LEXmedia. Sejak 1 Juni 2026, peta perdagangan komoditas strategis Indonesia berubah drastis. Pemerintah memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu Danantara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan ini menyasar batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy). Akibatnya, eksportir harus menyesuaikan kontrak, alur dokumen, dan strategi bisnis mereka. Kini, masa
LEXmedia. Pemerintah kini menerapkan kewajiban ekspor SDA melalui BUMN untuk komoditas strategis. Kebijakan ini berjalan beriringan dengan pengetatan devisa hasil ekspor (DHE). Oleh karena itu, eksportir batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy menghadapi dua rezim sekaligus. Rezim pertama mengatur jalur ekspor. Rezim kedua mengatur ke mana devisa wajib mengalir. Artikel
LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui sektor hukum. Langkah ini ditandai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengatur tata kelola perdagangan internasional secara spesifik. Daftar Barang Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Wajib Ekspor BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) kini menjadi acuan baru
