LEXmedia. Perusahaan perdagangan aset kripto di Indonesia semakin marak seiring adopsi aset digital oleh masyarakat yang tumbuh pesat. Namun, di balik peluang keuntungan yang besar, terdapat risiko hukum yang sangat serius ketika sistem digital mengalami gangguan. Kebocoran data, kerusakan sistem, atau penghentian layanan sepihak dapat berakibat fatal bagi kelangsungan bisnis
LEXmedia. Dunia bisnis saat ini mengandalkan transaksi digital sebagai tulang punggung ekonomi modern yang sangat efisien. Perusahaan kini mulai meninggalkan formalitas kertas dan beralih sepenuhnya pada kontrak elektronik (e-contract). Namun, penggunaan teknologi ini membawa tantangan hukum yang baru bagi para praktisi hukum korporasi. Kita harus memahami kekuatan pembuktian log aktivitas
LEXmedia. Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal kini menjadi ancaman serius bagi stabilitas finansial dan psikologis masyarakat Indonesia. Banyak nasabah terjebak dalam skema bunga tinggi yang berujung pada praktik penagihan kasar. Selain itu, ancaman yang paling meresahkan adalah penyebaran data pribadi kepada kontak ponsel nasabah. Oleh karena itu, Anda harus memahami
LEXmedia. Era digital saat ini memaksa korporasi untuk memandang data pribadi sebagai aset sekaligus tanggung jawab hukum yang besar. Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi titik balik bagi tata kelola data di Indonesia. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan lagi sekadar
LEXMedia. Dunia hukum Indonesia kini mengalami transformasi besar pada tahun 2026. Pemerintah mulai mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani konflik di internet. Salah satu terobosan utamanya adalah penguatan mekanisme restorative justice kasus pencemaran nama baik di ruang digital. Masyarakat kini memiliki peluang untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus berakhir di
