Tag: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Tim direksi dan konsultan hukum membahas restrukturisasi utang perusahaan di ruang rapat korporat
Artikel
Redaksi LEXmedia

Restrukturisasi Utang Perusahaan di Luar Pengadilan

LEXmedia. Krisis likuiditas dapat menimpa perusahaan mana pun. Penyebabnya beragam, mulai dari perlambatan ekonomi hingga kesalahan manajemen kas. Dalam kondisi seperti ini, restrukturisasi utang perusahaan menjadi solusi strategis sebelum kreditor mengajukan permohonan pailit. Berbeda dengan skema Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berjalan di Pengadilan Niaga, restrukturisasi di luar pengadilan

Redaksi LEXmedia 17 Sep 2026 WIB
Ilustrasi ruang sidang Pengadilan Niaga yang menggambarkan perbedaan PKPU dan pailit dalam penyelesaian sengketa utang piutang di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perbedaan PKPU dan Pailit

LEXmedia. Perbedaan PKPU dan Pailit sering menjadi pertanyaan utama bagi pelaku usaha yang menghadapi persoalan utang piutang. Kedua istilah ini saling berkaitan, namun keduanya memiliki konsekuensi hukum yang jauh berbeda. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur kedua mekanisme ini secara komprehensif. Oleh

Redaksi LEXmedia 16 Sep 2026 WIB
Ilustrasi proses PKPU pengembang rumah susun di ruang sidang Pengadilan Niaga Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Syarat PKPU Pengembang Rumah Susun

LEXmedia. Kasus mangkraknya proyek apartemen kerap membuat konsumen bertanya-tanya soal jalur hukum yang tersedia. Salah satu opsi yang sering disebut adalah PKPU pengembang rumah susun, yaitu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap developer yang gagal menuntaskan kewajibannya. Namun, permohonan ini tidak bisa diajukan sembarangan. Oleh karena itu, artikel ini menjelaskan

Redaksi LEXmedia 23 Aug 2026 WIB
Ilustrasi hak tagih kreditur separatis dalam proses PKPU di pengadilan niaga Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Tagih Kreditur Separatis dalam PKPU

LEXmedia. Hak tagih kreditur separatis dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sering menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum. Bank dan lembaga pembiayaan yang memegang jaminan kebendaan kerap mempertanyakan sejauh mana kedudukan mereka tetap terlindungi ketika debitur mengajukan PKPU. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan analisis hukum atas hak tagih

Redaksi LEXmedia 19 Aug 2026 WIB
Sidang prosedur kepailitan Perseroan Terbatas di Pengadilan Niaga Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Prosedur Kepailitan PT Utang Jatuh Tempo

LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang perusahaan secara tertib dan adil. Ketika sebuah PT tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo, kreditur berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, memahami prosedur kepailitan atas utang jatuh tempo menjadi kebutuhan

Redaksi LEXmedia 27 Jun 2026 WIB
Dokumen hukum resmi mengenai hak kreditor mendapatkan tembusan laporan kurator dalam persidangan kepailitan Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hak Kreditor Laporan Kurator Kepailitan

LEXmedia. Proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menuntut transparansi tinggi dalam pengelolaan aset debitur. Kreditor selaku pemilik hak tagih sering kali menghadapi kesulitan dalam memantau perkembangan harta pailit (boedel pailit). Oleh karena itu, kepastian hukum mengenai keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat krusial dan mempertegas hak kreditor mendapatkan

Redaksi LEXmedia 3 Jun 2026 WIB

Populer

Top Posts

  1. Syarat dan Kepatuhan Tenaga Kerja Asing

    Artikel, Korporasi 19 Sep 2026 WIB

  2. Ketika Aset Pailit Dipegang Kreditor Separatis: Siapa yang Berkuasa Menjual?

    Artikel, Praktisi 19 Sep 2026 WIB

  3. Hukum Perlindungan Konsumen Belanja Online

    Artikel, Redaksi 19 Sep 2026 WIB

  4. Urutan Pembayaran Utang PT Pailit

    Artikel, Korporasi 18 Sep 2026 WIB

  5. Mr. A.A. Maramis Menteri Keuangan Pertama RI

    Tokoh 18 Sep 2026 WIB