Tag: Hukum Pidana

Perkara pidana dan perkara perdata dalam konteks perbedaan mekanisme hukum di pengadilan Indonesia
Firma Hukum
Ahmad Tanali dan Rekan

Perkara Pidana Bukan Merupakan Perkara Perdata: Memahami Batas antara Hukum Pidana dan Hukum Perdata

Dalam praktik hukum, masih sering ditemukan pemahaman bahwa setiap perselisihan yang terjadi antara dua orang atau lebih dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata. Padahal, tidak semua persoalan hukum merupakan perkara perdata. Dalam keadaan tertentu, suatu perbuatan dapat mengandung unsur tindak pidana yang penyelesaiannya tunduk pada hukum pidana dan mekanisme peradilan

Pegawai sedang memahami Tanggung Jawab Hukum Bea Cukai terkait Gratifikasi, Pencatatan, dan Kode Angka
Artikel
Redaksi LEXmedia

Kewajiban Hukum Gratifikasi Bea Cukai

LEXmedia. Kita harus memahami bahwa integritas adalah fondasi utama bagi aparatur negara. Oleh karena itu, kewajiban hukum Bea Cukai terkait gratifikasi, pencatatan, dan kode angka menjadi topik yang sangat krusial. Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kepabeanan seringkali menghadapi situasi dilematis. Situasi ini muncul saat mereka berhadapan langsung dengan pelaku

Ilustrasi palu sidang pengadilan untuk menganalisis apakah skorsing kampus menghapus tuntutan pidana pelecehan seksual
Artikel
Redaksi LEXmedia

Skorsing Kampus dan Pidana Kekerasan Seksual

LEXmedia. Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi semakin menjadi sorotan tajam publik belakangan ini. Banyak institusi pendidikan langsung mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku. Sanksi tersebut biasanya berupa pembekuan hak akademik temporer bagi mahasiswa atau dosen yang terlibat. Namun, sebuah pertanyaan besar sering kali muncul di

Konsekuensi Hukum Menghilangkan Barang Bukti Korupsi di Masa Penyidikan yang realistis di meja peradilan
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Menghilangkan Bukti Korupsi Masa Penyidikan

LEXmedia. Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi membutuhkan pembuktian yang sangat kuat. Aparat penegak hukum selalu mengandalkan keutuhan alat bukti untuk menjerat pelaku kejahatan keuangan. Namun, tantangan besar sering muncul ketika pihak tertentu berupaya menyembunyikan rekam jejak kejahatan mereka. Oleh karena itu, publik harus memahami konsekuensi hukum menghilangkan barang bukti

Gambar close-up Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum RI dan Guru Besar Hukum Pidana UGM, tersenyum percaya diri
Tokoh
Redaksi LEXmedia

Profil Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej

LEXmedia. Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej merupakan figur sentral dalam transformasi hukum pidana modern di Indonesia. Pria yang akrab disapa Eddy Hiariej ini merepresentasikan perpaduan langka antara ketajaman akademisi dan keberanian seorang pembuat kebijakan. Beliau dikenal berani menantang status quo hukum warisan kolonial demi menciptakan kerangka hukum nasional yang

Dokumen hukum dan alat tulis sebagai ilustrasi panduan praktis menghadapi somasi
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hadapi Somasi Pencemaran Nama Baik

LEXmedia. Menerima surat peringatan atau somasi seringkali memicu kepanikan instan bagi siapa saja. Terlebih lagi, jika surat tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penghinaan di ruang digital. Namun, langkah awal yang paling krusial adalah tetap tenang dan tidak merespons secara emosional. Artikel ini akan membahas menghadapi somasi pencemaran nama baik

Penerapan Hukum Pidana Membuat Keonaran di Media Sosial dalam sidang sengketa digital informasi hoaks
Artikel
Redaksi LEXmedia

Analisis UU dan Putusan MK Hukum Keonaran di Media Sosial

LEXmedia. Perkembangan teknologi mengubah lanskap hukum secara fundamental di Indonesia. Saat ini, masyarakat menggunakan internet untuk mengekspresikan opini secara bebas. Namun, dinamika digital ini seringkali memicu konflik sosial yang serius. Oleh karena itu, kita memerlukan pemahaman yang jelas mengenai batas-batasan hukum. Pemerintah berupaya menjaga stabilitas nasional melalui regulasi yang ketat.

Prosedur Penahanan Tersangka Pencemaran Nama Baik menurut KUHP Baru
Artikel
Redaksi LEXmedia

Penahanan Tersangka Pencemaran Nama Baik menurut KUHP

LEXmedia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan besar bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu fokus yang menarik perhatian publik adalah tindak pidana menyerang kehormatan. Oleh karena itu, masyarakat dan praktisi hukum wajib memahami regulasi terbaru ini. Artikel ini akan mengulas secara

Penerapan restorative justice di tingkat pengadilan berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2024 dan UU No 1 Tahun 2023
Artikel
Redaksi LEXmedia

Restorative Justice di Tingkat Pengadilan dalam KUHP dan PerMA

LEXmedia. Transformasi besar sedang terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru membawa pergeseran paradigma hukum yang sangat fundamental. Sistem peradilan kita kini mulai meninggalkan model retributif yang kaku dan beralih ke model restoratif yang humanis. Salah satu fokus utama dari reformasi ini adalah penerapan

Analisis Delik Aduan Absolut Kasus Perzinaan dalam KUHP Nasional sesuai UU No. 1/2023 Pasal 411
Artikel
Redaksi LEXmedia

Delik Aduan Absolut Kasus Perzinaan dalam KUHP Nasional

LEXmedia. Delik aduan absolut kasus perzinaan dalam KUHP Nasional menjadi perbincangan hangat pada tahun 2026 ini. Indonesia kini resmi memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pengesahan ini menandai berakhirnya era hukum kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad. Namun, reformasi ini membawa