LEXmedia. Legalitas Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) menjadi topik penting bagi pelaku usaha di Indonesia. SKDP dahulu menjadi syarat wajib pendirian badan usaha. Dokumen ini membuktikan lokasi resmi perusahaan kepada instansi pemerintah. Namun, reformasi perizinan berusaha mengubah kedudukan hukum dokumen tersebut secara signifikan. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami dasar hukum agar operasional bisnis tetap patuh aturan. Artikel ini mengulas legalitas SKDP berdasarkan UU No. 6/2023, PP No. 28/2025, dan Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020.
Apa Itu SKDP dan Fungsinya bagi Operasional Usaha
SKDP adalah dokumen resmi yang menerangkan alamat sah sebuah perusahaan. Kelurahan atau kecamatan setempat menerbitkan surat ini bagi badan usaha seperti PT, CV, dan Firma. Isinya mencakup identitas perusahaan, alamat operasional, dan kedudukan hukum perusahaan. Dahulu, instansi perizinan mewajibkan SKDP sebagai syarat pendaftaran NPWP dan izin usaha lainnya. Selain itu, bank dan mitra bisnis sering meminta SKDP sebagai bukti legalitas domisili. Dengan demikian, dokumen ini memiliki peran sentral dalam ekosistem bisnis sebelum era digitalisasi perizinan.
Peran Legalitas SKDP Sebelum Era Perizinan Berbasis Risiko
Sebelum tahun 2019, pemerintah daerah menerbitkan SKDP secara manual di setiap wilayah. Prosedurnya berbeda-beda antar daerah karena kewenangan berada di tangan pemerintah daerah masing-masing. Akibatnya, pelaku usaha menghadapi birokrasi yang panjang dan tidak seragam. DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menghapus layanan SKDP pada 2 Mei 2019. Keputusan ini tertuang dalam Pengumuman DPMPTSP DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019. Kebijakan tersebut menjadi cikal bakal reformasi perizinan berusaha secara nasional.
Legalitas SKDP Pasca UU Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang permanen. Undang-undang ini mengubah paradigma perizinan berusaha dari berbasis dokumen menjadi berbasis risiko. Sistem OSS Risk Based Approach atau OSS-RBA menggantikan berbagai izin dan surat keterangan lama. Nomor Induk Berusaha atau NIB kini memuat informasi domisili perusahaan secara elektronik. Dengan demikian, legalitas SKDP sebagai syarat wajib perizinan berusaha praktis tidak berlaku lagi. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak secara eksplisit mencabut SKDP sebagai instrumen administratif daerah. Beberapa daerah di luar Jakarta masih mengakui dokumen domisili untuk keperluan tertentu. Oleh karena itu, pelaku usaha tetap perlu mengecek regulasi daerah setempat sebelum memulai operasional.
Payung Hukum Perizinan Berbasis Risiko
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada 5 Juni 2025. Peraturan ini menggantikan PP No. 5/2021 dengan cakupan yang lebih komprehensif. PP No. 28/2025 menegaskan prinsip acuan tunggal atau single reference dalam perizinan usaha. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak boleh menambahkan syarat perizinan di luar PP ini. Akibatnya, kewajiban SKDP sebagai syarat tambahan izin usaha kehilangan basis hukumnya. Selain itu, PP ini memperkenalkan konsep kepatuhan berkelanjutan melalui Pasal 240 dan Pasal 241. Pelaku usaha wajib menjaga kesesuaian data domisili dalam sistem OSS secara berkala. Dengan demikian, akurasi data tetap menjadi kewajiban meskipun formalitas SKDP telah dihapus.
Legalitas SKDP dalam Administrasi Perpajakan
Meskipun SKDP tidak lagi wajib untuk perizinan usaha, kedudukan domisili tetap relevan dalam administrasi pajak. Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020 mengatur petunjuk teknis administrasi NPWP dan pengukuhan PKP. Pasal 2 ayat (7) peraturan ini mewajibkan wajib pajak badan mendaftar pada KPP sesuai tempat kedudukan. Ketentuan ini menentukan yurisdiksi pemajakan atas penghasilan yang diterima badan usaha. Selain itu, penentuan tempat kedudukan mengacu pada keadaan sebenarnya, bukan sekadar aspek formal. Oleh karena itu, otoritas pajak tetap memerlukan bukti domisili yang valid saat pendaftaran NPWP. Peraturan ini turut mengakui kantor virtual atau virtual office sebagai tempat kedudukan yang sah. Dengan demikian, legalitas SKDP bertransformasi dari syarat perizinan usaha menjadi bukti pendukung urusan perpajakan.
