LEXmedia. Revisi UU P2SK resmi berlaku sejak 17 Juni 2026. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 (UU 4/2026). Undang-undang ini mengubah UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun, dua belas hari kemudian, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Nomor 139/PUU-XXIII/2025. Putusan itu mengubah cara dana pensiun membayar manfaat kepada peserta. Oleh karena itu, pelaku industri kini perlu membaca UU P2SK sebagai satu paket: UU 4/2023, UU 4/2026, dan putusan MK.
Artikel ini merangkum poin penting perubahan tersebut. Selain itu, artikel ini menjelaskan dampak praktisnya bagi lembaga jasa keuangan, pemberi kerja, dan masyarakat.
Latar Belakang Revisi UU P2SK
DPR mengesahkan RUU perubahan dalam Rapat Paripurna pada 4 Juni 2026. Selanjutnya, Presiden menandatangani dan mengundangkannya pada 17 Juni 2026. UU 4/2026 tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 62 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 7180. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal pengundangan.
Ada dua pendorong utama perubahan ini. Pertama, pembentuk undang-undang wajib menindaklanjuti putusan MK atas UU P2SK sebelumnya. Contohnya, Putusan MK Nomor 85/PUU-XXII/2024 mempersoalkan mekanisme persetujuan anggaran operasional Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 menyangkut kewenangan penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua, pemerintah ingin menyesuaikan regulasi dengan perkembangan pasar, aset digital, dan kebutuhan pembiayaan.
Hasilnya, Panitia Kerja DPR dan pemerintah menyepakati 17 pokok materi perubahan.
17 Pokok Materi dalam Revisi UU P2SK
Secara ringkas, ketujuh belas materi itu meliputi:
1. Kelembagaan LPS.
2. Kelembagaan OJK.
3. Kelembagaan Bank Indonesia (BI).
4. Evaluasi kinerja LPS, OJK, dan BI oleh DPR.
5. Perluasan ruang lingkup usaha bank umum dan bank syariah.
6. Demutualisasi bursa efek.
7. Pengalihan marjin dalam transaksi pasar keuangan.
8. Obligasi Danantara.
9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi.
10. Dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas.
11. Bursa mineral dan komoditas strategis.
12. Aset kripto.
13. Satgas pencegahan dan penanganan pinjaman daring serta perjudian daring.
14. Pusat Finansial Internasional Indonesia.
15. Penanganan piutang macet UMKM.
16. Penyelidikan, penyidikan, dan keadilan restoratif di sektor jasa keuangan.
17. Bank dalam penyehatan.
Berikut penjelasan atas poin-poin yang paling berdampak.
Penguatan LPS dan Program Penjaminan Polis
LPS memperoleh kewenangan lebih luas dalam menangani Bank Dalam Resolusi, termasuk sebelum LPS menetapkan metode penyelesaian. Selain itu, LPS kini berwenang menangani perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi.
Perubahan paling dinantikan adalah program penjaminan polis. Menurut Pasal II angka 4 UU 4/2026, program ini berjalan paling lambat Januari 2028. Dengan demikian, pemegang polis akan memperoleh perlindungan serupa dengan nasabah penyimpan dana bank.
Di sisi tata kelola, rencana kerja dan anggaran tahunan operasional LPS kini memerlukan persetujuan DPR. Ketentuan ini berlaku mulai tahun anggaran 2027. Bahkan, Pasal II angka 2 mewajibkan DPR memberi persetujuan anggaran 2027 paling lambat 31 Desember 2026.
Demutualisasi Bursa dan Kepemilikan Negara
Revisi UU P2SK memberi dasar hukum demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Artinya, bursa tidak lagi berbentuk lembaga milik anggota bursa. Sebaliknya, bursa beralih menjadi perseroan yang berorientasi laba.
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan, BI, dan BPI Danantara dapat menjadi pemegang saham bursa efek. UU ini juga mendelegasikan pengaturan teknis demutualisasi kepada OJK melalui Peraturan OJK.
