LEXmedia. Akuisisi saham PT merupakan salah satu strategi korporasi yang paling sering ditempuh investor untuk menguasai pengendalian suatu Perseroan Terbatas. Namun, proses ini tidak boleh dijalankan secara serampangan. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha wajib memahami kerangka hukum yang mengatur akuisisi saham PT, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
LEXmedia. Transaksi jual beli saham menjadi instrumen bisnis yang sering digunakan dalam restrukturisasi kepemilikan Perseroan Terbatas (PT). Namun, banyak pelaku usaha keliru menganggap transaksi ini bisa berjalan tanpa memperhatikan ketentuan internal perseroan. Padahal, jual beli saham tanpa RUPS berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang serius. Risiko ini semakin besar jika Anggaran
LEXmedia. Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan pengelola sumber daya alam (SDA) menjadi isu hukum yang semakin relevan di Indonesia. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan menghadapi kewajiban hukum yang tegas. Kewajiban ini bukan sekadar etika bisnis, melainkan perintah undang-undang yang mengikat. Banyak pelaku usaha
LEXmedia. PT yang berhenti beroperasi tidak otomatis bubar di mata hukum. Selama akta pendirian belum dicabut, kewajiban hukum perusahaan tetap melekat pada direksi dan pemegang saham. Oleh karena itu, pembubaran PT non-aktif wajib ditempuh melalui prosedur resmi, bukan sekadar dibiarkan mati suri. Artikel ini membahas dasar hukum, tahapan likuidasi, serta
LEXmedia. Prinsip tanggung jawab terbatas (Limited Liability) kerap dipahami sebagai perisai mutlak bagi Direki perusahaan. Padahal, pemahaman ini keliru dan berpotensi menimbulkan risiko hukum yang serius. Tanggung jawab direksi atas kerugian perusahaan sebenarnya memiliki batas yang jelas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Oleh karena
LEXmedia. Sanksi tidak memiliki sertifikat standar kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha berisiko tinggi di Indonesia. Pemerintah memperketat pengawasan perizinan berusaha sejak berlakunya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami konsekuensi hukum jika beroperasi tanpa dokumen legalitas yang sesuai kategori risikonya. Artikel ini membahas dasar
LEXmedia. Perubahan susunan pengurus perusahaan (PT) menjadi kebutuhan rutin bagi banyak perseroan di Indonesia. Kebutuhan ini muncul saat direktur mengundurkan diri, komisaris diganti, atau pemegang saham menambah jajaran manajemen. Namun, proses ini tidak boleh dilakukan sembarangan karena menyangkut keabsahan hukum tindakan perseroan di hadapan pihak ketiga. Artikel ini membahas dasar
LEXmedia. Akuisisi Perseroan Terbatas (PT) tertutup oleh Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi strategi populer bagi investor asing yang ingin masuk ke pasar Indonesia secara cepat. Alih-alih mendirikan badan usaha baru, investor memilih mengambil alih saham perusahaan tertutup yang sudah memiliki jaringan bisnis, aset, dan izin operasional. Namun, proses ini tidak
LEXmedia. Risiko hukum perusahaan cangkang kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha di Indonesia. Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum mencatat ratusan ribu entitas korporasi tidak memperbarui data administrasinya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan kebijakan tegas untuk menertibkan korporasi yang tidak aktif melaporkan perubahan datanya. Artikel ini
LEXmedia. Setiap Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia memiliki kewajiban laporan tahunan PT yang bersifat mutlak. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif belaka. Sebaliknya, menjadi instrumen pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami kewajiban ini secara menyeluruh agar terhindar dari sanksi hukum. Dalam
