LEXmedia. Program antikorupsi perusahaan tidak lagi sekadar pelengkap tata kelola. Sejak 2 Januari 2026, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) berlaku penuh. KUHP Nasional menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Akibatnya, perusahaan dapat menanggung pidana atas suap yang karyawan, agen, atau mitranya lakukan. Selain
LEXmedia. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi kerap mencapai angka triliunan rupiah setiap tahun. Oleh karena itu, pemulihan aset negara menjadi agenda hukum yang tidak dapat ditunda oleh Kejaksaan. Proses ini tidak sekadar menghukum pelaku, melainkan juga mengembalikan hak keuangan negara secara nyata. Artikel ini membahas dasar hukum, tahapan, dan
LEXmedia. Kasus impor ilegal terus meningkat di berbagai pelabuhan Indonesia. Aparat penegak hukum kini tidak hanya menjerat direksi atau pengurus. Mereka juga mulai membidik badan usaha itu sendiri sebagai pelaku utama. Pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi isu sentral dalam penegakan hukum kepabeanan modern dalam kasus impor ilegal. Oleh karena itu, pelaku
LEXmedia. Otoritas penegak hukum Indonesia kini semakin serius mengejar TPPU hasil pidana pajak sebagai kejahatan lanjutan dari penggelapan penerimaan negara. Wajib pajak yang menyembunyikan uang hasil kejahatan perpajakan tidak hanya menghadapi sanksi administratif dan pidana pajak. Mereka juga berisiko terjerat Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena
LEXmedia. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak selalu dilakukan secara aktif. Banyak orang justru terjerat TPPU pasif tanpa menyadari asal-usul harta yang mereka terima. Fenomena ini kerap menimpa anggota keluarga, karyawan, atau pihak ketiga yang menerima transfer dana mencurigakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang risiko hukum TPPU pasif menjadi kebutuhan
LEXmedia. Kepatuhan bisnis dan HAM kini menjadi isu strategis bagi pelaku usaha di Indonesia. Selain menjadi kewajiban hukum, penghormatan HAM juga memengaruhi reputasi dan daya saing perusahaan di pasar global. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami kerangka regulasi yang mengatur tanggung jawab mereka terhadap hak asasi manusia dalam kegiatan
LEXmedia. Kecelakaan kerja sering menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas kerugian pekerja? Doktrin vicarious liability dalam kecelakaan kerja menjawab pertanyaan ini dengan tegas. Doktrin ini menempatkan perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian karyawannya, meskipun perusahaan tidak melakukan kesalahan secara langsung. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat
LEXmedia. Fraud oleh direksi merupakan salah satu ancaman tata kelola paling serius bagi perseroan terbatas di Indonesia. Direksi memegang kewenangan pengurusan yang luas, sehingga penyalahgunaan posisi tersebut dapat menimbulkan kerugian material bagi perseroan, pemegang saham, dan kreditur. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh atas kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban direksi menjadi
LEXmedia. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh korporasi menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum ekonomi. Korporasi memiliki struktur organisasi berlapis. Struktur ini sering menyulitkan penegak hukum menelusuri pertanggungjawaban pidana. Artikel ini membahas syarat formal pembuktian TPPU korporasi. Analisis berpijak pada UU No. 8 Tahun 2010, UU No. 1 Tahun 2023
LEXmedia. Praktik korupsi dalam proyek negara tidak hanya melibatkan individu. Namun, skandal tersebut juga kerap melibatkan korporasi sebagai entitas bisnis formal. Fenomena ini mendorong perkembangan hukum pidana di Indonesia untuk memperluas subjek hukum pada badan usaha. Kita perlu memahami secara mendalam skema pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi proyek negara
