LEXmedia. Status hukum pengemudi ojol kembali menjadi perdebatan nasional pada Oktober 2026. Dalam satu pekan, DPR mengesahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Kedua regulasi itu menyentuh nasib sekitar lima juta pengemudi menurut data pemerintah. Namun, keduanya menawarkan pendekatan yang tidak sepenuhnya sejalan. Perpres menegaskan
LEXmedia. Jaminan sosial pengemudi ojol kini memasuki babak baru. Pemerintah bersama DPR resmi merilis Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada 8 Oktober 2026. Regulasi ini menegaskan hak pengemudi atas jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian. Namun, banyak pengemudi masih bertanya siapa yang menanggung
LEXmedia. Pelindungan hukum pekerja platform digital akhirnya memasuki babak baru pada Oktober 2026. Dalam waktu berdekatan, DPR menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan pemerintah merilis Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Namun, kedua regulasi ini membawa pendekatan yang tidak sepenuhnya sama. Oleh karena itu, perusahaan aplikasi dan pengemudi perlu memahami posisi hukumnya
LEXmedia. Para pengemudi ojek online menunggu kepastian ini selama bertahun-tahun. Kini, potongan aplikator ojol resmi memiliki batas atas sebesar 8 persen. Pemerintah menuangkan batas tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan juga telah memberlakukan angka yang sama sejak 1 Juli 2026. Namun, persoalan hukumnya tidak berhenti
LEXmedia. Pelindungan pengemudi ojol kini memiliki payung hukum yang lebih tegas. Pemerintah mengundangkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada 8 Oktober 2026. Regulasi ini mencakup layanan transportasi orang serta pengantaran barang dan makanan. Selain itu, Perpres ini menata ulang hubungan antara pengemudi,
LEXmedia. Jutaan pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja lepas bekerja tanpa kepastian status hukum. Karena itu, pemerintah dan DPR mencoba menutup celah tersebut. Salah satu jalurnya adalah RUU Pekerja Platform yang masuk Prolegnas Prioritas 2026. Namun, pembahasan naskahnya belum menunjukkan kemajuan yang jelas. Artikel ini menganalisis status RUU tersebut dan
LEXmedia. Potongan komisi ojek online sebesar 8 persen (8%) yang diterapkan oleh platform digital kini kembali menjadi sorotan tajam publik. Isu ini bukan sekadar persoalan bisnis komersial biasa, melainkan menyentuh aspek hukum fundamental dalam hubungan kemitraan serta perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, kita perlu mencermati regulasi terbaru,
