LEXmedia. Pemerintah resmi mengubah mekanisme penghitungan batas omzet PT Perorangan. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengatur perubahan ini. Presiden Prabowo Subianto menetapkan aturan ini pada 22 April 2026. Aturan ini mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Salah satu poin krusialnya mewajibkan penggabungan omzet seluruh Perseroan Perorangan milik satu Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebelumnya, banyak pengusaha mendirikan beberapa PT Perorangan sekaligus. Tujuannya agar tiap entitas tetap menikmati tarif PPh Final 0,5%. Namun, celah tersebut kini tertutup. Artikel ini mengulas dasar hukum, mekanisme perhitungan, serta langkah kepatuhan bagi pelaku usaha perorangan.
Memahami Penggabungan Omzet PT Perorangan
Selama ini, sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi mendirikan lebih dari satu Perseroan Perorangan. Tujuannya sederhana: memecah omzet usaha agar masing-masing entitas tetap di bawah ambang batas Rp4.800.000.000,00 per tahun pajak. Dengan demikian, seluruh entitas tetap menikmati tarif PPh Final 0,5 persen dari peredaran bruto. Skema ini jauh lebih ringan dibandingkan tarif umum yang progresif.
Pemerintah menilai praktik tersebut sebagai bentuk penghindaran pajak. Praktik ini dinilai bertentangan dengan asas keadilan perpajakan. Selain itu, praktik ini berpotensi mengikis basis penerimaan negara secara sistemik. Oleh karena itu, PP 20/2026 memperkenalkan mekanisme penggabungan omzet PT Perorangan. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen anti-fragmentasi usaha. Langkah ini juga mendukung komitmen Indonesia terhadap standar kepatuhan pajak internasional.
Definisi Perseroan Perorangan Menurut Hukum Indonesia
Perseroan Perorangan merupakan badan hukum yang didirikan oleh satu orang. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya. Berbeda dengan usaha dagang biasa, entitas ini memiliki status badan hukum tersendiri. Dengan begitu, statusnya terpisah dari pribadi pendirinya. Meski begitu, PP 20/2026 tetap memandang pendiri dan seluruh Perseroan Perorangan miliknya sebagai satu kesatuan ekonomi. Pandangan ini berlaku khusus untuk kepentingan penghitungan pajak.
Dasar Hukum: Pasal 57 dan Pasal 58 PP 20/2026
Ketentuan inti tercantum dalam Pasal 57 ayat (2) huruf e PP 20/2026. Pasal tersebut mengecualikan Wajib Pajak Orang Pribadi dari fasilitas PPh Final dalam kondisi tertentu. Pengecualian ini turut berlaku bagi seluruh Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Perorangan yang didirikannya. Syaratnya, peredaran bruto gabungan mereka melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Dengan kata lain, batas tersebut tidak lagi diuji per entitas. Kini, pemerintah menguji batas ini atas keseluruhan omzet PT Perorangan yang dimiliki satu individu.
Ketentuan Omzet PT Perorangan dalam Pasal 57 Ayat (2) Huruf e
Secara harfiah, ketentuan ini menyasar wajib pajak yang menerima penghasilan melebihi ambang batas secara akumulatif. Pasal 57 ayat (4) mengatur konsekuensinya secara tegas. Wajib pajak bersangkutan tidak dapat lagi dikenai PPh Final untuk tahun pajak berikutnya. Ketentuan ini berlaku bagi wajib pajak lama. Ketentuan ini juga berlaku bagi badan usaha baru yang didirikan setelahnya.
Cara Menghitung Peredaran Bruto Menurut Pasal 58
Pasal 58 ayat (1) PP 20/2026 mengatur dasar penghitungan peredaran bruto acuan. Nilai ini dihitung dari akumulasi penghasilan usaha dan pekerjaan bebas. Periode yang digunakan adalah satu tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan. Perhitungan ini mencakup penghasilan yang dikenai PPh final maupun tidak final. Bahkan, penghasilan dari luar negeri turut diperhitungkan. Selain itu, nilai peredaran bruto dihitung sebelum dikurangi potongan penjualan maupun potongan tunai. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengagregasi seluruh sumber penghasilan usahanya. Agregasi ini tidak boleh hanya mencakup omzet dari satu entitas saja.
