Kewenangan Penyadapan di Indonesia

LEXmedia. Penyadapan adalah salah satu tindakan negara yang paling jauh masuk ke ruang privasi warga. Karena itu, kewenangan penyadapan di Indonesia hanya boleh dijalankan oleh lembaga tertentu yang ditunjuk undang-undang. Namun, banyak pelaku usaha, karyawan, dan masyarakat umum belum tahu siapa saja lembaga itu. Artikel ini membahas dasar hukumnya secara runtut. Pembahasan mencakup UU ITE, UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010.

Apa yang Dimaksud dengan Penyadapan?

Pasal 1 angka 36 UU No. 20 Tahun 2025 mendefinisikan penyadapan sebagai kegiatan rahasia untuk memperoleh informasi pribadi dalam rangka penegakan hukum. Kegiatan itu mencakup mendengarkan, merekam, dan mencatat transmisi informasi atau dokumen elektronik. Selain itu, Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE memakai istilah intersepsi dengan cakupan serupa.

Di sisi lain, konstitusi menjamin hak atas privasi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 melindungi diri pribadi, keluarga, dan rasa aman setiap orang. Akan tetapi, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 membolehkan pembatasan hak tersebut. Syaratnya, pembatasan itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Prinsip ini menjadi fondasi seluruh pengaturan penyadapan.

Dasar Hukum Kewenangan Penyadapan di Indonesia

Saat ini ada tiga sumber hukum utama yang saling berkaitan, yaitu UU ITE, KUHAP baru, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Masing-masing memberi lapisan pengaturan yang berbeda.

Larangan dan Pengecualian dalam Pasal 31 UU ITE

UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, memuat larangan tegas. Pasal 31 ayat (1) melarang setiap orang menyadap informasi elektronik orang lain tanpa hak. Selanjutnya, ayat (2) memperluas larangan pada transmisi yang bersifat tidak publik.

Meski begitu, Pasal 31 ayat (3) memberi pengecualian penting. Larangan tersebut tidak berlaku bagi intersepsi untuk penegakan hukum. Pengecualian itu berlaku atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lain yang kewenangannya ditetapkan undang-undang. Kemudian, ayat (4) menegaskan bahwa tata cara intersepsi harus diatur dengan undang-undang.

Penyadapan sebagai Upaya Paksa dalam KUHAP Baru

UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Undang-undang ini menggantikan KUHAP 1981. Salah satu perubahan pentingnya, Pasal 89 menggolongkan penyadapan sebagai bentuk upaya paksa. Penyadapan kini sejajar dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Selanjutnya, Pasal 136 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik dapat menyadap untuk kepentingan penyidikan. Namun, Pasal 136 ayat (2) menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada undang-undang tersendiri tentang penyadapan. Akibatnya, syarat, jangka waktu, izin pengadilan, dan mekanisme pengawasan belum diatur secara rinci dalam KUHAP.

Konsekuensi praktisnya cukup jelas. Sambil menunggu undang-undang khusus itu, aparat tetap berpedoman pada undang-undang sektoral. Pemerintah sendiri menyatakan bahwa penyadapan di luar perkara korupsi dan terorisme masih menunggu undang-undang tersebut.

Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010: Penyadapan Wajib Diatur Undang-Undang

Putusan ini menjadi tonggak penting. Mahkamah Konstitusi membacakannya pada 24 Februari 2011. Saat itu, Pasal 31 ayat (4) UU ITE versi awal menyerahkan tata cara intersepsi kepada Peraturan Pemerintah. MK kemudian menyatakan ketentuan itu bertentangan dengan UUD 1945.

Alasannya sederhana tetapi mendasar. Penyadapan membatasi hak asasi, sehingga pembatasannya hanya sah melalui undang-undang. Peraturan pemerintah tidak cukup kuat untuk menjadi dasar pembatasan tersebut. Selain itu, MK mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan yang mengatur kewenangan, izin, jangka waktu, pengawasan, dan penggunaan hasil sadapan.

Sebagai tindak lanjut, pembentuk undang-undang mengubah Pasal 31 ayat (4) melalui UU No. 19 Tahun 2016. Delegasi kepada peraturan pemerintah pun berganti menjadi pengaturan dengan undang-undang. Kemudian, Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 mempertegas bahwa rekaman sebagai alat bukti harus berasal dari permintaan aparat penegak hukum.

Siapa Pemegang Kewenangan Penyadapan di Indonesia?

Berdasarkan uraian di atas, kewenangan penyadapan di Indonesia bersifat terbatas dan tersebar dalam berbagai undang-undang. Setiap lembaga hanya boleh menyadap dalam lingkup tugas yang ditentukan undang-undangnya.

Lembaga yang Memiliki Kewenangan Penyadapan

Berikut lembaga yang memegang kewenangan tersebut beserta dasar hukumnya:

1. Penyidik dalam perkara pidana, berdasarkan Pasal 136 UU No. 20 Tahun 2025, dengan prosedur yang masih menunggu undang-undang khusus.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019.

3. Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk perkara narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009.

4. Penyidik tindak pidana terorisme, berdasarkan UU No. 5 Tahun 2018.

5. Kejaksaan RI, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Kejaksaan.

6. Badan Intelijen Negara (BIN), untuk fungsi intelijen berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011.

Perlu dicatat, BIN menjalankan fungsi intelijen, bukan penegakan hukum. Oleh karena itu, hasil sadapan intelijen tidak otomatis dapat menjadi alat bukti di pengadilan.

