LEXmedia. Revisi UU Advokat kini bukan lagi sekadar wacana politik. Mahkamah Konstitusi (MK) mengubahnya menjadi kewajiban konstitusional melalui Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026. Putusan ini memberi pembentuk undang-undang waktu paling lama dua tahun. Oleh karena itu, advokat, organisasi advokat, dan pengguna jasa hukum perlu memahami dampaknya sejak sekarang. Artikel ini mengurai isi
LEXmedia. Objek praperadilan KUHAP kini mengalami perluasan penting sejak 2 Januari 2026. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU 20/2025) menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981. Akibatnya, tersangka, korban, pelapor, dan pihak ketiga memperoleh ruang uji yang lebih luas. Namun, perluasan ini juga membawa batasan
LEXmedia. Banyak perkara pidana ringan kini tidak harus berakhir di ruang sidang. UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mulai berlaku sejak 2 Januari 2026 dan memuat bab khusus tentang keadilan restoratif. Oleh karena itu, memahami syarat restorative justice menjadi kebutuhan praktis bagi korban, pelaku, dan advokat. Artikel ini mengurai
LEXmedia. Kasasi pidana kini berjalan dengan aturan main yang berbeda. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) mengubah banyak ketentuan upaya hukum. Selain itu, Mahkamah Agung menerbitkan sejumlah pedoman teknis sepanjang 2026. Akibatnya, terdakwa, advokat, dan penuntut umum perlu memperbarui
LEXmedia. Sejak 2 Januari 2026, penegak hukum Indonesia memiliki instrumen baru untuk menangani kejahatan perusahaan. Instrumen itu bernama Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA). Melalui DPA Korporasi, penuntut umum dapat menunda penuntutan terhadap perusahaan yang bersedia memulihkan kerugian dan membenahi tata kelolanya. Namun, mekanisme ini bukan jalan pintas
LEXmedia. Banyak orang bertanya, harta apa saja yang bisa dirampas oleh negara? Pertanyaan ini makin relevan sejak KUHP baru dan KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026. Selain itu, DPR kini sedang membahas RUU Perampasan Aset. Oleh karena itu, memahami batas harta yang dirampas negara menjadi kebutuhan, bukan sekadar wawasan.
LEXmedia. Syarat putusan pemaafan hakim kini memiliki pedoman yang jelas. Sejak 2 Januari 2026, KUHP dan KUHAP nasional berlaku efektif. Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim. Oleh karena itu, terdakwa, advokat, jaksa, dan korban perlu memahami kapan hakim boleh memaafkan dan kapan tidak.
LEXmedia. Banyak tersangka dan advokat kini mempertanyakan nasib praperadilan pasca pelimpahan perkara ke pengadilan. Pertanyaan ini wajar. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) mengubah hubungan antara praperadilan dan pokok perkara. Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2026
LEXmedia. Rekaman pemeriksaan tersangka kini bukan lagi sekadar praktik baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (UU 20/2025) menjadikannya kewajiban penyidik. KUHAP baru ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981. Namun, banyak pihak masih bertanya apa yang harus penyidik rekam, siapa yang
LEXmedia. Putusan pemaafan hakim kini memiliki pedoman resmi. Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2026 pada 23 Juni 2026. Perma ini berlaku sejak 9 Juli 2026, tanggal pengundangannya. Namun, banyak praktisi masih bertanya: kapan hakim boleh menyatakan terdakwa bersalah, tetapi tidak menjatuhkan pidana? Artikel ini mengulas
