LEXmedia. Mendirikan perusahaan dengan modal asing membutuhkan pemahaman hukum yang tepat. Syarat pendirian PT PMA kini mengalami sejumlah perubahan penting setelah pemerintah menerbitkan paket regulasi baru di bidang perizinan berusaha. Investor asing wajib memahami ketentuan ini sebelum memulai proses pendirian badan usaha di Indonesia. Selain itu, calon investor perlu mencermati
LEXmedia. Setiap penyelenggara platform digital di Indonesia menghadapi satu kewajiban hukum yang tidak bisa diabaikan. Kewajiban itu adalah pendaftaran PSE Lingkup Privat kepada pemerintah. Ketentuan ini berlaku bagi pelaku usaha domestik maupun penyelenggara asing yang melayani pengguna di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat atas tata cara dan dasar
LEXmedia. Klasifikasi risiko usaha menjadi fondasi utama sistem perizinan berusaha di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi ini mencabut dan menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 secara penuh sejak 5 Juni 2025. Oleh karena itu,
LEXmedia. Pendirian Joint Venture Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi strategi investasi yang terus berkembang di Indonesia. Investor asing dan domestik bersinergi dalam perusahaan patungan untuk mengoptimalkan akses pasar sekaligus memenuhi ketentuan regulasi. Namun, proses hukumnya memerlukan pemahaman mendalam terhadap beberapa lapisan regulasi. Kerangka hukum
LEXmedia. Pelaku usaha ramai membahas pertanyaan tentang Izin Usaha OSS Lama belakangan ini. Sebabnya, Badan Pusat Statistik resmi mengundangkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Banyak pemilik usaha khawatir Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional yang sudah mereka miliki tiba-tiba tidak berlaku lagi. Kekhawatiran ini wajar. KBLI menjadi
LEXmedia. Perubahan kebijakan perpajakan selalu menjadi perhatian utama bagi para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini khususnya dirasakan oleh mereka yang menjalankan profesi sebagai tenaga ahli melalui badan hukum mandiri. Seiring dengan penetapan PP No. 20/2026 yang mengatur fasilitas perpajakan, muncul pertanyaan mendasar di kalangan profesional. Apakah PT Perorangan tenaga
