LEXmedia. Kepailitan PT oleh kreditur konkuren menjadi salah satu upaya hukum yang sering ditempuh pelaku usaha ketika debitur gagal membayar utang. Sebagai kreditur tanpa jaminan kebendaan, kreditur konkuren memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Namun, prosedur ini menuntut pemahaman mendalam atas dua undang-undang utama. Kedua beleid
LEXmedia. Komisaris Utama menempati posisi strategis dalam struktur organ Perseroan Terbatas (PT). Namun, kewenangan tersebut tetap memiliki batas hukum yang tegas. Ketika seorang Komisaris Utama melampaui fungsi pengawasan, ia memasuki ranah pengurusan operasional. Akibatnya, hukum Indonesia menyediakan sanksi Komisaris Utama PT yang berlapis. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami
LEXmedia. Pengalihan saham Perseroan Terbatas (PT) tertutup kerap memicu sengketa ketika dilakukan tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Banyak pemegang saham beranggapan bahwa mereka bebas menjual sahamnya kapan saja. Namun, anggaran dasar perusahaan sering mengatur syarat khusus. Artikel ini membahas dasar hukum pengalihan saham tanpa RUPS, akibat hukum, serta
LEXmedia. Kecelakaan kerja bukan sekadar insiden operasional biasa. Peristiwa ini dapat membuka pintu bagi tuntutan hukum yang serius terhadap pengurus perseroan. Tanggung jawab direksi muncul ketika perusahaan lalai menjalankan kewajiban K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Kelalaian ini dapat menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa. Oleh karena itu, setiap anggota direksi
LEXmedia. Pendirian Joint Venture Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi strategi investasi yang terus berkembang di Indonesia. Investor asing dan domestik bersinergi dalam perusahaan patungan untuk mengoptimalkan akses pasar sekaligus memenuhi ketentuan regulasi. Namun, proses hukumnya memerlukan pemahaman mendalam terhadap beberapa lapisan regulasi. Kerangka hukum
LEXmedia. Kepailitan Perseroan Terbatas (PT) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang perusahaan secara tertib dan adil. Ketika sebuah PT tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo, kreditur berhak mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, memahami prosedur kepailitan atas utang jatuh tempo menjadi kebutuhan
LEXmedia. Penyesuaian anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) akibat perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 menjadi kewajiban hukum yang mendesak bagi seluruh Perseroan Terbatas di Indonesia. Pemerintah resmi memberlakukan KBLI versi 2025 melalui regulasi terbaru. Oleh karena itu, setiap PT yang mencantumkan kode KBLI lama dalam anggaran dasar wajib
