LEXmedia. Fraud oleh direksi merupakan salah satu ancaman tata kelola paling serius bagi perseroan terbatas di Indonesia. Direksi memegang kewenangan pengurusan yang luas, sehingga penyalahgunaan posisi tersebut dapat menimbulkan kerugian material bagi perseroan, pemegang saham, dan kreditur. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh atas kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban direksi menjadi kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha, komisaris, maupun investor.
Artikel ini membahas landasan hukum mitigasi risiko fraud oleh direksi berdasarkan empat instrumen utama: UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU 1/2023 tentang KUHP baru, UU 20/2025 tentang KUHAP baru, serta PERMA 13/2016. Analisis ini disusun untuk membantu pembaca memahami implikasi hukum secara komprehensif sekaligus menyiapkan langkah kepatuhan yang tepat.
Definisi dan Bentuk Fraud oleh Direksi dalam UU PT
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menempatkan direksi sebagai organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Pasal 92 mewajibkan direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan, bukan kepentingan pribadi. Selain itu, Pasal 97 ayat (2) menegaskan bahwa setiap anggota direksi wajib beritikad baik dan penuh tanggung jawab.
Fraud oleh direksi biasanya muncul dalam beberapa bentuk konkret:
Pertama, manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian atau menaikkan valuasi.
Kedua, transaksi benturan kepentingan yang tidak diungkapkan kepada RUPS.
Ketiga, penyalahgunaan aset perseroan untuk kepentingan pribadi atau pihak terafiliasi.
Sebagai konsekuensinya, Pasal 97 ayat (3) UU 40/2007 mengatur bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Namun demikian, Pasal 97 ayat (5) memberikan perlindungan business judgment rule bagi direksi yang beritikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan. Dengan kata lain, tanggung jawab pribadi baru timbul apabila unsur kesengajaan atau kelalaian berat terbukti secara hukum.
Pertanggungjawaban Pidana atas Fraud dalam KUHP
Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar terhadap pertanggungjawaban korporasi. Pasal 45 KUHP baru mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga tidak hanya individu yang dapat dipidana. Selanjutnya, Pasal 49 menegaskan bahwa tindak pidana korporasi dapat pula dikenakan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat.
Jenis-Jenis Fraud oleh Direksi yang Diatur secara Spesifik
KUHP baru mengatur secara rinci perbuatan curang yang relevan dengan fraud oleh direksi. Pasal 508 sampai Pasal 509 mengatur tindak pidana perbuatan curang dengan ancaman pidana penjara. Selain itu, Pasal 511 hingga Pasal 513 mengatur perbuatan merugikan dan penipuan terhadap kreditur. Ketentuan paling relevan bagi direksi terdapat pada Pasal 516 sampai Pasal 518, yang secara khusus mengatur perbuatan curang pengurus atau komisaris terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sadar menyasar penyalahgunaan wewenang oleh jajaran pengurus perseroan. Akibatnya, direksi tidak dapat lagi berlindung di balik status korporasi ketika terbukti melakukan manipulasi pembukuan atau tindakan curang lain yang merugikan pemegang saham maupun kreditur.
Peran KUHAP dalam Penanganan Perkara Fraud Direksi
Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, menggantikan UU 8/1981. Regulasi ini memperbarui tata cara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara pidana, termasuk perkara fraud oleh direksi yang melibatkan korporasi.
Pembaruan ini memperkuat prinsip due process of law dalam setiap tahap pemeriksaan. Pasal 19 UU 20/2025, misalnya, mewajibkan gelar perkara atas hasil penyelidikan sebelum status suatu peristiwa ditetapkan sebagai tindak pidana. Bagi direksi yang menghadapi laporan dugaan fraud, mekanisme ini memberi ruang klarifikasi lebih awal sebelum proses hukum berlanjut ke tahap penyidikan formal.
Oleh sebab itu, perseroan perlu menyiapkan tim hukum internal yang memahami tahapan baru ini secara detail. Kesiapan dokumentasi sejak tahap penyelidikan akan sangat menentukan posisi hukum direksi maupun korporasi pada tahap selanjutnya.
Peraturan MA 13/2016 dan Mekanisme Pertanggungjawaban Korporasi
Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengisi kekosongan hukum acara sebelum lahirnya ketentuan korporasi dalam KUHP baru. Pasal 23 PERMA ini menegaskan bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada korporasi, pengurus, atau keduanya sekaligus.
