LEXmedia. Sistem peradilan pidana Indonesia memasuki babak baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Beleid ini mengenalkan mekanisme plea bargain untuk pertama kalinya dalam hukum acara pidana nasional. Sebelumnya, hukum acara pidana Indonesia tidak mengatur instrumen ini secara formal. Oleh karena itu, kehadiran
LEXmedia. Pembaruan hukum acara pidana Indonesia membawa dampak signifikan terhadap peran advokat dalam KUHAP baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana resmi menggantikan KUHAP lama sejak 2 Januari 2026. Oleh karena itu, advokat kini menempati posisi yang jauh lebih kuat dalam sistem peradilan pidana nasional.
LEXmedia. Kasus salah tangkap kembali menjadi sorotan publik setelah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi berlaku. Isu ganti rugi salah tangkap menjadi krusial karena menyangkut hak konstitusional warga negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur mekanisme ini secara lebih rinci dibandingkan aturan lama. Namun, banyak masyarakat belum memahami
LEXmedia. Publik hukum Indonesia kembali membahas polemik penetapan status tersangka tanpa pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka. Kasus penetapan tersangka seorang mantan pejabat penegak hukum menjadi pemicu utama perdebatan ini pada pertengahan 2026. Banyak pihak mempertanyakan syarat sah penetapan tersangka apabila penyidik belum memeriksa yang bersangkutan sebagai saksi. Pertanyaan ini
LEXmedia. Peristiwa salah tangkap masih terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Seseorang yang tidak bersalah dapat mengalami penahanan akibat kekeliruan identitas atau error in persona. Kondisi ini menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi hak korban salah tangkap. Oleh karena itu, negara menyediakan mekanisme hukum untuk memulihkan hak-hak mereka. Artikel
LEXmedia. Isu Penetapan Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tanpa pemeriksaan saksi pelapor kembali mengemuka dalam beberapa proses praperadilan terakhir. Publik mempertanyakan apakah penyidik boleh menetapkan status tersangka tanpa lebih dulu memanggil pihak yang melapor. Pertanyaan ini penting karena menyangkut hak asasi seseorang sekaligus efektivitas penegakan hukum pencucian uang. Artikel
LEXmedia. Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang membatasi kebebasan tersangka selama proses pidana berjalan. Namun, negara hukum tidak memberikan wewenang tanpa batas kepada aparat penegak hukum. UU No. 20/2025 tentang KUHAP Baru menetapkan jangka waktu penahanan secara tegas di setiap tahap pemeriksaan. Oleh karena itu, banyak masyarakat bertanya-tanya, apa
LEXmedia. Ahli memegang peran penting dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia. Selain itu, keterangannya sering menentukan arah putusan hakim. Peran ini terlihat jelas pada kasus forensik, digital, atau kerugian keuangan negara. Namun, banyak yang belum memahami mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan ahli secara utuh. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20
LEXmedia. RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pengesahannya paling lambat 15 Desember 2026. Regulasi ini bertujuan memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, sejumlah pengusaha mempertanyakan dampaknya terhadap iklim investasi. Kekhawatiran utama terletak pada mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, atau
LEXmedia. Pembuktian perkara korupsi sering menghadapi kendala serius. Pelaku utama biasanya memiliki kekuasaan dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum memerlukan strategi khusus untuk mengungkap keterlibatan setiap pihak. Salah satu strategi tersebut adalah menghadirkan saksi mahkota dalam perkara korupsi, yaitu penunjukan salah satu tersangka sebagai saksi bagi
