indonesia bukan sekadar formalitas administratif. Kementerian Ketenagakerjaan menjatuhkan denda administratif senilai Rp2,17 miliar kepada perusahaan terkait. Oleh karena itu, setiap pemberi kerja wajib memahami syarat hukum sebelum
LEXmedia. Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan shift malam menjadi isu penting di dunia industri Indonesia. Banyak sektor, mulai dari manufaktur hingga ritel, mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 hingga 07.00. Oleh karena itu, pemerintah menyusun aturan khusus untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mereka. Artikel ini mengulas dasar hukum, kewajiban pengusaha, serta
LEXmedia. Banyak perusahaan di Indonesia masih mengabaikan kewajiban memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Padahal, kedua dokumen ini menentukan legalitas operasional gedung usaha. Oleh karena itu, memahami sanksi bagi perusahaan yang tidak memiliki PBG SLF menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap pelaku usaha. Artikel ini menyajikan panduan
LEXmedia. Industri kelapa sawit menempati posisi strategis dalam perekonomian nasional. Selain itu, sektor ini menyumbang devisa besar dan membuka lapangan kerja bagi jutaan orang. Namun, pasar global kini menuntut standar keberlanjutan yang lebih ketat. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat kerangka hukum sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) kelapa sawit melalui
LEXmedia. Kasus Pembatalan Sertipikat Tanah Ganda kerap mengancam kepastian hukum aset perusahaan di Indonesia. Fenomena ini muncul ketika satu bidang tanah memiliki dua sertipikat berbeda, sementara masing-masing pihak mengklaim keabsahannya. Akibatnya, perusahaan berisiko kehilangan kendali atas aset produktifnya. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang dasar hukum dan prosedur Pembatalan Sertipikat
LEXmedia. Audit kepatuhan hukum ESG kini menjadi kebutuhan mendesak bagi perusahaan publik di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan emiten menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan sejak 2017. Selain itu, Undang-Undang No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat basis hukum pengawasan ini. Oleh karena itu, banyak perusahaan mulai menyusun mekanisme audit
LEXmedia. Mendirikan perusahaan dengan modal asing membutuhkan pemahaman hukum yang tepat. Syarat pendirian PT PMA kini mengalami sejumlah perubahan penting setelah pemerintah menerbitkan paket regulasi baru di bidang perizinan berusaha. Investor asing wajib memahami ketentuan ini sebelum memulai proses pendirian badan usaha di Indonesia. Selain itu, calon investor perlu mencermati
LEXmedia. Legalitas Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) menjadi topik penting bagi pelaku usaha di Indonesia. SKDP dahulu menjadi syarat wajib pendirian badan usaha. Dokumen ini membuktikan lokasi resmi perusahaan kepada instansi pemerintah. Namun, reformasi perizinan berusaha mengubah kedudukan hukum dokumen tersebut secara signifikan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami
LEXmedia. Minat investor asing terhadap properti di Bali terus meningkat setiap tahun. Namun, isu kepemilikan warga negara asing (WNA) atas properti di Bali kerap menimbulkan kebingungan hukum bagi calon investor asing. Sistem agraria Indonesia menganut prinsip nasionalitas yang membatasi kepemilikan tanah bagi warga negara asing. Oleh karena itu, memahami kerangka
LEXmedia. Setiap perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya sepuluh orang pekerja wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang sah. Oleh karena itu, pemahaman atas prosedur pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha di Indonesia. Selain sebagai kewajiban hukum, Peraturan Perusahaan juga berfungsi sebagai instrumen tata kelola hubungan industrial yang melindungi
