LEXmedia. Tugas dan Wewenang BRAN kini menjadi isu hukum pertanahan paling strategis di Indonesia. DPR dan Pemerintah menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang pada 22 September 2026. Selanjutnya, Presiden melantik Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) pada 1 Oktober 2026. Oleh karena itu, pemilik tanah, pelaku usaha, dan masyarakat
LEXmedia. DPR menyetujui RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna 22 September 2026. Dengan demikian, UU Pengaturan Reforma Agraria menjadi payung hukum setingkat undang-undang pertama bagi program reforma agraria. Sebelumnya, program ini hanya bertumpu pada peraturan presiden. Artikel ini mengulas isi pokok undang-undang tersebut, kedudukan Badan Reforma Agraria
LEXmedia. Banyak kalangan mengenal Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.C.L., M.P.A. sebagai Maria Sumardjono pakar hukum agraria yang disegani di Indonesia. Selama puluhan tahun, ia mendedikasikan pikirannya untuk penyelarasan regulasi pertanahan nasional. Namanya selalu hadir setiap kali diskusi keadilan tanah bergulir di ruang publik. Oleh karena itu, banyak kalangan
LEXmedia. Perpanjangan HGU tanah negara menjadi isu krusial bagi pelaku usaha perkebunan, pertanian, dan perikanan di Indonesia. Hak Guna Usaha (HGU) memberikan kewenangan mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Namun, jangka waktu tersebut tidak berlaku selamanya sehingga pemegang hak wajib memahami mekanisme perpanjangannya. Selain itu, kehadiran Badan Bank Tanah
LEXmedia. Sertipikat tanah ganda menjadi masalah serius bagi pemilik properti di Indonesia. Kondisi ini terjadi saat satu bidang tanah memiliki dua sertipikat berbeda atas nama pihak yang berlainan. Akibatnya, pemilik sah kerap kehilangan hak kepemilikan tanpa proses hukum yang jelas. Oleh karena itu, memahami langkah hukum menjadi kebutuhan mendesak bagi
LEXmedia. Kasus sengketa lahan Hotel Sultan di Jakarta menjadi pusat perhatian publik serta praktisi hukum nasional. Pemerintah Indonesia kini mengambil langkah strategis untuk mengamankan aset negara bernilai sangat tinggi tersebut. Publik terus mencermati bagaimana jalannya eksekusi lahan Hotel Sultan oleh Negara yang melibatkan pertarungan regulasi pertanahan yang kompleks. Oleh karena
