LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh karena itu, setiap pelaku usaha di sektor jasa profesional harus bersiap menghadapi transisi ini. Salah satu
LEXmedia. Lanskap bisnis nasional sedang mengalami transformasi besar menuju ekonomi rendah karbon. Pemerintah Indonesia secara resmi mengintegrasikan instrumen fiskal lingkungan ke dalam sistem perpajakan. Hal ini bertujuan untuk menekan emisi gas rumah kaca sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC). Bagi para direksi dan praktisi hukum, memahami regulasi carbon tax Indonesia
LEXmedia. Transformasi digital pada tahun 2026 telah mengubah lanskap ketenagakerjaan global secara fundamental. Saat ini, model kerja jarak jauh bukan lagi sekadar tren sementara bagi sektor teknologi. Banyak profesional memilih tinggal di Bali atau Jakarta sambil bekerja untuk perusahaan di luar negeri. Namun, fenomena ini menghadirkan tantangan besar terkait legalitas
LEXmedia. Ekonomi digital Indonesia kini bertumbuh sangat pesat dan melahirkan banyak profesi baru yang menjanjikan. Profesi influencer serta kreator konten kini menjadi bagian penting dalam perputaran ekonomi nasional melalui berbagai jalur pendapatan digital. Namun, besarnya potensi pendapatan ini tentu beriringan dengan tanggung jawab perpajakan yang harus dipenuhi secara disiplin. Pemerintah
LEXmedia. Implementasi kebijakan fiskal terbaru membawa tantangan besar bagi stabilitas perjanjian komersial di Indonesia. Setiap departemen legal harus segera menyadari bahwa dampak PPN 12 persen terhadap klausul harga dalam kontrak bisnis B2B memerlukan perhatian serius. Perubahan ini bersumber dari amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh karena itu, perusahaan
LEXmedia. Pemerintah Indonesia segera menerapkan kebijakan fiskal terbaru yang menyasar sektor teknologi. Kebijakan ini berfokus pada penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini memicu diskusi hangat mengenai Dampak PPN 12 Persen terhadap Harga Layanan Digital Internasional 2026. Banyak pengguna layanan streaming dan iklan digital merasa khawatir. Mereka memprediksi biaya
LEXmedia. Kebijakan fiskal Indonesia memasuki babak baru pada tahun 2026 dengan implementasi tarif pajak yang lebih selektif. Pemerintah secara resmi menargetkan segmen tertentu guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan keadilan sosial. Salah satu isu utama yang muncul adalah Dampak Kenaikan PPN 12 Persen Barang Mewah 2026 pada Sektor Ritel. Kebijakan
LEXmedia. Pajak dividen menjadi isu strategis bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan startup yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Pembagian laba kepada pemegang saham bukan sekadar distribusi keuntungan, tetapi juga memiliki implikasi perpajakan yang signifikan. Tanpa strategi yang tepat, pajak atas dividen dapat mengurangi likuiditas yang seharusnya digunakan untuk ekspansi bisnis.
