LEXmedia. Mendirikan perusahaan dengan modal asing membutuhkan pemahaman hukum yang tepat. Syarat pendirian PT PMA kini mengalami sejumlah perubahan penting setelah pemerintah menerbitkan paket regulasi baru di bidang perizinan berusaha. Investor asing wajib memahami ketentuan ini sebelum memulai proses pendirian badan usaha di Indonesia. Selain itu, calon investor perlu mencermati
LEXmedia. RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan pengesahannya paling lambat 15 Desember 2026. Regulasi ini bertujuan memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, sejumlah pengusaha mempertanyakan dampaknya terhadap iklim investasi. Kekhawatiran utama terletak pada mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, atau
LEXmedia. Investor asing yang mendirikan perusahaan di Indonesia kerap menganyam struktur kepemilikan berlapis. Oleh karena itu, pertanyaan tentang siapa pemilik manfaat PMA sesungguhnya menjadi krusial, bukan sekadar formalitas administratif. Regulator memakai konsep ini untuk mengidentifikasi individu yang benar-benar mengendalikan atau menikmati manfaat dari sebuah Penanaman Modal Asing (PMA), bukan hanya
LEXmedia. Pendirian Joint Venture Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi strategi investasi yang terus berkembang di Indonesia. Investor asing dan domestik bersinergi dalam perusahaan patungan untuk mengoptimalkan akses pasar sekaligus memenuhi ketentuan regulasi. Namun, proses hukumnya memerlukan pemahaman mendalam terhadap beberapa lapisan regulasi. Kerangka hukum
LEXmedia. Indonesia terus menjadi destinasi unggulan investasi asing di kawasan Asia Tenggara. Iklim investasi yang semakin terbuka menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan bagi pelaku usaha internasional. Namun, tidak sedikit perusahaan asing yang mengabaikan kewajiban hukum ketenagakerjaan domestik, khususnya aturan upah minimum. Risiko hukum investor asing yang melanggar ketentuan upah minimum