Pihak yang Tidak Memiliki Kewenangan Penyadapan

Sebaliknya, pihak swasta sama sekali tidak memiliki kewenangan menyadap. Larangan ini berlaku bagi perusahaan, detektif swasta, penyedia jasa, maupun perorangan. Bahkan, pasangan atau anggota keluarga juga tidak boleh menyadap komunikasi elektronik orang lain.

Pelanggaran membawa dua risiko sekaligus. Pertama, pelaku dapat dijerat pidana intersepsi ilegal. Kedua, hasil sadapan berpotensi tidak sah sebagai alat bukti. Sejak 2 Januari 2026, sejumlah ketentuan pidana UU ITE juga bersinggungan dengan KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Karena itu, pastikan memeriksa pasal pidana yang berlaku saat menilai suatu kasus.

Rekomendasi Kepatuhan Hukum

Pemahaman tentang kewenangan ini perlu diterjemahkan ke dalam langkah nyata. Berikut rekomendasi kepatuhan untuk berbagai pihak:

1. Perusahaan: Jangan memantau komunikasi pribadi karyawan. Batasi pemantauan pada sistem kerja milik perusahaan. Tuangkan kebijakannya secara tertulis dan minta persetujuan karyawan. Selain itu, selaraskan kebijakan tersebut dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Penyelenggara telekomunikasi dan platform digital: Layani permintaan intersepsi hanya dari lembaga berwenang. Pastikan permintaan disampaikan secara tertulis dengan dasar hukum yang jelas. Simpan dokumentasinya secara aman.

3. Individu: Hindari merekam atau menyadap komunikasi elektronik orang lain secara diam-diam. Jika perlu bukti, mintalah pendampingan advokat agar perolehan bukti tetap sah.

4. Pihak yang merasa disadap secara ilegal: Laporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum. Selain itu, KUHAP baru memperluas objek praperadilan hingga sah atau tidaknya upaya paksa.

5. Semua pihak: Pantau perkembangan RUU Penyadapan. Undang-undang ini kelak akan menentukan prosedur yang wajib dipatuhi aparat.

Pada akhirnya, kewenangan penyadapan di Indonesia berdiri di atas satu prinsip konstitusional. Pembatasan privasi hanya sah jika diatur undang-undang dan dijalankan lembaga yang ditunjuk undang-undang. UU ITE menetapkan larangan dan pengecualiannya. Sementara itu, KUHAP baru menempatkan penyadapan sebagai upaya paksa. Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010 mengunci keduanya dalam kerangka negara hukum. Dengan memahami batas ini, pelaku usaha dan masyarakat dapat terhindar dari risiko pidana dan melindungi hak privasinya.


FAQ (Frequently Asked Questions)

1. Siapa yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan di Indonesia?

Hanya aparat yang kewenangannya ditetapkan undang-undang yang boleh menyadap. Pihak tersebut meliputi penyidik berdasarkan KUHAP baru, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, BNN untuk perkara narkotika, penyidik tindak pidana terorisme, serta BIN untuk fungsi intelijen. Setiap lembaga hanya berwenang dalam lingkup tugas undang-undangnya. Pihak swasta, termasuk perusahaan dan perorangan, tidak memiliki kewenangan penyadapan.

2. Apa isi Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010?

Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 31 ayat (4) UU ITE yang menyerahkan tata cara intersepsi kepada Peraturan Pemerintah. Menurut MK, penyadapan membatasi hak privasi sehingga wajib diatur dengan undang-undang sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembentuk undang-undang kemudian menindaklanjuti putusan ini melalui perubahan Pasal 31 ayat (4) dalam UU No. 19 Tahun 2016.

3. Apakah merekam komunikasi orang lain secara diam-diam termasuk penyadapan ilegal

Merekam transmisi komunikasi elektronik orang lain tanpa hak dapat dikualifikasi sebagai intersepsi ilegal menurut Pasal 31 UU ITE. Pelakunya berisiko dijerat pidana. Selain itu, rekaman yang diperoleh tanpa permintaan aparat berwenang berpotensi ditolak sebagai alat bukti. Oleh karena itu, konsultasikan dengan advokat sebelum menggunakan rekaman dalam perkara hukum.

4. Apakah KUHAP baru sudah mengatur kewenangan dan prosedur penyadapan secara rinci?

Belum. Pasal 136 UU No. 20 Tahun 2025 hanya menegaskan bahwa penyidik dapat menyadap untuk kepentingan penyidikan. Namun, syarat, jangka waktu, izin pengadilan, dan pengawasannya diserahkan kepada undang-undang tersendiri tentang penyadapan. Selama undang-undang itu belum terbit, aparat tetap berpedoman pada undang-undang sektoral masing-masing.

Picture of Redaksi LEXmedia

Redaksi LEXmedia

Redaksi LEXmedia adalah tim di balik LEXmedia by LEXone, terdiri dari dua praktisi hukum dengan fokus pada hukum pidana, korporasi, perpajakan, ketenagakerjaan, dan regulasi sektor publik. Setiap artikel disusun melalui proses riset dan verifikasi terhadap peraturan perundang-undangan serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah, sebelum dipublikasikan untuk memastikan akurasi dan relevansi bagi pembaca. Untuk pertanyaan atau klarifikasi terkait konten, Redaksi LEXmedia dapat dihubungi melalui contact@lexone.id atau media sosial resmi di www.linkedin.com/company/lexone-indonesia.

Baca Juga