Aset Kripto, Satgas Pinjol dan Judol
UU 4/2026 memperkenalkan Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto. Lembaga ini menyelenggarakan kegiatan di sektor aset keuangan digital yang berkaitan dengan aset kripto. Akibatnya, pelaku usaha kripto perlu menyesuaikan perizinan dan tata kelola dengan rezim pengawasan OJK.
Selain itu, undang-undang ini melembagakan satgas lintas instansi. Satgas tersebut menangani pinjaman daring ilegal dan perjudian daring secara terkoordinasi.
Revisi UU P2SK bagi UMKM dan Penegakan Hukum
Bagi UMKM, revisi UU P2SK memperluas kebijakan penghapusan piutang macet. Cakupannya kini meliputi bank dan lembaga keuangan nonbank milik BUMN maupun BUMD. Di samping itu, undang-undang menegaskan bahwa kerugian akibat penghapusan piutang tersebut bukan kerugian negara. Penegasan ini penting karena memberi kepastian bagi direksi yang mengambil keputusan hapus buku dan hapus tagih.
Di bidang penegakan hukum, undang-undang menyempurnakan ketentuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. Pembentuk undang-undang juga menyelaraskannya dengan KUHAP dan memperkenalkan mekanisme keadilan restoratif.
Meski demikian, beberapa norma baru memicu perdebatan. Misalnya, Pasal 50A mengatur perlindungan hukum atas pembelian instrumen surat utang khusus. Sejumlah akademisi menilai rumusannya berpotensi bertabrakan dengan agenda pemberantasan korupsi. Selain itu, warga negara telah menguji Pasal 248A tentang pengadilan khusus Pusat Finansial Internasional ke MK. Perkara itu terdaftar dengan Nomor 320/PUU-XXIV/2026.
Putusan MK 139/PUU-XXIII/2025 dan Dana Pensiun
Putusan ini lahir dari permohonan empat pekerja PT Freeport Indonesia. Mereka merupakan peserta Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Para Pemohon menguji Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023.
Kedua pasal itu mengatur dua hal. Pertama, dana pensiun wajib membayar manfaat pensiun secara berkala. Kedua, peserta hanya dapat menerima pembayaran pertama secara sekaligus paling banyak 20% dari manfaat pensiun. Sebelumnya, POJK Nomor 27 Tahun 2023 hanya mengizinkan pembayaran sekaligus 100% untuk manfaat sampai Rp500 juta.
MK memutus perkara ini dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada 30 April 2026. Kemudian, MK mengucapkannya dalam sidang pleno pada 29 Juni 2026. Pada hari yang sama, MK juga memutus Perkara Nomor 164/PUU-XXIII/2025 dengan pokok persoalan serupa.
Amar dan Batas Berlakunya Putusan
MK mengabulkan permohonan untuk sebagian. Mahkamah menyatakan kedua pasal tersebut inkonstitusional secara bersyarat. Konsekuensinya, dana pensiun sukarela dapat membayar manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala. Syaratnya, manfaat itu terbentuk dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang penggantian hak. Pilihan cara pembayaran berada di tangan peserta, janda, duda, atau anak.
Namun, putusan ini tidak berlaku untuk semua jenis manfaat pensiun. MK tetap menempatkan pembayaran berkala sebagai prinsip dasar program pensiun. Alasannya, pembayaran berkala menjaga kesinambungan penghasilan peserta di hari tua.
Tindak Lanjut OJK
OJK menindaklanjuti putusan tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-54/D.05/2026. Keputusan ini mengizinkan dana pensiun membayar manfaat yang bersumber dari pesangon secara sekaligus atau berkala. Namun, dana pensiun wajib memperoleh pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK sebelum membayar. Kebijakan ini berlaku sampai OJK mencabutnya atau sampai terbit ketentuan baru.
Perlu dicatat, revisi UU P2SK tidak memasukkan isu pembayaran manfaat pensiun ke dalam 17 pokok materinya. Karena itu, pembaca harus merujuk langsung pada amar putusan MK untuk isu ini.
