LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas menimbulkan konsekuensi hukum yang kompleks bagi para kreditur. Ketika Pengadilan Niaga menyatakan sebuah PT pailit, kurator segera meletakkan sita umum atas seluruh harta debitur. Namun, hukum tidak membagikan harta tersebut secara merata kepada semua pihak. Sebaliknya, sistem hukum Indonesia menetapkan urutan pembayaran utang pailit berdasarkan kedudukan
LEXmedia. Kepailitan PT oleh kreditur konkuren menjadi salah satu upaya hukum yang sering ditempuh pelaku usaha ketika debitur gagal membayar utang. Sebagai kreditur tanpa jaminan kebendaan, kreditur konkuren memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Namun, prosedur ini menuntut pemahaman mendalam atas dua undang-undang utama. Kedua beleid
LEXmedia. Pembubaran dan likuidasi aset perseroan terbatas (PT) bukan sekadar menutup papan nama usaha. Proses ini menyangkut tanggung jawab hukum, kewajiban kepada kreditur, dan pembagian sisa aset kepada pemegang saham. Banyak pengusaha mengira pembubaran badan usaha selesai begitu operasional berhenti. Padahal, tanpa likuidasi yang sah, status badan hukum Perseroan tetap
LEXmedia. Prosedur likuidasi Perseroan Terbatas (PT) adalah proses hukum untuk menyelesaikan seluruh urusan perseroan sebelum berakhir sebagai badan hukum. Tahap ini penting karena pembubaran PT tidak menghapus kewajiban hukum secara otomatis. Oleh karena itu, pemegang saham, direksi, dan likuidator harus mengikuti prosedur yang benar agar tidak menimbulkan sengketa. Dalam praktik,
