LEXmedia. Pemerintah resmi memberlakukan skema tarif PNBP nol rupiah melalui dua regulasi baru di lingkungan Kementerian Hukum. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2026. Bagi pelaku usaha, notaris, dan masyarakat umum, memahami syarat tarif PNBP nol rupiah
LEXmedia. Pendaftaran aset atau layanan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Kementerian Hukum menjadi kewajiban administratif yang wajib dipahami pelaku usaha, konsultan hukum, dan pemohon layanan kekayaan intelektual. Setiap layanan hukum, mulai dari pengesahan badan usaha hingga pendaftaran merek, menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami
LEXmedia. Tindak pidana pencucian uang (TPPU) kini menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Para pelaku kejahatan terus mengembangkan modus operandi mereka demi menyembunyikan uang hasil haram. Salah satu strategi yang sering mereka gunakan adalah mengalihkan dana melalui badan hukum atau perusahaan. Oleh karena itu, publik perlu memahami secara mendalam
LEXmedia. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan regulasi baru terkait pungutan negara di sektor pengawasan obat dan makanan. Aturan ini berfokus pada penyesuaian nominal layanan publik yang wajib dipatuhi pelaku usaha. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai tarif baru BPOM untuk registrasi, inspeksi dan sertifikasi perusahaan menjadi instrumen penting bagi kelangsungan bisnis.
LEXmedia. Pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi isu strategis dalam perekonomian Indonesia. Dividen yang dihasilkan oleh perusahaan negara merupakan salah satu sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sangat signifikan. Oleh karena itu, tata kelola yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan optimalisasi manfaat bagi keuangan negara. Dalam