Rekomendasi Kepatuhan Pasca Revisi UU P2SK
Berdasarkan uraian di atas, direkomendasikan langkah kepatuhan berikut:
1. Audit regulasi internal. Lembaga jasa keuangan sebaiknya memetakan setiap kebijakan internal terhadap UU 4/2026, lalu menyusun daftar celah kepatuhan.
2. Pantau aturan turunan. Banyak ketentuan bergantung pada PP dan POJK pelaksana. Oleh sebab itu, tim legal perlu memantau JDIH OJK dan JDIH Kemenkeu secara berkala.
3. Siapkan program penjaminan polis. Perusahaan asuransi perlu menyiapkan data polis, tata kelola, dan kesehatan keuangan sebelum Januari 2028.
4 Perbarui Peraturan Dana Pensiun. Pendiri DPPK perlu mengajukan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun ke OJK sebelum membayar manfaat secara sekaligus.
5. Komunikasikan kepada pekerja. Pemberi kerja sebaiknya menjelaskan batas putusan MK agar pekerja tidak salah memahami haknya.
6. Dokumentasikan keputusan hapus tagih. Bank BUMN dan BUMD perlu menyimpan dasar pertimbangan kehati-hatian untuk setiap penghapusan piutang UMKM.
Pada akhirnya, revisi UU P2SK menuntut pembacaan yang utuh dan terkini. Pelaku industri yang menyesuaikan diri lebih awal akan menekan risiko sanksi sekaligus menangkap peluang bisnis baru.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Kapan revisi UU P2SK mulai berlaku?
Revisi UU P2SK mulai berlaku pada 17 Juni 2026, tanggal pengundangan UU Nomor 4 Tahun 2026. Namun, beberapa ketentuan memiliki masa transisi. Contohnya, persetujuan DPR atas anggaran operasional LPS berlaku mulai tahun anggaran 2027. Sementara itu, program penjaminan polis asuransi berjalan paling lambat Januari 2028 sesuai Pasal II UU 4/2026.
2. Apa saja poin utama revisi UU P2SK?
Revisi UU P2SK memuat 17 pokok materi. Poin utamanya mencakup penguatan kelembagaan LPS, OJK, dan BI, demutualisasi bursa efek, serta program penjaminan polis. Selain itu, undang-undang ini mengatur Lembaga Jasa Keuangan Aset Kripto serta satgas pinjol dan judol. Revisi juga membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia dan memperluas hapus tagih piutang macet UMKM.
3. Apa isi Putusan MK 139/PUU-XXIII/2025?
Putusan MK 139/PUU-XXIII/2025 menyatakan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU 4/2023 inkonstitusional bersyarat. Akibatnya, peserta dana pensiun sukarela dapat menerima manfaat secara sekaligus. Syaratnya, manfaat itu terbentuk dari pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau uang penggantian hak. Peserta, janda, duda, atau anak tetap boleh memilih pembayaran berkala sesuai kebutuhan.
4. Apakah semua dana pensiun kini bisa dicairkan sekaligus?
Tidak. Putusan MK hanya mencakup manfaat dari program dana pensiun sukarela. Manfaat itu harus bersumber dari pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang penggantian hak. Manfaat pensiun lain tetap mengikuti prinsip pembayaran berkala. Selain itu, dana pensiun wajib memperoleh pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK sebelum membayar secara sekaligus.
5. Apa langkah kepatuhan utama bagi lembaga jasa keuangan?
Lembaga jasa keuangan perlu mengaudit kebijakan internal terhadap UU 4/2026 dan memantau aturan turunan dari OJK serta pemerintah. Selain itu, perusahaan asuransi harus bersiap mengikuti program penjaminan polis. Sementara itu, pendiri dana pensiun pemberi kerja perlu memperbarui Peraturan Dana Pensiun sesuai Putusan MK 139/PUU-XXIII/2025. Langkah ini wajib selesai sebelum dana pensiun membayar manfaat secara sekaligus.
