Tag: Hukum Korporasi Indonesia

Pemilik usaha memeriksa dokumen penutupan PT Perorangan dan formulir pembubaran di laptop
Artikel
Redaksi LEXmedia

Cara Penutupan PT Perorangan

LEXmedia. Penutupan PT Perorangan tidak cukup dengan menghentikan kegiatan usaha. Pemilik wajib menempuh prosedur pembubaran resmi melalui sistem Kementerian Hukum. Tanpa prosedur itu, status badan hukum tetap melekat. Akibatnya, kewajiban pelaporan dan risiko sanksi terus berjalan. Artikel ini menguraikan syarat, dasar hukum, dan langkah praktisnya secara ringkas. Apa Itu PT

Pendiri usaha menerima akta pendirian dari notaris sebagai bagian dari syarat pendirian PT di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Syarat dan Cara Pendirian PT Terbaru

LEXmedia. Syarat pendirian PT kini mengalami penyesuaian penting sejak Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 berlaku pada 17 Desember 2025. Regulasi ini mencabut Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Selain itu, PP Nomor 28 Tahun 2025 mengubah alur perizinan berusaha di sistem OSS. Oleh karena itu, calon pendiri perlu memahami dua tahap

Ruang rapat direksi BUMN di Jakarta sebagai ilustrasi kewenangan Danantara Indonesia angkat direksi BUMN menurut PP 19/2026
Artikel
Editorial LEXmedia

Danantara Indonesia Angkat Direksi BUMN?

LEXmedia. Isu Danantara Indonesia angkat direksi BUMN kembali mengemuka setelah pemerintah menerbitkan PP Nomor 19 Tahun 2026. Banyak pihak menganggap Danantara kini memegang kendali penuh atas kursi direksi perusahaan negara. Namun, teks peraturan menunjukkan gambaran yang lebih berlapis. Oleh karena itu, artikel ini menguraikan dasar hukumnya pasal demi pasal. Selain

Rapat Dewan Pengawas Syariah PT bersama direksi meninjau dokumen kepatuhan syariah perseroan pasca Putusan MK
Artikel
Redaksi LEXmedia

Dewan Pengawas Syariah PT Pasca Putusan MK

LEXmedia. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materi tentang Dewan Pengawas Syariah PT pada 16 Maret 2026. Putusan Nomor 42/PUU-XXIV/2026 itu menguji mekanisme pengangkatan DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tetap berlaku utuh. Namun, pertimbangan hukum

Proses arbitrase sengketa saham BANI di ruang sidang formal Jakarta
Artikel
Redaksi LEXmedia

Penyelesaian Sengketa Saham Melalui BANI

LEXmedia. Konflik antar pemegang saham kerap muncul di tengah perjalanan bisnis. Penyebabnya beragam, mulai dari perbedaan kepentingan, pelanggaran perjanjian pemegang saham, hingga sengketa keabsahan kepemilikan. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha kini memilih jalur arbitrase dibanding pengadilan umum. Penyelesaian sengketa saham melalui BANI menjadi opsi populer karena prosesnya relatif cepat,

Praktisi hukum memeriksa dokumen sengketa dualisme kepemilikan saham PT
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sengketa Dualisme Kepemilikan Saham PT

LEXmedia. Sengketa dualisme kepemilikan saham kerap muncul ketika dua pihak sama-sama mengklaim status sah sebagai pemegang saham dalam satu Perseroan Terbatas (PT). Kondisi ini biasanya berakar dari perbedaan versi akta, penyalahgunaan kuasa, atau praktik pinjam nama (nominee) yang tidak tercatat secara transparan. Akibatnya, kepastian hukum atas kepemilikan perusahaan menjadi kabur.

Proses akuisisi PT oleh PMA melalui penandatanganan perjanjian pengambilalihan saham di Jakarta
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aspek Hukum Akuisisi PT Tertutup oleh PMA

LEXmedia. Akuisisi Perseroan Terbatas (PT) tertutup oleh Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi strategi populer bagi investor asing yang ingin masuk ke pasar Indonesia secara cepat. Alih-alih mendirikan badan usaha baru, investor memilih mengambil alih saham perusahaan tertutup yang sudah memiliki jaringan bisnis, aset, dan izin operasional. Namun, proses ini tidak

Tim hukum melakukan legal due diligence merger dan akuisisi di kantor hukum Jakarta
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legal Due Diligence Merger dan Akuisisi

LEXmedia. Legal due diligence menjadi tahap krusial sebelum pelaku usaha menandatangani transaksi merger atau akuisisi. Proses ini memastikan transaksi tidak menimbulkan praktik monopoli. Selain itu, legal due diligence juga melindungi perusahaan dari sanksi persaingan usaha tidak sehat. Artikel ini membahas yang mencakup empat regulasi utama, yaitu UU No. 5/1999, UU

Praktisi hukum menjelaskan gugatan derivatif saham minoritas kepada pemegang saham di ruang rapat korporasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Gugatan Derivatif Pemegang Saham Minoritas

LEXmedia. Fraud yang dilakukan direksi sering merugikan perseroan secara langsung. Namun, kerugian tersebut juga berdampak nyata pada pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, hukum perseroan Indonesia menyediakan instrumen perlindungan bernama gugatan derivatif saham minoritas. Mekanisme ini memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan atas nama perseroan ketika direksi melakukan tindakan yang merugikan.

Pengangkatan Dewan Komisaris BUMN dalam rapat resmi dewan komisaris perusahaan negara Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Regulasi Pengangkatan Komisaris BUMN

LEXmedia. Pengangkatan Dewan Komisaris BUMN merupakan salah satu proses tata kelola perusahaan negara yang paling krusial. Proses ini menentukan kualitas pengawasan atas direksi dan keberlanjutan kinerja Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena itu, pemerintah mengatur mekanisme ini secara ketat melalui berbagai instrumen hukum yang berlapis. Selain itu, pemahaman yang mendalam