LEXmedia. Pembuktian perkara korupsi sering menghadapi kendala serius. Pelaku utama biasanya memiliki kekuasaan dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum memerlukan strategi khusus untuk mengungkap keterlibatan setiap pihak. Salah satu strategi tersebut adalah menghadirkan saksi mahkota dalam perkara korupsi, yaitu penunjukan salah satu tersangka sebagai saksi bagi
LEXmedia. Korban tindak pidana sering mengalami kerugian materiil dan immateriil akibat kejahatan yang menimpa mereka. Restitusi korban tindak pidana hadir sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian tersebut secara langsung dari pelaku. Namun, banyak korban belum memahami mekanisme pengajuan restitusi secara tepat. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan panduan hukum praktis
LEXmedia. Penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia membutuhkan instrumen progresif untuk membongkar kejahatan yang terorganisir. Aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan karena para pelaku menyembunyikan bukti dengan sangat rapi. Oleh karena itu, kehadiran saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator menjadi kunci krusial dalam peradilan. Publik perlu memahami secara
LEXmedia. Merebaknya kasus hukum kekerasan seksual di lingkungan pesantren belakangan ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai kalangan. Fenomena tersebut bukan sekadar insiden sporadis, melainkan indikasi adanya kerentanan sistemik yang memerlukan intervensi hukum tegas. Pesantren yang seharusnya menjadi benteng moral kini kerap menjadi sorotan publik akibat pelanggaran berat terhadap perlindungan anak.
LEXmedia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak sejarah hukum di Indonesia. Selama ini, korban kekerasan seksual seringkali menghadapi trauma ganda berupa penderitaan fisik-psikis sekaligus ketakutan mendalam saat berhadapan dengan proses hukum. Perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana
LEXmedia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan pada 12 April 2022. Pengesahan ini menandai tonggak sejarah penting dalam perlindungan warga negara dari kejahatan seksual di Indonesia. Melalui momentum ini, kita dapat melakukan refleksi empat tahun implementasi UU No. 12/2022 (UU TPKS) penanganan