Studi Kasus: Tuan D dan Tiga Entitas Usaha
Penjelasan resmi PP 20/2026 memuat ilustrasi yang relevan dengan topik omzet PT Perorangan ini. Tuan D menjalankan usaha dagang alat komunikasi. Selain itu, ia mendirikan Perseroan Perorangan DJ dan Perseroan Perorangan DX. Dalam satu tahun pajak, total peredaran bruto ketiga entitas tersebut mencapai Rp6.000.000.000,00.
Jumlah itu melampaui ambang batas Rp4,8 miliar. Akibatnya, Tuan D, PT Perorangan DJ, dan PT Perorangan DX otomatis kehilangan hak atas PPh Final. Status ini berlaku mulai tahun pajak berikutnya. Lebih jauh lagi, ketentuan ini turut menjangkau Perseroan Perorangan baru yang mungkin didirikan Tuan D setelahnya. Dengan demikian, strategi memecah omzet menjadi beberapa entitas kecil tidak lagi efektif. Strategi tersebut tidak lagi mampu menekan beban pajak secara agregat.
Perluasan Aturan: Suami-Istri dan Pekerjaan Bebas
Selain berlaku bagi satu individu, aturan ini juga menjangkau pasangan suami-istri. Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) PP 20/2026 mewajibkan penggabungan omzet suami-istri yang memisahkan harta secara tertulis. Ketentuan ini turut mencakup seluruh Perseroan Perorangan yang mereka dirikan, baik bersama maupun sendiri-sendiri. Penghasilan anak yang belum dewasa turut dikonsolidasikan dalam perhitungan tersebut.
Selanjutnya, Pasal 57 ayat (2) huruf b mengatur pengecualian lain. Ketentuan ini mengecualikan Perseroan Perorangan yang jasanya sejenis dengan pekerjaan bebas pendirinya. Sebagai contoh, seorang konsultan pajak mendirikan PT Perorangan untuk jasa konsultasi pajak. Entitas tersebut tetap tidak berhak atas PPh Final. Sebabnya, substansi jasanya identik dengan pekerjaan bebas yang bersangkutan.
Konsekuensi Hukum Setelah Kehilangan Fasilitas PPh Final
Apabila omzet gabungan melampaui ambang batas, wajib pajak harus beralih ke skema pajak umum. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, penghitungan mengacu pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif progresifnya mencapai 35 persen untuk lapisan penghasilan tertinggi. Sementara itu, Wajib Pajak badan tunduk pada tarif 22 persen berdasarkan Pasal 17 ayat (2b). Wajib pajak badan tetap dapat mempertimbangkan fasilitas pengurangan 50 persen. Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur fasilitas ini untuk bagian omzet tertentu.
Konsekuensinya, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan penuh. Kewajiban ini menggantikan pencatatan sederhana seperti pada skema PPh Final. Kemudian, pembukuan ini menjadi dasar penghitungan penghasilan neto. Penghasilan neto inilah yang menjadi basis pengenaan pajak yang sesungguhnya.
Sebagai ilustrasi, wajib pajak dengan omzet gabungan Rp6 miliar hanya membayar Rp30 juta memakai tarif final 0,5 persen. Namun, opsi ini tidak lagi sah setelah ambang batas terlampaui. Di sisi lain, skema umum menghitung pajak dari laba bersih. Beban pajak riilnya sangat bergantung pada margin usaha masing-masing entitas. Dengan demikian, wajib pajak perlu menyusun proyeksi laba-rugi secara cermat. Proyeksi ini penting sebelum menentukan strategi perpajakan ke depan.
