Tag: Mahkamah Agung

Toga hakim dan palu sidang melambangkan warisan Oemar Seno Adji bagi hukum acara pidana Indonesia
Tokoh
Redaksi LEXmedia

Prof. Mr. Oemar Seno Adji dan Pilar KUHAP

LEXmedia. Oemar Seno Adji adalah nama besar dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia. Ia lahir di Surakarta pada 5 Desember 1915, dari keluarga priayi Jawa. Ayahnya, Raden Tumenggung Tjitrobanudjo, menjabat sebagai pejabat di lingkungan Kasunanan Surakarta. Sejak kecil, Oemar Seno Adji mendengar gamelan dan tata krama keraton setiap hari. Namun,

Gedung Mahkamah Agung, lokasi pengajuan judicial review Perpres di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur Judicial Review Perpres ke MA

LEXmedia. Masyarakat, badan hukum, atau kelompok yang merasa dirugikan oleh Peraturan Presiden (Perpres) memiliki jalur hukum resmi untuk melawannya. Jalur tersebut bernama judicial review Perpres, yang secara teknis disebut Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung (MA). Oleh karena itu, memahami prosedur ini menjadi penting bagi siapa pun yang haknya terdampak

Ruang sidang pengadilan Indonesia sebagai ilustrasi mekanisme pidana mati masa percobaan dalam KUHP baru
Artikel
Redaksi LEXmedia

KUHP Baru: Pidana Mati Masa Percobaan 10 Tahun

LEXmedia. Pidana mati masa percobaan menjadi salah satu terobosan penting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang telah resmi berlaku sejak 2 Januari 2026. Berbeda dengan KUHP lama warisan kolonial, aturan baru ini memberikan jalan tengah antara pihak

Ruang sidang Pengadilan Pajak tempat hakim memeriksa syarat dan sengketa pajak
Artikel
Redaksi LEXmedia

Syarat Hakim pada Pengadilan Pajak

LEXmedia. Sengketa pajak antara Wajib Pajak dan otoritas pajak membutuhkan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, negara membentuk Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan khusus. Namun, tidak semua orang dapat menduduki kursi hakim pada lembaga ini. Artikel ini membahas syarat hakim Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Seorang hakim di ruang sidang modern yang mencerminkan transformasi budaya kerja hakim di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Transformasi Budaya Kerja Hakim

LEXmedia. Mahkamah Agung Republik Indonesia kini tengah gencar melakukan reformasi birokrasi peradilan secara menyeluruh. Salah satu langkah konkretnya adalah mengubah budaya kerja hakim di Indonesia agar lebih adaptif dan berintegritas. Budaya kerja hakim harus bergeser dari pola konvensional menuju sistem yang lebih transparan. Selain itu, perubahan ini krusial untuk memulihkan kepercayaan publik

Infografis Ketentuan Pidana Mati dalam KUHP Nasional: Masa Percobaan 10 Tahun yang menjelaskan alur Pasal 100
Artikel
Redaksi LEXmedia

Ketentuan Pidana Mati dalam KUHP Nasional

LEXmedia. Indonesia memasuki babak baru dalam sistem peradilan pidana melalui pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu poin paling krusial adalah ketentuan pidana mati dalam KUHP Nasional. Kebijakan ini mengubah wajah sanksi terberat dari hukuman mati langsung menjadi pidana bersyarat. Pemerintah kini mengedepankan pendekatan rehabilitatif daripada sekadar pembalasan dendam. Oleh

Analisis legalitas bukti chat WhatsApp dalam sidang perceraian untuk pembuktian hukum yang sah menurut UU ITE
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Bukti Chat WhatsApp di Sidang Perceraian

LEXmedia. Era digital mengubah cara kita berkomunikasi secara total. Saat ini, jejak digital menjadi instrumen pembuktian dominan dalam ruang sidang perdata. Banyak orang mempertanyakan mengenai Legalitas Bukti Chat WhatsApp dalam Sidang Perceraian di tahun 2026 ini. Percakapan singkat di aplikasi pesan sering kali menjadi saksi bisu dalam sengketa rumah tangga.

Ilustrasi analisis independensi hakim dalam mengadili kasus politik dengan latar belakang palu sidang dan bendera Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Analisis Independensi Hakim dalam Mengadili Kasus Politik

LEXmedia. Jantung dari sebuah negara hukum terletak pada tegaknya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Saat ini, masyarakat memerlukan analisis independensi hakim dalam mengadili kasus politik guna memastikan hukum tidak menjadi alat kekuasaan. Memasuki periode pasca-2026, tantangan peradilan akan semakin kompleks akibat dinamika politik yang sensitif. Oleh karena itu, hakim harus memiliki

Ilustrasi dokumen kontrak dan palu hakim untuk menjelaskan perbedaan wanprestasi dan penipuan dalam hukum Indonesia secara tepat
Artikel
Ajis Mujahidin

Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan dalam Hukum Indonesia

Dalam praktik sehari-hari, istilah “penipuan” sering digunakan terlalu cepat. Begitu ada perjanjian yang macet, barang tidak dikirim, uang tidak kembali, atau kerja sama gagal berjalan, banyak pihak langsung ingin membawa perkara ke ranah pidana. Padahal, hukum Indonesia membedakan dengan cukup tegas antara wanprestasi dan penipuan. Pembeda utamanya ada pada tiga

Ilustrasi dokumen kontrak dan palu sidang untuk menjelaskan kapan penipuan masuk ranah perdata, kapan masuk ranah pidana secara hukum
Artikel
Ajis Mujahidin

Kapan Penipuan Masuk Ranah Perdata dan Pidana?

Dalam praktik, kata “penipuan” sering dipakai terlalu cepat. Begitu ada uang tidak kembali, janji tidak ditepati, atau kerja sama berantakan, banyak orang langsung ingin melapor pidana. Padahal, hukum tidak bekerja berdasarkan rasa kesal semata. Mahkamah Agung membedakan tegas antara wanprestasi dan penipuan: jika ada perjanjian yang sah lalu kewajiban tidak