LEXmedia. Kasasi pidana kini berjalan dengan aturan main yang berbeda. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru) mengubah banyak ketentuan upaya hukum. Selain itu, Mahkamah Agung menerbitkan sejumlah pedoman teknis sepanjang 2026. Akibatnya, terdakwa, advokat, dan penuntut umum perlu memperbarui
LEXmedia. Sejak 2 Januari 2026, penegak hukum Indonesia memiliki instrumen baru untuk menangani kejahatan perusahaan. Instrumen itu bernama Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA). Melalui DPA Korporasi, penuntut umum dapat menunda penuntutan terhadap perusahaan yang bersedia memulihkan kerugian dan membenahi tata kelolanya. Namun, mekanisme ini bukan jalan pintas
LEXmedia. Banyak orang bertanya, harta apa saja yang bisa dirampas oleh negara? Pertanyaan ini makin relevan sejak KUHP baru dan KUHAP baru berlaku pada 2 Januari 2026. Selain itu, DPR kini sedang membahas RUU Perampasan Aset. Oleh karena itu, memahami batas harta yang dirampas negara menjadi kebutuhan, bukan sekadar wawasan.
LEXmedia. Syarat putusan pemaafan hakim kini memiliki pedoman yang jelas. Sejak 2 Januari 2026, KUHP dan KUHAP nasional berlaku efektif. Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2026 tentang Putusan Pemaafan Hakim. Oleh karena itu, terdakwa, advokat, jaksa, dan korban perlu memahami kapan hakim boleh memaafkan dan kapan tidak.
LEXmedia. Banyak tersangka dan advokat kini mempertanyakan nasib praperadilan pasca pelimpahan perkara ke pengadilan. Pertanyaan ini wajar. Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) mengubah hubungan antara praperadilan dan pokok perkara. Selanjutnya, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2026
LEXmedia. Rekaman pemeriksaan tersangka kini bukan lagi sekadar praktik baik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (UU 20/2025) menjadikannya kewajiban penyidik. KUHAP baru ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1981. Namun, banyak pihak masih bertanya apa yang harus penyidik rekam, siapa yang
LEXmedia. Putusan pemaafan hakim kini memiliki pedoman resmi. Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2026 pada 23 Juni 2026. Perma ini berlaku sejak 9 Juli 2026, tanggal pengundangannya. Namun, banyak praktisi masih bertanya: kapan hakim boleh menyatakan terdakwa bersalah, tetapi tidak menjatuhkan pidana? Artikel ini mengulas
LEXmedia. Pertanyaan mengenai apakah putusan bebas bisa diajukan kasasi kembali mengemuka setelah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026. Selama lebih dari empat dekade, praktik peradilan pidana Indonesia diwarnai perdebatan panjang mengenai batas kasasi putusan bebas. Oleh karena itu, artikel ini mengulas dasar hukum, sejarah
LEXmedia. Sistem peradilan pidana Indonesia memasuki babak baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Beleid ini mengenalkan mekanisme plea bargain untuk pertama kalinya dalam hukum acara pidana nasional. Sebelumnya, hukum acara pidana Indonesia tidak mengatur instrumen ini secara formal. Oleh karena itu, kehadiran
LEXmedia. Pembaruan hukum acara pidana Indonesia membawa dampak signifikan terhadap peran advokat dalam KUHAP baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana resmi menggantikan KUHAP lama sejak 2 Januari 2026. Oleh karena itu, advokat kini menempati posisi yang jauh lebih kuat dalam sistem peradilan pidana nasional.
