LEXmedia. Penutupan PT Perorangan tidak cukup dengan menghentikan kegiatan usaha. Pemilik wajib menempuh prosedur pembubaran resmi melalui sistem Kementerian Hukum. Tanpa prosedur itu, status badan hukum tetap melekat. Akibatnya, kewajiban pelaporan dan risiko sanksi terus berjalan. Artikel ini menguraikan syarat, dasar hukum, dan langkah praktisnya secara ringkas. Apa Itu PT
LEXmedia. Syarat pendirian PT kini mengalami penyesuaian penting sejak Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 berlaku pada 17 Desember 2025. Regulasi ini mencabut Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021. Selain itu, PP Nomor 28 Tahun 2025 mengubah alur perizinan berusaha di sistem OSS. Oleh karena itu, calon pendiri perlu memahami dua tahap
LEXmedia. Pemerintah kini memetakan pelaku usaha melalui tiga fase wirausaha dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional (Perpres 38/2026). Presiden menetapkan Perpres ini pada 2 Juli 2026, dan aturan tersebut berlaku sejak tanggal yang sama. Namun, banyak pelaku usaha belum memahami kaitan fase tersebut dengan legalitas
LEXmedia. Banyak pengusaha mengira kewajiban PT selesai setelah SK pengesahan terbit. Padahal, regulasi terbaru menuntut kepatuhan yang berkelanjutan. Sejak 1 Juni 2026, Ditjen AHU Kementerian Hukum mewajibkan penyampaian laporan tahunan melalui SABH. Oleh karena itu, setiap direksi perlu memahami sanksi laporan tahunan PT sebelum penegakannya berjalan penuh pada November 2026.
LEXmedia. Pemerintah resmi mengubah mekanisme penghitungan batas omzet PT Perorangan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengatur perubahan ini. Presiden Prabowo Subianto menetapkan aturan ini pada 22 April 2026. Aturan ini mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Salah satu poin krusialnya mewajibkan penggabungan
LEXmedia. Kehadiran entitas perseroan perorangan menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia. Regulasi ini memungkinkan pelaku usaha mendirikan badan hukum tanpa membagi kepemilikan saham. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pendirian PT perorangan menjadi sangat krusial bagi kepastian hukum bisnis. Pemerintah terus mempermudah prosedur legalitas demi
LEXmedia. Setiap Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia memiliki kewajiban laporan tahunan PT yang bersifat mutlak. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif belaka. Sebaliknya, menjadi instrumen pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris kepada pemegang saham. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib memahami kewajiban ini secara menyeluruh agar terhindar dari sanksi hukum. Dalam
