LEXmedia. Legalitas Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) menjadi topik penting bagi pelaku usaha di Indonesia. SKDP dahulu menjadi syarat wajib pendirian badan usaha. Dokumen ini membuktikan lokasi resmi perusahaan kepada instansi pemerintah. Namun, reformasi perizinan berusaha mengubah kedudukan hukum dokumen tersebut secara signifikan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami
LEXmedia. Pemerintah resmi memberlakukan skema tarif PNBP nol rupiah melalui dua regulasi baru di lingkungan Kementerian Hukum. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2026. Bagi pelaku usaha, notaris, dan masyarakat umum, memahami syarat tarif PNBP nol rupiah
LEXmedia. Kehadiran entitas perseroan perorangan menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Regulasi ini memungkinkan pelaku usaha mendirikan badan hukum tanpa membagi kepemilikan saham. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pendirian PT perorangan menjadi sangat krusial bagi kepastian hukum bisnis. Pemerintah terus mempermudah prosedur legalitas demi
LEXmedia. Pemerintah Indonesia terus memperkuat integrasi tata ruang dalam sistem perizinan berusaha. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami mekanisme perizinan KKPR darat secara komprehensif. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi acuan dasar dalam penerbitan izin lingkungan maupun persetujuan bangunan. Selain itu, dokumen ini menjamin kegiatan investasi tetap selaras dengan
LEXmedia. Sanksi tidak memiliki sertifikat standar kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha berisiko tinggi di Indonesia. Pemerintah memperketat pengawasan perizinan berusaha sejak berlakunya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR). Oleh karena itu, perusahaan wajib memahami konsekuensi hukum jika beroperasi tanpa dokumen legalitas yang sesuai kategori risikonya. Artikel ini membahas dasar
LEXmedia. Perkembangan regulasi dalam tata kelola Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia kini mengalami transformasi yang sangat fundamental. Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif semata, melainkan sebuah langkah menuju transparansi dan pengawasan digital yang terintegrasi. Selain itu, pemerintah berkomitmen penuh untuk memotong jalur birokrasi yang rumit demi mendukung kemudahan berusaha bagi
