Tag: Perlindungan Konsumen

Konsumen memeriksa sisa kuota internet tidak hangus di smartphone dengan palu hakim dan dokumen putusan MK
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Kuota Internet Tidak Hangus

LEXmedia. Selama bertahun-tahun, konsumen seluler kehilangan sisa kuota setiap kali masa aktif paket berakhir. Kini situasinya berubah. Melalui Putusan MK 273/PUU-XXIII/2025, prinsip kuota internet tidak hangus memperoleh landasan konstitusional. Mahkamah membacakan putusan ini pada 23 Juli 2026. Artikel ini mengurai dasar hukum, isi amar, aturan pelaksana, serta langkah kepatuhan bagi

Ilustrasi syarat usia BNPL dan verifikasi penghasilan minimal calon debitur paylater di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

BNPL: Syarat Usia dan Gaji Pengguna

LEXmedia. Industri jasa keuangan Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia kini beroperasi di bawah payung hukum yang lebih ketat. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan memperketat syarat usia BNPL dan batas penghasilan calon debitur. Aturan ini tertuang dalam dua regulasi baru. Pertama, Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025. Kedua,

Ilustrasi jerat hukum pinjaman online ilegal saat korban menerima pesan ancaman penagihan di ponsel
Artikel
Redaksi LEXmedia

Jerat Hukum Pinjaman Online Ilegal

LEXmedia. Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal terus meresahkan masyarakat Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mencatat ribuan entitas pinjaman online ilegal setiap tahun melalui Satgas PASTI. Meski begitu, angka tersebut belum sepenuhnya menghentikan praktik penagihan yang mengancam dan merendahkan korban. Selain itu, banyak korban kehilangan data pribadi akibat modus penyebaran kontak secara

Konsumen memeriksa hak perlindungan konsumen belanja online sebelum bertransaksi di marketplace
Artikel
Redaksi LEXmedia

Hukum Perlindungan Konsumen Belanja Online

LEXmedia. Belanja online kini menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, di balik kemudahan tersebut, banyak konsumen belum memahami hak mereka secara utuh. Perlindungan konsumen belanja online menjadi isu penting saat ini. Transaksi elektronik rentan terhadap barang tidak sesuai, keterlambatan pengiriman, hingga penyalahgunaan data pribadi. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis

Ilustrasi dokumen perjanjian di atas meja kayu yang merepresentasikan penerapan hukum kontrak baku perlindungan konsumen di Indonesia
Artikel
David Brilian Sunlaydi

Konsep Kontrak Baku dan Klausula Baku atas Kontrak Konsumen dalam Sistem Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

Konsep kontrak baku dalam kontrak konsumen tidak bisa lepas dari konsep dasar yang mengakar dan fundamental dari konsep kontrak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Pada dasarnya istilah kontrak maupun perjanjian memiliki makna yang sama, dasar ini tertuang didalam redaksional bab kedua buku ketiga KUH Perdata

Ilustrasi korban menghadapi sanksi penyebaran data pribadi oleh aplikasi pinjaman online di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Sanksi Penyebaran Data Pribadi oleh Fintech Lending

  LEXmedia. Kasus penyebaran data pribadi oleh platform Fintech Lending (Pinjaman Online/Pinjol) masih terus terjadi di Indonesia. Banyak nasabah mengalami teror penagihan setelah kontak pribadinya disebarkan tanpa izin. Kondisi ini mendorong masyarakat mencari kejelasan tentang sanksi hukum penyebaran data pribadi yang berlaku bagi penyelenggara fintech lending nakal. Artikel ini menjelaskan

Warga Indonesia mengalami tekanan akibat penagihan pinjaman online ilegal
Artikel
Redaksi LEXmedia

Legalitas Penagihan Pinjol Ilegal

LEXmedia. Praktik penagihan pinjaman online (pinjol) ilegal masih marak terjadi di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Banyak konsumen mengalami intimidasi, ancaman, hingga penyebaran data pribadi saat proses penagihan berlangsung. Padahal, hukum Indonesia telah mengatur batasan tegas mengenai cara penagihan yang sah. Oleh karena itu, memahami legalitas penagihan pinjaman online ilegal

Perlindungan data pribadi konsumen e-commerce dalam kepatuhan hukum di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Perlindungan Data Pribadi Konsumen E-Commerce

LEXmedia. Perlindungan data pribadi konsumen e-commerce kini menjadi perhatian serius bagi pelaku usaha digital di Indonesia. Transaksi online yang terus meningkat membuat data pribadi konsumen rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami kerangka hukum yang mengatur pengelolaan data tersebut. Artikel ini menyajikan panduan hukum praktis mengenai perlindungan data

Aturan Hukum influencer keuangan mengatur konten finfluencer di Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aturan Hukum Influencer Keuangan

LEXmedia. Influencer keuangan kini menjadi sumber informasi favorit masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Namun, popularitas ini membawa konsekuensi hukum yang serius. Otoritas Jasa Keuangan menyusun aturan hukum influencer keuangan secara berjenjang, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis. Artikel ini membahas dasar hukum, kewajiban, dan sanksi bagi penyampai informasi jasa keuangan.

Analisis yuridis potongan komisi ojek online sebesar 8 persen sesuai Perpres 27/2026
Artikel
Redaksi LEXmedia

Aspek Hukum Komisi Ojek Online 8 Persen

LEXmedia. Potongan komisi ojek online sebesar 8 persen (8%) yang diterapkan oleh platform digital kini kembali menjadi sorotan tajam publik. Isu ini bukan sekadar persoalan bisnis komersial biasa, melainkan menyentuh aspek hukum fundamental dalam hubungan kemitraan serta perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, kita perlu mencermati regulasi terbaru,