LEXmedia. Regulasi impor barang komoditas industri di Indonesia terus mengalami penyesuaian signifikan. Pemerintah memperbarui kebijakan izin impor barang komoditas melalui tiga instrumen hukum utama, yaitu UU No. 7/2014 tentang Perdagangan, PP No. 3/2026, serta Permendag No. 18/2026. Bagi pelaku usaha, memahami perubahan ini bukan sekadar formalitas administratif belaka. Oleh karena
LEXmedia. Pemerintah Indonesia terus memperketat kebijakan perdagangan luar negeri untuk melindungi produsen dalam negeri. Kebijakan ini bukan sekadar wacana administratif belaka. Regulasi impor pertanian kini menyentuh hampir seluruh rantai pasok, mulai dari gandum pakan hingga buah pir. Pelaku usaha, mulai dari importir hingga konsultan hukum korporasi, perlu memahami kerangka hukum
LEXmedia. Sistem penjualan langsung, baik melalui skema Multi-Level Marketing (MLM) maupun Single-Level Marketing (SLM), tumbuh pesat di Indonesia. Namun, di balik pertumbuhan ini, setiap pelaku usaha wajib memenuhi satu syarat mutlak: kepemilikan Hak Distribusi Eksklusif. Tanpa hak ini, sebuah perusahaan tidak dapat secara sah memasarkan barang melalui jaringan penjual langsung.
LEXmedia. Kepemilikan gerai toko swalayan kini memasuki babak regulasi baru. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2026 pada 15 Januari 2026 sebagai perubahan atas PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Perubahan ini secara langsung memengaruhi pelaku usaha ritel modern, khususnya jaringan minimarket dan supermarket berskala
LEXmedia. Sektor logistik Indonesia tumbuh pesat seiring meningkatnya arus distribusi barang antar wilayah. Namun, pertumbuhan ini membawa konsekuensi hukum yang sering terabaikan pelaku usaha, yaitu kewajiban pendaftaran gudang logistik. Setiap pemilik gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dagangan wajib memenuhi ketentuan ini sebelum menjalankan operasional secara komersial. Ketentuan tersebut bukan
LEXmedia. Dalam era digital yang semakin terintegrasi, platform e-commerce menjadi tulang punggung perekonomian nasional yang sangat vital. Namun, di balik kemudahan transaksi digital, terdapat risiko hukum yang sangat serius bagi kelangsungan bisnis. Mitigasi risiko sanksi pemblokiran sistem elektronik pelaku usaha e-commerce kini menjadi agenda krusial bagi setiap jajaran direksi. Sanksi
LEXmedia. Maraknya praktik bisnis Multi Level Marketing (MLM) di Indonesia telah memicu berbagai regulasi ketat dari pemerintah. Salah satu isu yang kini menjadi sorotan tajam adalah penggunaan kantor virtual oleh pelaku usaha penjualan langsung. Larangan virtual office perusahaan MLM kini resmi diberlakukan untuk memitigasi risiko hukum serius yang dapat mengancam
LEXmedia. Lanskap bisnis penjualan langsung di Indonesia saat ini tengah mengalami transformasi regulasi yang sangat masif dan ketat. Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, transparan, dan mampu memberikan perlindungan bagi konsumen. Oleh karena itu, para pelaku usaha kini wajib mencermati batasan objek dagang yang sah. Salah satu poin
LEXmedia – Jakarta. Pemerintah Indonesia secara resmi menerbitkan PP No.3/2026 sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekonomi nasional. Regulasi ini hadir untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Sebagai pelaku usaha atau masyarakat umum, Anda perlu memahami aturan ini dengan saksama. Perubahan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan
