Tag: Hukum Investasi

Pengacara memeriksa dokumen sebelum mengajukan gugatan perdata penipuan investasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Gugatan Perdata Penipuan Investasi

LEXmedia. Penipuan dalam perjanjian investasi kerap merugikan korban secara finansial. Korban sering bingung menentukan langkah hukum yang tepat setelah dana mereka hilang. Artikel ini menjelaskan tata cara gugatan perdata penipuan investasi secara praktis dan sistematis. Pembahasan mencakup dasar hukum, syarat pembuktian, dan tahapan proses di pengadilan. Selain itu, artikel ini

Skema joint venture PMA antara investor asing dan pengusaha lokal Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama
Artikel
Redaksi LEXmedia

Skema Joint Venture PMDN dan PMA

LEXmedia. Skema joint venture antara perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) menjadi pilihan populer bagi pelaku usaha di Indonesia. Kolaborasi ini memungkinkan investor asing masuk ke pasar domestik tanpa harus mendirikan perusahaan sepenuhnya dari nol. Namun, skema joint venture PMA tidak bisa dijalankan sembarangan. Pemerintah

Analisis implikasi hukum superholding BUMN Danantara Indonesia bagi investor asing dalam rapat koordinasi hukum korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Implikasi Hukum Danantara Bagi Investor Asing

LEXmedia. Pembentukan superholding BUMN bernama Danantara Indonesia menjadi kebijakan paling strategis dalam reformasi tata kelola perusahaan milik negara. Langkah besar ini tidak hanya mengubah struktur kepemilikan internal, namun juga membawa implikasi hukum superholding BUMN Danantara Indonesia bagi investor asing secara signifikan. Perubahan masif ini terjadi dalam kerangka regulasi yang sangat

Penegakan Hukum Nominee Perusahaan Pemegang Saham Asing Indonesia dalam rapat kepatuhan direksi korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Penegakan Hukum Nominee Saham Asing

LEXmedia. Praktik pinjam nama atau nominee dalam kepemilikan saham korporasi di Indonesia telah lama menjadi isu krusial. Banyak investor asing menggunakan perjanjian terselubung ini untuk menguasai sektor bisnis yang sebenarnya tertutup bagi modal asing. Oleh karena itu, penegakan hukum nominee perusahaan pemegang saham asing di Indonesia kini menjadi prioritas utama