Tag: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Auditor memeriksa dokumen terkait kewenangan kerugian keuangan negara
Artikel
Redaksi LEXmedia

Putusan MK: Kewenangan Kerugian Keuangan Negara

LEXmedia. Polemik tentang kewenangan kerugian keuangan negara telah lama mewarnai penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Selama bertahun-tahun, penyidik, jaksa, dan hakim kerap menghadapi ketidakpastian mengenai lembaga yang berhak menyatakan kerugian negara secara sah. Namun, polemik tersebut kini menemukan titik terang. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menegaskan batas

Kilang pengadaan minyak bumi Indonesia untuk mendukung ketahanan energi nasional
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Pengadaan Minyak Bumi 2026

LEXmedia. Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjamin pasokan energi nasional. Produksi minyak domestik terus merosot hingga sekitar 600.000 barel per hari. Sementara itu, kebutuhan konsumsi nasional melebihi 1,5 juta barel per hari. Akibatnya, ketergantungan impor semakin dalam dan tidak terelakkan. Oleh karena itu, pengadaan minyak bumi menjadi isu strategis yang

Dokumen laporan kedudukan hasil audit BPKP sebagai bukti dalam persidangan tindak pidana korupsi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hasil Audit BPKP Bukti Kasus Korupsi

LEXmedia. Pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia membutuhkan instrumen pembuktian yang solid dan akurat. Penegak hukum seringkali menghadapi kendala saat menghitung secara pasti jumlah kerugian nyata keuangan negara. Oleh karena itu, penyidik membutuhkan lembaga pengawasan eksternal yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi forensik. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan