LEXmedia. Pembagian dividen PT perseorangan kerap menimbulkan pertanyaan, terutama soal apakah prosesnya wajib melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam praktik hukum perseroan, jawaban atas isu ini tidak sesederhana “ya” atau “tidak”. Oleh karena itu, pemahaman harus dimulai dari karakter PT perseorangan itu sendiri. PT perseorangan memiliki satu pemegang saham.
LEXmedia. Praktik pinjam nama atau nominee dalam kepemilikan saham korporasi di Indonesia telah lama menjadi isu krusial. Banyak investor asing menggunakan perjanjian terselubung ini untuk menguasai sektor bisnis yang sebenarnya tertutup bagi modal asing. Oleh karena itu, penegakan hukum nominee perusahaan pemegang saham asing di Indonesia kini menjadi prioritas utama
LEXmedia. Dinamika hukum bisnis di Indonesia mencatat sejarah baru lewat kehadiran Lembaga Danantara Indonesia. Kehadiran entitas baru ini memicu diskusi hangat mengenai kewenangan hukum lembaga Danantara dalam investasi BUMN. Pembentukan lembaga ini bukan sekadar urusan restrukturisasi administratif biasa. Namun, kebijakan ini menandai perubahan paradigma besar dalam tata kelola investasi kekayaan
Doktrin ultra vires berperan sebagai pembatas agar tidak terjadi pelampauan dan penyimpangan kewenangan sehingga salah satu cara menjaga agar tidak menyimpang, dan selalu dapat diawasi adalah dengan membatasi dan mengawasi secara ketat terkait kewenangan-kewenangan yang harus ditulis secara tegas dalam anggaran dasarnya agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak diperkenankan keluar dari kewenangan yang sudah ditulis dalam anggaran dasar tersebut.
Doktrin ultra vires ini merupakan sebuah dokrin modern dalam corporate law secara universal, sehingga dalam isu ini lebih memfokuskan kepada legal concept dengan tujuan legal reform dengan melakukan perbandingan dengan negara Inggris untuk perbandingan legislasi terkait substansi demi terciptanya pengaturan mengenai doktrin ultra vires yang lebih baik dalam penegakan hukum perseroan terbatas di Indonesia.
LEXmedia. Perkembangan regulasi dalam tata kelola Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia kini mengalami transformasi yang sangat fundamental. Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif semata, melainkan sebuah langkah menuju transparansi dan pengawasan digital yang terintegrasi. Selain itu, pemerintah berkomitmen penuh untuk memotong jalur birokrasi yang rumit demi mendukung kemudahan berusaha bagi
LEXmedia. Struktur kelompok perusahaan (group company) kini menjadi standar dalam operasional bisnis modern di Indonesia. Skema ini melibatkan perusahaan induk (holding company) dan anak perusahaan (subsidiary company). Secara yuridis, setiap entitas merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri. Prinsip ini memberikan hak dan kewajiban independen kepada masing-masing perusahaan. Kita mengenalnya sebagai
LEXmedia. Lanskap hukum bisnis di Indonesia mengalami transformasi besar setelah berlakunya UU No. 1/2023. Oleh karena itu, para pemimpin perusahaan wajib memahami regulasi baru ini dengan sangat cermat. Implementasi aturan ini menuntut strategi mitigasi risiko yang proaktif dan menyeluruh. Selain itu, jajaran manajemen harus mengetahui regulasi konkret untuk menjaga kelangsungan
LEXmedia. Pembagian keuntungan perusahaan sebelum akhir tahun buku sering menjadi pilihan menarik bagi pemegang saham. Namun, keputusan korporasi ini menyimpan risiko hukum yang sangat besar bagi manajemen. Pemahaman mendalam mengenai aspek hukum pembagian dividen interim: Prosedur dan tanggung jawab direksi menjadi benteng pertahanan utama korporasi. Direksi tidak boleh gegabah dalam
LEXmedia. Aksi korporasi dalam ekosistem teknologi Indonesia kini menjadi strategi utama untuk mencapai efisiensi dan dominasi pasar. Namun, di balik potensi pertumbuhan tersebut, dewan direksi harus menghadapi kompleksitas hukum yang sangat tinggi. Memahami prosedur merger startup: mitigasi risiko PHK dan pengalihan aset digital merupakan prasyarat mutlak sebelum mengeksekusi perjanjian penggabungan.
LEXmedia. Mengakhiri eksistensi sebuah perseroan terbatas di Indonesia menuntut pemahaman regulasi yang sangat mendalam. Sebagai langkah strategis, dewan direksi sering memilih tata cara likuidasi perusahaan tanpa melalui proses kepailitan untuk menjaga reputasi bisnis. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan membereskan seluruh aset dan kewajiban secara mandiri dan tertib. Oleh karena itu, perusahaan
