Tag: PP 30/2026

Kreator Indonesia mengisi formulir pencatatan hak cipta gratis secara daring melalui laptop di studio kerja
Artikel
Redaksi LEXmedia

Cara Pencatatan Hak Cipta Gratis

LEXmedia. Pencatatan hak cipta gratis kini menjadi kebijakan resmi pemerintah Indonesia. Awalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 (PP 30/2026) menetapkan tarif Rp0 khusus untuk lagu dan/atau musik. Selanjutnya, Menteri Hukum mengumumkan perluasan tarif Rp0 ke seluruh jenis ciptaan pada 26 Oktober 2026. Namun, banyak pencipta masih salah memahami makna

Kreator mengisi formulir cara daftar hak cipta online melalui laptop dengan dokumen pencatatan ciptaan di meja kerja
Artikel
Redaksi LEXmedia

Cara Daftar Hak Cipta Online

LEXmedia. Banyak kreator masih bingung soal cara daftar hak cipta secara online. Padahal, prosesnya kini hampir sepenuhnya digital melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, sejak 1 Agustus 2026 berlaku tarif baru berdasarkan PP No. 30 Tahun 2026. Oleh karena itu, pencipta perlu memahami dasar hukum dan alurnya sebelum

Warga negara asing mengucapkan sumpah setia sebagai tahap akhir syarat WNA menjadi WNI di kantor pemerintah Indonesia
Artikel
Redaksi LEXmedia

Syarat WNA Menjadi WNI Terbaru

LEXmedia. Kewarganegaraan bukan sekadar status administratif. Status ini menentukan hak politik, hak atas tanah, dan perlindungan negara. Oleh karena itu, hukum Indonesia menetapkan syarat WNA (Warga Negara Asing) menjadi WNI (Warga Negara Indonesia) secara ketat dan berlapis. Artikel ini menguraikan dasar hukum, persyaratan, prosedur, dan biaya terbaru per Oktober 2026.

Praktisi hukum memeriksa dokumen syarat tarif PNBP nol rupiah di kantor
Artikel
Redaksi LEXmedia

Persyaratan Tarif PNBP Nol Rupiah

LEXmedia. Pemerintah resmi memberlakukan skema tarif PNBP nol rupiah melalui dua regulasi baru di lingkungan Kementerian Hukum. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2026. Bagi pelaku usaha, notaris, dan masyarakat umum, memahami syarat tarif PNBP nol rupiah

Konsultan hukum memproses pendaftaran aset atau layanan PNBP di Kementerian Hukum secara digital
Artikel
Redaksi LEXmedia

Pendaftaran Layanan atau Aset PNBP

LEXmedia. Pendaftaran aset atau layanan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) di Kementerian Hukum menjadi kewajiban administratif yang wajib dipahami pelaku usaha, konsultan hukum, dan pemohon layanan kekayaan intelektual. Setiap layanan hukum, mulai dari pengesahan badan usaha hingga pendaftaran merek, menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami