LEXmedia. Reformasi tata kelola badan usaha milik negara memasuki babak baru sejak Oktober 2025. Pemerintah dan DPR mengesahkan UU No. 16 Tahun 2025 sebagai perubahan keempat UU BUMN. Akibatnya, peta kewenangan BP BUMN Danantara menjadi isu hukum yang wajib dipahami secara utuh. Namun, banyak pelaku usaha masih sulit membedakan peran
LEXmedia. Pengelolaan BUMN memasuki babak baru sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2026 pada 21 Agustus 2026. Regulasi ini melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yaitu perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Akibatnya, peta kewenangan atas perusahaan negara berubah secara mendasar. Kementerian BUMN tidak
LEXmedia. Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara memasuki babak baru sejak Danantara Indonesia resmi beroperasi. Salah satu isu yang paling sering ditanyakan pelaku usaha dan akademisi adalah perbedaan holding investasi dan holding operasional dalam struktur Danantara. Kedua entitas ini memang terdengar mirip, namun fungsi dan kewenangannya sangat berbeda secara hukum. Oleh