Legalitas SKDP dalam Pendaftaran NPWP Badan
Wajib pajak badan sebaiknya menyiapkan dokumen pendukung domisili saat mendaftar NPWP. Dokumen tersebut dapat berupa surat pernyataan domisili, perjanjian sewa, atau bukti kepemilikan gedung. Kantor Pelayanan Pajak berhak memverifikasi kesesuaian alamat terdaftar dengan kondisi lapangan. Jika data tidak sesuai, Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan status wajib pajak non-efektif. Oleh karena itu, ketepatan dokumen domisili tetap krusial meski istilah SKDP sudah jarang digunakan.
Kapan Dokumen Domisili Usaha Masih Diperlukan?
Meskipun kewajiban formal SKDP telah dihapus, beberapa pihak swasta masih memintanya. Bank sering meminta bukti domisili saat perusahaan membuka rekening korporat. Mitra bisnis dan investor juga kerap meminta dokumen ini sebagai bagian due diligence. Selain itu, beberapa daerah di luar Jakarta masih menerbitkan surat keterangan domisili usaha. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya tetap menyimpan bukti domisili yang sah dan terkini. Dengan demikian, dokumen tersebut membantu memperlancar berbagai keperluan administratif meski bukan syarat resmi izin usaha.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum bagi Pelaku Usaha
Memahami legalitas SKDP membantu pelaku usaha menghindari kesalahan administratif. Perusahaan sebaiknya memverifikasi data domisili pada NIB melalui sistem OSS secara berkala. Selain itu, penting untuk mengonsultasikan status legalitas domisili dengan konsultan hukum atau notaris. Wajib pajak badan juga harus memastikan alamat NPWP sesuai keadaan sebenarnya sesuai PER-04/PJ/2020. Dengan demikian, perusahaan terhindar dari risiko sanksi administratif maupun kendala operasional di kemudian hari. Pada akhirnya, kepatuhan terhadap regulasi terbaru menjadi kunci keberlangsungan usaha yang legal dan tepercaya.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apakah SKDP masih wajib dimiliki perusahaan di Indonesia?
Tidak, SKDP tidak lagi wajib sejak UU Cipta Kerja dan PP No. 28/2025 berlaku. Sistem OSS berbasis risiko menggantikan fungsi SKDP melalui Nomor Induk Berusaha yang memuat data domisili elektronik. Meski begitu, sebagian daerah di luar Jakarta dan pihak swasta seperti bank kadang masih meminta dokumen domisili untuk keperluan administratif tertentu.
2. Apa pengganti SKDP dalam sistem OSS berbasis risiko?
NIB atau Nomor Induk Berusaha menjadi pengganti SKDP dalam sistem OSS-RBA saat ini. NIB memuat informasi domisili, kegiatan usaha, dan data legalitas perusahaan secara terintegrasi. Dengan NIB, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus surat keterangan domisili terpisah ke kelurahan atau kecamatan setempat. Ketentuan ini berlaku merata di seluruh wilayah Indonesia melalui sistem OSS.
3. Apakah SKDP masih diperlukan untuk pendaftaran NPWP?
SKDP secara formal tidak diwajibkan, namun bukti domisili tetap diperlukan saat mendaftar NPWP. PER-04/PJ/2020 mewajibkan wajib pajak badan mendaftar sesuai tempat kedudukan yang sebenarnya. Dokumen pendukung seperti surat pernyataan domisili atau perjanjian sewa dapat menggantikan fungsi SKDP. Wajib pajak sebaiknya menyimpan dokumen ini untuk menghindari kendala verifikasi alamat oleh otoritas pajak.
4, Apa dasar hukum penghapusan legalitas SKDP di Indonesia?
Dasar hukumnya adalah UU No. 6/2023 tentang Cipta Kerja dan PP No. 28/2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kedua regulasi ini menegaskan sistem OSS sebagai acuan tunggal perizinan usaha. Akibatnya, syarat tambahan seperti SKDP dari pemerintah daerah maupun kementerian tidak lagi memiliki legalitas mengikat. Pelaku usaha cukup mengandalkan NIB sebagai dokumen tunggal domisili yang sah.
5. Bagaimana status domisili usaha yang menggunakan kantor virtual?
Kantor virtual atau virtual office diakui sah sebagai tempat kedudukan berdasarkan PER-04/PJ/2020. Perusahaan dapat menggunakan alamat kantor virtual untuk pendaftaran NIB maupun NPWP badan. Namun, pengelola kantor virtual harus terdaftar resmi dan menyediakan bukti perjanjian penggunaan ruang. Ketentuan ini memberi kepastian hukum bagi bisnis rintisan yang mengandalkan kantor bersama.
