LEXmedia. Status hukum pengemudi ojol kembali menjadi perdebatan nasional pada Oktober 2026. Dalam satu pekan, DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Kedua regulasi itu menyentuh nasib sekitar lima juta pengemudi menurut data pemerintah. Namun, keduanya menawarkan pendekatan yang tidak sepenuhnya sejalan. Perpres menegaskan
LEXmedia. Aturan masa magang di Indonesia kini memasuki babak baru. Pada 6 Oktober 2026, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna. Undang-undang ini memuat 23 bab dan 313 pasal. Salah satu materi pokoknya menyangkut pemagangan. Oleh karena itu, perusahaan, perguruan tinggi, dan peserta magang perlu memahami perubahan ini
LEXmedia. Sejak 1 Juni 2026, peta perdagangan komoditas strategis Indonesia berubah drastis. Pemerintah memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu Danantara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini menyasar batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy). Akibatnya, eksportir harus menyesuaikan kontrak, alur dokumen, dan strategi bisnis mereka. Kini, masa
LEXmedia. Selama bertahun-tahun, konsumen seluler kehilangan sisa kuota setiap kali masa aktif paket berakhir. Kini situasinya berubah. Melalui Putusan MK 273/PUU-XXIII/2025, prinsip kuota internet tidak hangus memperoleh landasan konstitusional. Mahkamah membacakan putusan ini pada 23 Juli 2026. Artikel ini mengurai dasar hukum, isi amar, aturan pelaksana, serta langkah kepatuhan bagi
LEXmedia. Rapat Paripurna DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026. Undang-undang ini memuat 23 bab dan 313 pasal. Kehadirannya menandai babak baru hukum ketenagakerjaan nasional. Selama dua dekade, pengusaha dan pekerja berpegang pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
LEXmedia. Perbedaan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja masih menjadi pertanyaan utama bagi pengusaha, praktisi HR, dan pekerja. Kedua rezim mengatur objek yang sama, tetapi dengan titik keseimbangan berbeda. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 kembali mengoreksi sejumlah norma penting. Oleh karena itu, artikel ini memetakan perubahan utama secara
LEXmedia. Jutaan pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja lepas bekerja tanpa kepastian status hukum. Karena itu, pemerintah dan DPR mencoba menutup celah tersebut. Salah satu jalurnya adalah RUU Pekerja Platform yang masuk Prolegnas Prioritas 2026. Namun, pembahasan naskahnya belum menunjukkan kemajuan yang jelas. Artikel ini menganalisis status RUU tersebut dan
LEXmedia. Jangka waktu maksimal PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) menjadi pertanyaan penting bagi pengusaha maupun pekerja kontrak di Indonesia. Aturan ini menentukan berapa lama hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat berlangsung. Selama beberapa tahun terakhir, ketentuan ini mengalami perubahan signifikan. Perubahan tersebut mencakup UU No. 13/2003, PP No.
LEXmedia. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sering menimbulkan kebingungan bagi pekerja maupun pengusaha, terutama soal hak finansial yang menjadi kewajiban pengusaha. Peraturan perundang-undangan Indonesia sebenarnya sudah mengatur cara penghitungan pesangon PHK secara rinci. Namun, banyak pihak masih keliru menafsirkan besarannya karena mengacu pada aturan lama yang telah berubah. Artikel ini menjelaskan
LEXmedia. Kasus penindakan terhadap 164 tenaga kerja asing (TKA) tanpa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pada awal 2026 membuktikan bahwa kepatuhan TKA Indonesia bukan sekadar formalitas administratif. Kementerian Ketenagakerjaan menjatuhkan denda administratif senilai Rp2,17 miliar kepada perusahaan terkait. Oleh karena itu, setiap pemberi kerja wajib memahami syarat hukum sebelum