Ketentuan tersebut relevan karena fraud oleh direksi sering kali melibatkan tindakan atas nama perseroan, meskipun manfaatnya dinikmati secara pribadi. Sebagai hasilnya, pengadilan memiliki dasar hukum acara yang jelas untuk memisahkan pertanggungjawaban individu direksi dari pertanggungjawaban korporasi sebagai badan hukum. Selain sanksi pidana pokok berupa denda, PERMA 13/2016 juga membuka ruang sanksi tambahan berupa restitusi kepada pihak yang dirugikan.
Dengan demikian, perseroan tidak dapat mengasumsikan bahwa tindakan direksi otomatis membebaskan korporasi dari tanggung jawab hukum, maupun sebaliknya. Kedua jalur pertanggungjawaban tersebut dapat berjalan secara paralel di persidangan.
Mitigasi Risiko Hukum Fraud oleh Direksi
Perseroan perlu membangun sistem pengendalian internal yang mampu mendeteksi indikasi fraud sejak dini. Pertama, penerapan segregation of duties pada fungsi keuangan dan operasional akan mempersulit direksi melakukan manipulasi tanpa terdeteksi. Kedua, audit internal berkala serta whistleblowing system yang independen perlu diaktifkan secara konsisten.
Selain itu, komisaris wajib menjalankan fungsi pengawasan secara aktif sebagaimana diamanatkan UU 40/2007. Komisaris yang pasif berisiko turut dimintai pertanggungjawaban apabila kelalaian pengawasan terbukti berkontribusi terhadap kerugian perseroan. Oleh karena itu, dokumentasi rapat komisaris dan tindak lanjut atas temuan audit menjadi bukti kepatuhan yang penting.
Terakhir, perseroan disarankan menyusun kebijakan benturan kepentingan tertulis serta kode etik direksi yang mengikat secara kontraktual. Langkah preventif semacam ini jauh lebih efisien dibandingkan menanggung eksposur hukum pidana maupun perdata yang timbul akibat fraud oleh direksi yang sudah terlanjur terjadi.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum
Kerangka hukum Indonesia kini semakin tegas dalam menjerat fraud oleh direksi, baik melalui jalur perdata berdasarkan UU 40/2007 maupun jalur pidana berdasarkan UU 1/2023, UU 20/2025, dan PERMA 13/2016. Sebagai rekomendasi kepatuhan, perseroan sebaiknya melakukan legal audit berkala terhadap struktur kewenangan direksi, memperkuat mekanisme pengawasan komisaris, serta menyiapkan protokol respons hukum sejak tahap penyelidikan. Dengan pendekatan preventif yang konsisten, risiko hukum fraud oleh direksi dapat ditekan secara signifikan sebelum berkembang menjadi sengketa yang merugikan seluruh pemangku kepentingan perseroan.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa yang dimaksud fraud oleh direksi dalam hukum perseroan?
Fraud oleh direksi adalah tindakan curang direksi yang menyalahgunakan wewenang pengurusan untuk kepentingan pribadi, seperti manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan aset perseroan. Tindakan ini melanggar prinsip itikad baik dalam UU 40/2007 dan dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi maupun pidana bagi direksi yang bersangkutan.
2. Apakah direksi dapat dipidana atas fraud yang dilakukan atas nama perseroan?
Ya, berdasarkan Pasal 49 UU 1/2023, direksi tetap dapat dipidana meskipun tindakan dilakukan atas nama korporasi. PERMA 13/2016 juga menegaskan bahwa pemidanaan dapat dijatuhkan kepada korporasi, pengurus, atau keduanya sekaligus sesuai bukti keterlibatan masing-masing pihak.
3. Bagaimana business judgment rule melindungi direksi dari tuntutan hukum?
Business judgment rule dalam Pasal 97 ayat (5) UU 40/2007 melindungi direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan. Perlindungan ini tidak berlaku apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan, kelalaian berat, atau motif pribadi di balik keputusan tersebut.
4. Apa dampak KUHAP terhadap penanganan kasus fraud direksi?
UU 20/2025 memperbarui hukum acara pidana dengan mewajibkan gelar perkara pada tahap penyelidikan sebelum naik ke penyidikan. Bagi direksi yang menghadapi dugaan fraud, ketentuan ini memberi kesempatan klarifikasi lebih awal dan memperkuat prinsip due process sebelum proses hukum berlanjut.
