LEXmedia. Perseroan terbatas sering kali mengambil keputusan strategis melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, keputusan tersebut tidak selalu menghasilkan mufakat dari seluruh pihak. Sebagian pemegang saham minoritas terkadang menolak aksi korporasi yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, hukum memberikan hak keluar demi melindungi kepentingan mereka. Regulasi menyediakan buyback saham
LEXmedia. Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui berbagai instrumen hukum strategis. Salah satu instrumen yang memiliki daya ikat yuridis sangat kuat adalah kepemilikan saham istimewa oleh negara. Negara menggunakan saham seri A Dwiwarna BUMN untuk mempertahankan kendali mutlak pada perusahaan pelat merah, terutama yang
LEXmedia. Pembentukan superholding BUMN bernama Danantara Indonesia menjadi kebijakan paling strategis dalam reformasi tata kelola perusahaan milik negara. Langkah besar ini tidak hanya mengubah struktur kepemilikan internal, namun juga membawa implikasi hukum superholding BUMN Danantara Indonesia bagi investor asing secara signifikan. Perubahan masif ini terjadi dalam kerangka regulasi yang sangat
LEXmedia. Pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu strategis dalam perekonomian Indonesia. Dividen yang dihasilkan oleh perusahaan negara merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat signifikan. Oleh karena itu, tata kelola yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan optimalisasi manfaat bagi keuangan negara. Dalam
LEXmedia. Dinamika hukum bisnis di Indonesia mencatat sejarah baru lewat kehadiran Lembaga Danantara Indonesia. Kehadiran entitas baru ini memicu diskusi hangat mengenai kewenangan hukum lembaga Danantara dalam investasi BUMN. Pembentukan lembaga ini bukan sekadar urusan restrukturisasi administratif biasa. Namun, kebijakan ini menandai perubahan paradigma besar dalam tata kelola investasi kekayaan
LEXmedia. Direksi memegang peran sentral dalam menggerakkan roda operasional perusahaan di Indonesia. Namun, kekuasaan besar ini menyisakan risiko hukum yang signifikan bagi pribadi pengurus. Pemahaman mengenai tanggung jawab direksi perseroan terbatas (PT) menjadi benteng pertahanan paling vital. Hal ini terutama berlaku bagi para pengurus yang ingin menjaga keberlangsungan bisnis sekaligus
LEXmedia. Struktur kelompok perusahaan (group company) kini menjadi standar dalam operasional bisnis modern di Indonesia. Skema ini melibatkan perusahaan induk (holding company) dan anak perusahaan (subsidiary company). Secara yuridis, setiap entitas merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri. Prinsip ini memberikan hak dan kewajiban independen kepada masing-masing perusahaan. Kita mengenalnya sebagai
LEXmedia. Dinamika pasar modal Indonesia di tahun 2026 mengalami transformasi regulasi yang sangat fundamental. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) bertindak tegas secara resmi memperketat aturan free float saham emiten demi likuiditas perdagangan. Langkah ini diambil demi meningkatkan daya saing bursa di kancah global. Selain itu, salah satu
LEXmedia. Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia saat ini berada pada persimpangan krusial. Transformasi BUMN menjadi struktur holding investasi, seperti Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), menuntut direksi untuk mengambil keputusan korporasi yang agresif. Namun, setiap keputusan investasi berskala besar selalu membawa risiko kerugian finansial. Di
LEXmedia. Pembagian keuntungan perusahaan sebelum akhir tahun buku sering menjadi pilihan menarik bagi pemegang saham. Namun, keputusan korporasi ini menyimpan risiko hukum yang sangat besar bagi manajemen. Pemahaman mendalam mengenai aspek hukum pembagian dividen interim: Prosedur dan tanggung jawab direksi menjadi benteng pertahanan utama korporasi. Direksi tidak boleh gegabah dalam
