LEXmedia. Banyak perusahaan di Indonesia masih mengabaikan kewajiban memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Padahal, kedua dokumen ini menentukan legalitas operasional gedung usaha. Oleh karena itu, memahami sanksi bagi perusahaan yang tidak memiliki PBG SLF menjadi kebutuhan mendesak bagi setiap pelaku usaha. Artikel ini menyajikan panduan
LEXmedia. Perlindungan data pribadi karyawan kini menjadi kewajiban hukum yang tidak bisa perusahaan abaikan. Setiap hari, tim sumber daya manusia mengumpulkan data pribadi karyawan, mulai dari nomor identitas hingga riwayat kesehatan. Selain itu, sistem HRIS berbasis cloud membuat data tersebut tersimpan secara digital sehingga rentan terhadap kebocoran data. Oleh karena
LEXmedia. Merger dan akuisisi perusahaan terbuka merupakan aksi korporasi strategis yang berdampak besar bagi pemegang saham publik. Proses ini melibatkan banyak pihak, mulai dari direksi, komisaris, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, setiap perusahaan terbuka wajib memahami aturan dan tahapan hukum secara menyeluruh sebelum melaksanakan merger dan akuisisi perusahaan
LEXmedia. Pemerintah resmi memberlakukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini memicu pertanyaan mendasar bagi pelaku usaha: apakah setiap perusahaan wajib melakukan perubahan akta KBLI 2025? Pertanyaan ini penting karena akta pendirian PT memuat maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang merujuk
LEXmedia. Pemerintah Indonesia terus mendorong dunia usaha merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas. Insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas kini menjadi instrumen kunci untuk mewujudkan pasar kerja yang inklusif. Namun, banyak pelaku usaha belum memahami skema insentif ini secara menyeluruh. Artikel ini membahas dasar hukum, bentuk insentif, serta langkah kepatuhan
LEXmedia. Penyesuaian upah pokok tidak boleh dilakukan sembarangan oleh perusahaan. Setiap kenaikan atau perubahan upah pokok pekerja harus berpijak pada struktur dan skala upah yang sah secara hukum. Aturan ini berlaku bagi seluruh perusahaan di Indonesia, tanpa terkecuali, sejak pekerja memiliki masa kerja satu tahun atau lebih. Banyak pengusaha masih
LEXmedia. Sanksi perusahaan tunggak BPJS Ketenagakerjaan menjadi isu penting bagi pelaku usaha di Indonesia. Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dan membayar iuran secara rutin. Namun, masih banyak perusahaan yang menunggak atau bahkan tidak membayar iuran sama sekali. Padahal, konsekuensi hukumnya tidak ringan. Ketentuan mengenai kewajiban ini diatur secara tegas
LEXmedia. Risiko hukum perusahaan cangkang kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha di Indonesia. Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum mencatat ratusan ribu entitas korporasi tidak memperbarui data administrasinya selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan kebijakan tegas untuk menertibkan korporasi yang tidak aktif melaporkan perubahan datanya. Artikel ini
LEXmedia. Maraknya praktik bisnis Multi Level Marketing (MLM) di Indonesia telah memicu berbagai regulasi ketat dari pemerintah. Salah satu isu yang kini menjadi sorotan tajam adalah penggunaan kantor virtual oleh pelaku usaha penjualan langsung. Larangan virtual office perusahaan MLM kini resmi diberlakukan untuk memitigasi risiko hukum serius yang dapat mengancam
