LEXmedia. Pencatatan hak cipta gratis kini menjadi kebijakan resmi pemerintah Indonesia. Awalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 (PP 30/2026) menetapkan tarif Rp0 khusus untuk lagu dan/atau musik. Selanjutnya, Menteri Hukum mengumumkan perluasan tarif Rp0 ke seluruh jenis ciptaan pada 26 Oktober 2026. Namun, banyak pencipta masih salah memahami makna
LEXmedia. Banyak kreator masih bingung soal cara daftar hak cipta secara online. Padahal, prosesnya kini hampir sepenuhnya digital melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, sejak 1 Agustus 2026 berlaku tarif baru berdasarkan PP No. 30 Tahun 2026. Oleh karena itu, pencipta perlu memahami dasar hukum dan alurnya sebelum
LEXmedia. Norma anti evergreening paten obat kembali berlaku di Indonesia. Pada 28 Agustus 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) mengucapkan Putusan Nomor 255/PUU-XXIII/2025. Putusan itu memulihkan larangan paten atas penggunaan baru dan bentuk baru senyawa obat yang sudah dikenal. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 (UU 65/2024) menghapus larangan tersebut dari Pasal
LEXmedia. Pendaftaran aset atau layanan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Kementerian Hukum menjadi kewajiban administratif yang wajib dipahami pelaku usaha, konsultan hukum, dan pemohon layanan kekayaan intelektual. Setiap layanan hukum, mulai dari pengesahan badan usaha hingga pendaftaran merek, menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami
LEXmedia. Dalam lanskap bisnis modern, merek dagang bukan lagi sekadar simbol identitas visual dari suatu produk. Merek telah menjelma menjadi aset strategis yang mencerminkan reputasi, kepercayaan konsumen, serta nilai ekonomi perusahaan. Namun, perkembangan bisnis yang pesat ini juga memicu munculnya berbagai macam tindakan kecurangan yang merugikan. Salah satu fenomena yang
LEXmedia. Teknologi Kecerdasan Buatan (AI) generatif kini mendominasi proses produksi konten digital secara global. Namun, penggunaan teknologi ini memicu kompleksitas hukum baru, terutama terkait sengketa hak kekayaan intelektual (HAKI) pada konten hasil generative AI. Korporasi harus memahami batasan hukum agar aset digital mereka tetap terlindungi secara maksimal. Selain itu, ketidakpastian
LEXmedia. Memasuki pasar global merupakan langkah strategis bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing bisnis. Namun, perlindungan merek secara internasional sering kali terbentur kendala biaya dan prosedur yang rumit. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menyediakan jalur efisien melalui Sistem Madrid. Pelaku usaha kini dapat memenuhi Syarat Pendaftaran
