Daftar Produk Wajib Bersertifikat Halal

LEXmedia. Daftar produk wajib halal kembali berubah pada Oktober 2026. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 pada 14 Oktober 2026. Regulasi ini mengubah jadwal penahapan dalam PP Nomor 42 Tahun 2024. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memeriksa ulang posisi produknya. Sebagian kewajiban sudah berlaku sejak 2024. Namun, sebagian lainnya kini bergeser ke 2028, 2029, hingga 2034. Artikel ini menguraikan dasar hukum, kategori produk, tenggat, sanksi, dan rekomendasi kepatuhannya.

Dasar Hukum Produk Wajib Halal di Indonesia

Kewajiban sertifikasi halal bersumber dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pemerintah kemudian mengubah UU JPH melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selanjutnya, PP 42/2024 menjadi peraturan pelaksana yang menggantikan PP Nomor 39 Tahun 2021.

Pasal 2 ayat (1) PP 42/2024 menegaskan prinsip utamanya. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan kata lain, sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum, bukan pilihan sukarela.

Pengecualian bagi Produk dari Bahan Haram

Meski demikian, Pasal 2 ayat (2) memuat pengecualian penting. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan tidak wajib bersertifikat halal. Sebagai gantinya, Pasal 2 ayat (3) mewajibkan pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal. Artinya, pelaku usaha tetap memikul kewajiban informasi kepada konsumen.

Prinsip Penahapan Produk Wajib Halal

Selain itu, pemerintah tidak memberlakukan kewajiban ini secara serentak. Pasal 159 ayat (1) PP 42/2024 menetapkan kewajiban secara bertahap. Tahap pertama mencakup makanan dan minuman serta bahan bakunya. Tahap ini juga meliputi bahan tambahan pangan, bahan penolong, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Kemudian, Pasal 161 mengatur tahap berikutnya untuk produk di luar kelompok tersebut.

Daftar Produk Wajib Halal Menurut PP 42/2024 dan PP 40/2026

PP 40/2026 mengubah Pasal 160 dan Pasal 161 PP 42/2024. Akibatnya, daftar produk wajib halal kini terbagi ke dalam tiga kelompok besar. BPJPH merinci pembagian ini dalam rilis resminya pada Oktober 2026. Berikut uraian setiap kelompok.

Kelompok 1: Sudah Wajib sejak 18 Oktober 2024

Kelompok ini mencakup produk pelaku usaha menengah dan besar, yaitu:

1. Makanan;

2. Minuman;

3. Hasil Sembelihan; dan

4. Jasa Penyembelihan.

Pasal 160 ayat (1) PP 42/2024 menetapkan akhir masa penahapannya pada 17 Oktober 2024. PP 40/2026 tidak mengubah ketentuan tersebut. Dengan demikian, kewajiban bagi kelompok ini sudah berlaku penuh sejak 18 Oktober 2024. Pelaku usaha yang belum memenuhinya saat ini berada dalam posisi tidak patuh.

Kelompok 2: Diperpanjang hingga 17 Oktober 2028

Kelompok kedua memperoleh tambahan waktu dua tahun. Semula, tenggatnya jatuh pada 17 Oktober 2026. Kelompok ini meliputi:

1. Makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil (UMK);

2. Jasa terkait makanan, minuman, dan hasil sembelihan dari usaha menengah dan besar, kecuali jasa penyembelihan;

3. Obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan;

4. Kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik;

5. Barang gunaan kategori sandang, penutup kepala, dan aksesori;

6. Perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan, alat tulis, dan perlengkapan kantor; dan

7. Alat kesehatan kelas risiko A.

Selain itu, makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari luar negeri baru wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2028. Pemerintah mengaitkan tenggat ini dengan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.

Kelompok 3: Tetap Mengikuti Jadwal PP 42/2024

Kelompok ketiga tidak mengalami perubahan jadwal. Pasal 161 ayat (1) PP 42/2024 tetap berlaku untuk:

1. Obat bebas dan obat bebas terbatas: hingga 17 Oktober 2029;

2. Alat kesehatan kelas risiko B: hingga 17 Oktober 2029;

3. Obat keras, kecuali psikotropika: hingga 17 Oktober 2034; dan

4. Alat kesehatan kelas risiko C: hingga 17 Oktober 2034.

Namun, Pasal 162 ayat (3) memberi kelonggaran khusus. Obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum halal tetap dapat beredar. Syaratnya, pelaku usaha mencantumkan informasi asal bahan sampai bahan halal tersedia.

Ringkasan Tenggat Produk Wajib Halal

Tabel berikut merangkum tenggat produk wajib halal agar mudah membandingkan setiap kategori.

Perhatikan bahwa batas akhir penahapan bukan tanggal mulai mengurus sertifikat. Sebaliknya, tanggal itu merupakan batas terakhir masa persiapan. Sehari setelahnya, kewajiban berlaku penuh dan BPJPH berwenang menjatuhkan sanksi. Selain itu, Pasal 161 ayat (3) mengizinkan pelaku usaha mengajukan sertifikat sebelum masa penahapan berakhir.

Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Tidak Patuh

PP 42/2024 tidak hanya memuat kewajiban, tetapi juga konsekuensinya. Pasal 170 ayat (2) menetapkan empat jenis sanksi administratif bagi pelaku usaha:

1. Peringatan tertulis;

2. Denda administratif;

3. Pencabutan sertifikat halal; dan/atau

4. Penarikan barang dari peredaran.

Selanjutnya, Pasal 170 ayat (7) membatasi denda administratif paling banyak Rp2 miliar. BPJPH dapat menjatuhkan sanksi secara berjenjang, alternatif, atau kumulatif. Pilihan sanksi bergantung pada tingkat pelanggaran.

Khusus pelanggaran Pasal 2 ayat (1), Pasal 171 membuka kemungkinan sanksi penarikan barang dari peredaran. Secara komersial, sanksi ini paling berat karena memukul arus kas dan reputasi merek.

Rekomendasi Kepatuhan Hukum

Perpanjangan tenggat bukan alasan untuk menunda. BPJPH sendiri menegaskan bahwa penyesuaian jadwal ini merupakan waktu persiapan. Oleh karena itu, direkomendasikan lima langkah berikut.

1. Petakan portofolio produk. Cocokkan setiap produk dengan kategori dan skala usaha dalam Pasal 160 dan Pasal 161.

2. Verifikasi skala usaha. Gunakan data NIB dan perizinan berusaha berbasis risiko sebagai acuan klasifikasi.

3. Audit rantai pasok bahan. Minta dokumen kehalalan dari setiap pemasok bahan baku dan bahan penolong.

4. Ajukan lebih awal. Manfaatkan Pasal 161 ayat (3) untuk mengajukan sertifikat sebelum tenggat. Pengajuan menjelang tenggat berisiko tertahan antrean pemeriksaan.

5. Bangun sistem jaminan produk halal internal. Sertifikat halal menuntut pelaku usaha menjaga kehalalan produk secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, kepatuhan terhadap daftar produk wajib halal melindungi dua kepentingan sekaligus. Konsumen memperoleh kepastian, sementara pelaku usaha terhindar dari risiko sanksi. Jika masih ragu mengklasifikasikan produk, konsultasikan dengan praktisi hukum jaminan produk halal sejak dini.

FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Apa saja produk yang wajib bersertifikat halal?

Menurut Pasal 2 ayat (1) PP 42/2024, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Cakupannya meliputi makanan, minuman, hasil sembelihan, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan. Namun, pemerintah memberlakukan kewajiban ini secara bertahap sesuai Pasal 160 dan Pasal 161 sebagaimana terakhir diubah dengan PP 40/2026.

2. Kapan batas waktu sertifikasi halal bagi UMK?

Batas akhir penahapan bagi UMK kini jatuh pada 17 Oktober 2028. Semula, PP 42/2024 menetapkan tenggat 17 Oktober 2026. Namun, PP 40/2026 memperpanjang masa tersebut untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Oleh karena itu, kewajiban bersertifikat halal bagi produk UMK berlaku penuh mulai 18 Oktober 2028. Pelaku UMK tetap dapat mengajukan sertifikat lebih awal.

3. Apakah produk berbahan babi wajib bersertifikat halal?

Tidak. Pasal 2 ayat (2) PP 42/2024 mengecualikan produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dari kewajiban bersertifikat halal. Meski demikian, pengecualian ini tidak membebaskan pelaku usaha sepenuhnya. Pasal 2 ayat (3) mewajibkan pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk tersebut. Dengan demikian, konsumen tetap memperoleh informasi yang jelas sebelum membeli.

4. Apa sanksi jika produk wajib halal tidak bersertifikat?

Pasal 170 ayat (2) PP 42/2024 mengatur empat sanksi administratif bagi pelaku usaha. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran. Denda administratif paling banyak mencapai Rp2 miliar sesuai Pasal 170 ayat (7). Selain itu, BPJPH dapat menjatuhkan sanksi secara berjenjang, alternatif, atau kumulatif sesuai tingkat pelanggaran.

5. Kapan kosmetik wajib bersertifikat halal?

Kosmetik wajib bersertifikat halal setelah masa penahapan berakhir pada 17 Oktober 2028. Semula, Pasal 161 ayat (1) huruf d PP 42/2024 menetapkan tenggat 17 Oktober 2026. Kemudian, PP 40/2026 memperpanjang tenggat tersebut selama dua tahun. Perpanjangan yang sama juga berlaku bagi produk kimiawi dan produk rekayasa genetik. Pelaku usaha tetap boleh mengajukan sertifikat sebelum tenggat.