LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang perusahaan secara tertib dan adil. Ketika sebuah PT tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo, kreditur berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, memahami prosedur kepailitan atas utang jatuh tempo menjadi kebutuhan
LEXmedia. Dalam era ketidakpastian ekonomi global saat ini, risiko kepailitan perusahaan menjadi ancaman nyata bagi dunia bisnis. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kelangsungan usaha, tetapi juga mengancam kesejahteraan para pekerja. Ketika pengadilan niaga menyatakan sebuah perusahaan pailit, nasib pekerja langsung berada di ujung tanduk, maka perusahaan harus memahami instrumen
LEXmedia. Proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menuntut transparansi tinggi dalam pengelolaan aset debitur. Kreditor selaku pemilik hak tagih sering kali menghadapi kesulitan dalam memantau perkembangan harta pailit (boedel pailit). Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat krusial dan mempertegas hak kreditor mendapatkan
LEXmedia. Kepailitan sebuah perusahaan sering kali membawa konsekuensi serius bagi para buruh atau pekerja yang hak finansialnya tidak terpenuhi, kita sering menyaksikan pekerja terjebak dalam kebingungan prosedural. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kepailitan memiliki mekanisme berbeda dengan PHK biasa. Pekerja harus bertindak cepat mengikuti prosedur pengajuan klaim upah dan pesangon
LEXmedia. Kita sering dihadapkan pada dilema kompleks ketika sebuah entitas bisnis menghadapi insolvensi. Situasi kepailitan bukan sekadar proses likuidasi aset, namun merupakan arena hukum di mana berbagai kepentingan kreditur saling bersaing. Di antara para kreditur perusahaan pailit tersebut, posisi mantan pekerja menuntut perhatian khusus karena hak-hak mereka merupakan kebutuhan dasar.
LEXmedia. Status kepailitan sebuah badan usaha merupakan titik akhir dramatis dalam siklus korporasi di Indonesia. Ketika Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan, perusahaan seketika kehilangan hak pengurusan atas seluruh harta kekayaannya. Oleh karena itu, semua pihak harus memahami prosedur likuidasi perusahaan yang dinyatakan pailit oleh pengadilan secara mendalam. Mekanisme ini bertujuan untuk
Dalam tulisan ini, saya merujuk pada jurnal ilmiah “Kedudukan Pekerja sebagai Kreditor Preferen dalam Tahapan Rapat Perdamaian PKPU menurut UU Nomor 37 Tahun 2004” sebagai titik berangkat untuk membaca satu persoalan yang cukup sering muncul dalam praktik. Pekerja memang diakui sebagai kreditor preferen, tetapi posisi mereka dalam rapat perdamaian PKPU
LEXmedia. Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas merupakan isu krusial yang sering menghantui para pemimpin perusahaan di Indonesia saat ini. Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya adalah entitas hukum terpisah yang membatasi liabilitas pemegang saham secara ketat. Namun, hukum tidak memberikan perlindungan mutlak bagi pengurusnya apabila terjadi kegagalan manajemen yang
Dalam perkara kepailitan, kesalahan paling umum adalah menganggap semua kreditur punya posisi yang sama. Padahal, hukum kepailitan justru mengenal lapisan kepentingan yang berbeda: kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. Pembagian ini penting karena menentukan siapa yang berhak didahulukan, siapa yang harus menunggu, dan siapa yang harus membuktikan piutangnya dalam