Rekomendasi Kepatuhan Hukum atas Omzet PT Perorangan
Menghadapi ketentuan penggabungan omzet PT Perorangan, pelaku usaha sebaiknya bersikap proaktif.
Pertama, lakukan audit internal atas seluruh omzet PT Perorangan setiap akhir tahun pajak.
Kedua, evaluasi struktur badan usaha sebelum mendirikan entitas baru. Evaluasi ini penting terutama jika omzet gabungan mendekati Rp4,8 miliar.
Ketiga, konsultasikan rencana ekspansi usaha dengan konsultan pajak bersertifikat. Dengan begitu, konsultasi ini memastikan kepatuhan terhadap Pasal 57 dan Pasal 58 PP 20/2026.
Selain itu, siapkan sistem pembukuan sejak dini. Persiapan ini penting agar transisi ke skema pajak umum berjalan lancar. Pada akhirnya, kepatuhan atas ketentuan omzet PT Perorangan bukan sekadar kewajiban administratif. Kepatuhan ini merupakan strategi mitigasi risiko hukum dan finansial jangka panjang bagi keberlangsungan usaha.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa itu Perseroan Perorangan atau PT Perorangan?
Perseroan Perorangan atau PT Perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang berdasarkan UU Cipta Kerja. Berbeda dari usaha dagang biasa, entitas ini memiliki status badan hukum tersendiri, terpisah dari pribadi pendirinya. Meski begitu, PP 20/2026 tetap memperlakukan pendiri dan seluruh PT Perorangan miliknya sebagai satu kesatuan ekonomi untuk kepentingan penghitungan Pajak Penghasilan final.
2. Berapa batas omzet PT Perorangan agar tetap dikenai PPh Final 0,5%?
Batas omzet PPh Final UMKM tetap sebesar Rp4.800.000.000,00 per tahun pajak, tidak berubah dari ketentuan sebelumnya. Namun, sejak PP 20/2026 berlaku, batas ini diuji atas peredaran bruto gabungan. Gabungan tersebut mencakup Wajib Pajak Orang Pribadi beserta seluruh PT Perorangan yang didirikannya, bukan lagi diuji terpisah untuk setiap entitas usaha secara sendiri-sendiri.
3. Apa konsekuensi jika omzet gabungan PT Perorangan melebihi Rp4,8 miliar?
Berdasarkan Pasal 57 ayat (4) PP 20/2026, Wajib Pajak Orang Pribadi beserta seluruh PT Perorangan miliknya tidak dapat lagi dikenai PPh Final mulai tahun pajak berikutnya. Mereka wajib beralih ke skema pajak umum dengan kewajiban pembukuan penuh, dan ketentuan ini turut berlaku bagi PT Perorangan baru yang didirikan setelah ambang batas terlampaui.
4. Apakah omzet suami dan istri juga digabungkan dalam PP 20/2026?
Ya. Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) PP 20/2026 mewajibkan penggabungan omzet suami-istri yang memisahkan harta secara tertulis atau memilih menjalankan kewajiban pajak sendiri, termasuk seluruh Perseroan Perorangan yang mereka dirikan bersama maupun sendiri-sendiri. Penghasilan anak yang belum dewasa turut dikonsolidasikan untuk menentukan pemenuhan batas Rp4,8 miliar tersebut secara keseluruhan.
5. Bagaimana cara memastikan kepatuhan atas ketentuan omzet PT Perorangan?
Pelaku usaha sebaiknya mengaudit omzet gabungan seluruh PT Perorangan miliknya setiap akhir tahun pajak, termasuk penghasilan dari pekerjaan bebas. Evaluasi struktur usaha juga diperlukan sebelum mendirikan entitas baru. Konsultasi dengan konsultan pajak bersertifikat penting agar transisi ke skema pajak umum berjalan lancar sesuai Pasal 57 dan Pasal 58 PP 20/2026.
